Dualisme Keraton Surakarta: Menbud Minta Semua Pihak Menahan Diri

Kementerian Kebudayaan (Kemenbud) memfasilitasi dialog bersama keluarga Keraton Kasunanan Surakarta sebagai upaya mendorong pelestarian keraton yang berstatus cagar budaya nasional. Langkah ini dilakukan untuk menjaga keberlanjutan nilai sejarah, budaya, dan tradisi Keraton Solo di tengah dinamika internal keluarga keraton.

Menteri Kebudayaan Fadli Zon melakukan silaturahmi sekaligus dialog dengan sejumlah perwakilan keluarga keraton di Jakarta, menyusul 40 hari wafatnya Pakubuwono XIII. Pertemuan tersebut bertujuan mendengarkan aspirasi para pihak serta mencari jalan musyawarah terkait keberlanjutan keraton.

“Kami telah mengundang seluruh pihak yang terkait, meski baru sebagian yang hadir. Ke depan, kami akan kembali mengundang pihak lainnya. Harapannya, situasi Keraton Solo menjadi lebih kondusif dan pelestarian sebagai cagar budaya nasional dapat berjalan lebih baik,” ujar Fadli Zon dalam keterangan pers di Jakarta, Minggu.

Baca juga : Polemik Dualisme Raja Surakarta Berlanjut, Upaya Dialog Gagal Total

Fadli menegaskan Keraton Surakarta memiliki peran penting dalam perjalanan budaya dan peradaban bangsa, sehingga memerlukan pengelolaan yang berkelanjutan dan kolaboratif.

Dalam pertemuan tersebut, pemerintah mengundang seluruh unsur keluarga keraton, termasuk KGPH Purbaya, istri Pakubuwono XIII, Maha Menteri Kanjeng Gusti Panembahan Agung Tedjowulan, Ketua Lembaga Adat GKR Wandansari Koes Moertiyah, serta KGPH Hangabehi. Namun, KGPH Purbaya dan istri Pakubuwono XIII tidak hadir dalam dialog tersebut.

Fadli Zon menyampaikan bahwa pemerintah berperan sebagai fasilitator yang mendorong musyawarah keluarga terkait keberlanjutan keraton, termasuk persoalan penerus, tata kelola, serta pengelolaan aset cagar budaya di lingkungan keraton. Upaya ini dilakukan agar keraton dapat berkembang sebagai ekosistem budaya yang hidup dan berkelanjutan.

Baca juga : Tedjowulan Sesalkan Ketidakhadiran Purbaya dalam Dialog Pelestarian Kebudayaan di Jakarta

"Kami berharap seluruh pihak dapat menahan diri serta mengedepankan musyawarah sesuai tradisi keraton," tuturnya.

Sementara itu, Kanjeng Gusti Panembahan Agung Tedjowulan mengungkapkan bahwa setelah pemerintahan PB XII, Keraton Surakarta sempat mengalami dualisme kepemimpinan antara dirinya dan PB XIII. Kondisi tersebut kemudian dimediasi oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono demi menjaga keutuhan keraton.

Pemerintah juga mendorong revitalisasi Keraton Surakarta agar mampu menjadi garda terdepan pelestarian kebudayaan dan tradisi, didukung tata kelola serta manajemen profesional yang ditetapkan oleh pihak keraton demi keberlanjutan dan kesejahteraan institusi keraton.

Pada 2025, Kementerian Kebudayaan telah memfasilitasi revitalisasi Panggung Songgo Buwono yang berdiri sejak abad ke-18 serta Museum Keraton Solo sebagai bagian dari upaya pelestarian cagar budaya.

Fadli Zon menegaskan komitmen pemerintah untuk terus mengawal proses dialog dan musyawarah secara inklusif dan berkelanjutan. Pemerintah berharap seluruh keluarga besar Keraton Solo dapat mengedepankan persatuan demi menjaga marwah keraton sebagai warisan budaya bangsa serta memastikan nilai sejarah dan tradisi tetap terjaga bagi generasi mendatang.