Pemerintah Alokasikan Rp71 Triliun untuk Program Makan Bergizi Gratis

PEMERINTAH mengalokasikan dana sebesar Rp71 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 untuk menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan presiden terpilih Prabowo Subianto. Besaran dana itu telah disepakati tim perwakilan dari presiden terpilih.

"Program MBG itu dilaksanakan secara bertahap 2025 dan telah disepakati alokasi sekitar Rp71 triliun di dalam RAPBN 2025," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers di Kantor Ditjen Pajak, Jakarta, Senin (24/6).

Dia menambahkan, dana yang dialokasikan tersebut telah masuk dalam postur RAPBN 2025 yang disepakati dan dibahas pemerintah dan DPR. Dengan kata lain, dana tersebut telah masuk dalam kisaran defisit anggaran yang sejauh ini disetujui, yakni 2,29% hingga 2,82% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Baca juga : Luhut Sebut Makan Siang Gratis Dianggarkan Mulai dari Rp20 triliun

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan, keluarnya angka Rp71 triliun untuk menjalankan program MBG itu telah melalui pembahasan dan komunikasi intens antara pemerintah dan tim perwakilan presiden terpilih.

"Telah ada pertemuan antara pemerintah dan presiden terpilih. Dalam pertemuan tersebut, pada prinsipnya beliau memahami dan menyetujui, salah satunya program makan bergizi yang dialokasikan Rp71 triliun," kata dia.

Sedangkan Anggota Bidang Keuangan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Pemerintahan Prabowo-Gibran Thomas Djiwandono mengungkapkan, pihaknya sepakat mengenai besaran anggaran yang dialokasikan oleh pemerintahan saat ini.

Baca juga : Moeldoko: Iuran Tapera Bukan Biayai Makan Siang, Apalagi IKN

Tim Prabowo-Gibran, lanjutnya, juga akan mengikuti siklus penyusunan APBN yang umumnya dilakukan pemerintah dan DPR. 

"Rp71 triliun buat kami adalah angka yang sangat baik. Kami berkomitmen melakukan program unggulan itu secara bertahap, tetapi juga dengan prinsip belanja berkualitas," kata Thomas.

Hanya, dia belum bisa memerinci dana itu digunakan untuk diberikan kepada berapa orang. Thomas juga belum dapat memastikan berapa kebutuhan total anggaran untuk menjalankan program itu hingga 100% terlaksana. 

"Tentunya kita ingin mencapai 100% secepat mungkin, dengan prinsip postur fiskal menjadi prinsip utama," pungkas Thomas. (Z-3)