Remaja Putus Sekolah Ganggu Bonus Demografi

KEPALA Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo menyampaikan kegelisahannya terkait penduduk usia 14 tahun ke atas yang saat ini tidak sekolah dan tidak bekerja. Padahal, mereka akan menjadi penanggung jawab utama pada 2035 ketika bonus demografi di Indonesia berakhir.

Hasto mengingatkan bahwa tahun 2030 menjadi strategis karena merupakan akhir dari konsep Sustainable Development Goals (SDGs) yang digadang oleh PBB. Tahun tersebut menjadi batu loncatan bagi Indonesia untuk menuju Indonesia emas di pada 2045.

Menurut Hasto, balita saat ini akan produktif di periode 2045. "Meski balita yang kita buat saat ini tidak stunting, kalau dia menjadi orang yang cerdas dan hebat, bebannya tetap berat di tahun 2045 karena jumlah orang tua banyak, pendidikan dan ekonominya rendah," ujar Hasto dalam keterangan resmi, Jumat (5/7).

Baca juga : YBP Kembangkan Potensi Kewirausahaan Kaum Muda Marjinal

Untuk menghadapi kondisi tersebut, menurut Hasto, kuncinya ada dua, yakni meningkatkan kualitas SDM dengan mengenyahkan stunting dan meningkatkan pendidikan. Selanjutnya, mereka yang saat ini berusia 14 tahun ke atas harus produktif.

Di rentang periode SDGs, Hasto menyebut Indonesia tengah berproses memasuki ageing population. Pada 2035 jumlahnya signifikan dan akan dipenuhi oleh generasi baby boom. Ironisnya, kata Hasto pendidikan mereka rata-rata 8,4 tahun dan ekonominya menengah ke bawah.

"Ke depan itu generasi sandwich akan lebih sedikit. Oleh karena itu tahun paling berat adalah 2035," jelasnya.

Baca juga : Judi Online Mengancam Kualitas Bonus Demografi

Ia mengatakan bahwa sebetulnya Indonesia sudah meninggalkan bonus demografi karena puncaknya telah terjadi pada 2020 lalu dengan dependency ratio 44,3. Artinya, setiap 100 orang bekerja hanya memberi makan 44 orang.

"Jadi, kalau mau kaya sekarang ini. Kalau tidak sekarang kapan lagi, kalau bukan kita ya siapa lagi," tandasnya.

"Adolescent atau remaja saat ini betul-betul yang akan menanggung bencana demografi atau memetiknya," ujar Hasto. Ia menambahkan, penyebab gagalnya bonus demografi antara lain banyak remaja menikah pada usia muda, putus sekolah, hamil berkali-kali, kematian ibu dan bayi tinggi.

Baca juga : Remaja Berisiko Terkena Osteoporosis, Apa Penyebabnya?

Terpisah, Plt Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Nunung Nuryartono menyampaikan, anak usia sekolah dan remaja merupakan kelompok sasaran yang sangat penting dan strategis dalam pembangunan bangsa.

Berdasarkan Sensus Penduduk 2020, jumlah penduduk berusia 8-23 tahun mencapai 75 juta jiwa atau 27,94% dari total populasi Indonesia. Menurut Nunung, perlu ada perhatian yang serius dari K/L dan khususnya pemerintah daerah terkait sejumlah isu tentang kesejahteraan Anak Usia Sekolah dan Remaja. Salah satu yang paling krusial adalah masalah kesehatan dan gizi.

Beberapa permasalahan terkait anak usia sekolah dan remaja sering kita temukan di antaranya 41% tidak pernah sarapan, 32% anemia, 58,3% kurang aktivitas fisik dan pola makan yang tidak sehat, satu dari sepuluh pemuda usia 15-24 tahun memiliki gangguan mental emosional, prevalensi depresi mencapai 6,2%, dan obesitas umur 7-12 sebanyak 12% (Riskesdas 2018).

Baca juga : Siswi SMA dan Tiga Remaja Putri Promosikan Judi Online

"Selain itu, 3,78% kalangan pelajar dan mahasiswa di Indonesia menggunakan NAPZA (BNN 2023),” papar Nunung dalam keterangannya, Jumat (5/7).

Untuk itu, Kemenko PMK akan memperkuat Rencana Aksi Nasional Peningkatan Kesejahteraan Anak Usia Sekolah dan Remaja (RAN PIJAR).

"Pada tingkat pusat, sudah ada keterlibatan semua pihak dalam mendukung dan mengimplementasikan strategi yang ada dalam RAN PIJAR, dituangkan dalam Tim Nasional Peningkatan Kesejahteraan Anak Usia Sekolah dan Remaja," kata Asisten Deputi Ketahanan Gizi dan Promosi Kesehatan Jelsi Natalia Marampa. (Z-8)