Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Menteri Ketenagakerjaan, Afriansyah Noor, mendapat gelar kehormatan Kanjeng Pangeran Ir. Afriansyah Noor Darmonagoro, MSI., IPU, yang diberikan langsung oleh Ingkang Sinoehoen Kanjeng Soesoehoenan Pakoe Boewono XIII dan Kanjeng Gusti Ratu Kasunanan Surakarta Hadiningrat.
Penghargaan ini diberikan sebagai pengakuan atas dedikasi dan kontribusi dari Afriansyah Noor dalam memajukan bidang ketenagakerjaan di Indonesia.
"Dengan penuh rasa hormat, saya menerima gelar kehormatan ini sebagai dorongan besar dalam menjalankan tugas saya di bidang ketenagakerjaan, untuk kepentingan masyarakat dan negara," kata Afriansyah Noor, di Pendopo Agung Keraton Surakarta, Sabtu (6/7).
Baca juga : Wamenaker Bakal Tinjau Rencana IPO PT Amman Mineral
Afriansyah mengatakan, sejak dilantik sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan pada Juni 2022, Ia selalu memberikan dedikasi terbaiknya untuk membantu Menteri Ketenagakerjaan dalam menyelenggarakan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
Menurutnya, melalui gelar Kanjeng Pangeran Ir Afriansyah Noor Darmonagoro, MSI., IP, hal ini menandai penghargaan atas kepemimpinannya dalam mengimplementasikan kebijakan-kebijakan yang berdampak positif bagi masyarakat luas, serta komitmennya terhadap nilai-nilai kemasyarakatan.
Dalam upacara yang dihadiri oleh sejumlah pejabat pemerintah, tokoh masyarakat, serta tamu undangan terhormat, Ia pun menyatakan komitmennya untuk terus memberikan dedikasinya bagi bangsa dan negara.
"Saya berjanji untuk terus berkomitmen dalam menciptakan keadilan sosial dan kemajuan ekonomi bagi seluruh pekerja Indonesia," tegasnya. (Z-7)
ARAH pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dinilai semakin tak jelas dan tampak serampangan. Penambahan kursi wakil menteri (wamen) di Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri.
PAKAR Kebijakan Publik, Agus Pambagio, mendesak pemerintah untuk segera melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal larangan wakil menteri untuk rangkap jabatan.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengkaji putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal larangan wakil menteri merangkap jabatan. Kajian ini diharap bisa mencegah celah korupsi terbuka.
MK mengabulkan sebagian gugatan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. MK melarang wakil menteri atau wamen rangkap jabatan.
Mahkamah Konstitusi secara tegas melarang wakil menteri merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya.
Mahkamah Konstitusi secara resmi melarang wakil menteri atau wamen merangkap jabatan.
Sejumlah pegawai Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) Wilayah X diminta meninggalkan Museum Keraton Surakarta saat sedang menjalankan tugas.
Kementerian Kebudayaan (Kemenbud) memfasilitasi dialog bersama keluarga Keraton Kasunanan Surakarta sebagai upaya mendorong pelestarian keraton.
Polemik dualisme Raja Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat terus memanas.
KEMENTERIAN Kebudayaan mengundang pihak-pihak dari Keraton Kasunanan untuk hadir dalam acara silaturahmi dan dialog terkait upaya pelestarian keraton, di Jakarta pada Sabtu (13/12).
GKR Timoer Kusuma Dewayani menegaskan, bahwa upacara pengukuhan Purbaya, sang adik sebagai Pakubuwono XIV adalah mutlak melaksanakan amanat dari sabda raja Pakubuwono XIII.
PELAKSANA Tugas (Plt) Ad Interim Raja Keraton Surakarta, Kanjeng Gusti Panembahan Agung (KGPA) Tedjowulan menganggap pengukuhan KGPH Purbaya sebagai Raja Pakubuwono XIV tidak sah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved