Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
KEMENTERIAN Sosial (Kemensos) menegaskan pemberian bantuan sosial (bansos) sudah sesuai dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sesuai dengan Undang-Undang (UU) 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. DTKS dipergunakan dalam penanganan fakir miskin sebagai data sumber pemberian bantuan (sosial) dan/atau pemberdayaan.
Kemensos telah melakukan pengecekan NIK dan kelayakan calon penerima dengan data kependudukan, ASN, pengurus perusahaan, dapodik dan data EMIS. Data tenaga pendidik yang menerima tunjangan sertifikasi, data penerima upah di atas UMR/UMP/UMK, data pelanggan listrik, tenaga kesehatan, hingga data lain yang menggambarkan kondisi ekonomi seseorang.
Bahkan dalam proses pembenahan dan perbaikan DTKS serta tata kelola bansos, Kemensos telah berkoordinasi melalui rapat-rapat dengan kementerian/lembaga terkait.
Baca juga : Data Bansos Salah Sasaran Perburuk Citra Mensos Risma
"DTKS yang padan NIK dengan Dukcapil mencapai 98,9%per Mei 2024 dengan rincian data yang padan Dukcapil: 137.369.028 jiwa, Penerima Bansos termasuk PBI 125.151.985 jiwa, hingga data ganda, meninggal, tidak padan: 71.932.167 jiwa," kata Kepala Pusdatin Kementerian Sosial (Kemensos) Agus Zainal Arifin, dikutip Sabtu (23/6).
Kemensos telah melakukan reformasi tata kelola data yang berhasil meningkatkan jumlah DTKS yang padan NIK (dengan Dukcapil) dari semula 44% di tahun 2019 menjadi 98% di tahun 2023
"Sampai saat ini sudah mencapai 2.762.312 pengguna aplikasi Cek Bansos yang sudah terverifikasi. Terdapat 1.169.846 data usulan dan 60.760 data sanggahan yang telah disetujui," ungkapnya.
Dengan aplikasi Cek Bansos diharapkan makin meningkatkan partisipasi publik dalam meningkatkan pengawasan sehingga penyaluran bansos dapat lebih tepat sasaran. (Z-8)
Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyatakan pihaknya akan mengevaluasi rekening penerima bantuan sosial (bansos) yang terbukti digunakan untuk judi online.
Anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriany Gantina, mengungkapkan masih banyak penerima bansos yang mengalami kesulitan dalam mencairkan dana karena masalah maladministrasi
PEMPROV DKI Jakarta tak akan melakukan operasi yustisi bagi pendatang baru Jakarta, tetapi akan melakukan pembatasan terkait penyaluran bantuan sosial (bansos).
Suharyo menuturkan bahwa pihaknya kerap kali menjumpai dampak negatif bansos terhadap keberlangsungan pemberdayaan masyarakat, khususnya yang terjadi di wilayah Indonesia Timur.
WAKIL Ketua Komisi VIII DPR RI, Singgih Januratmoko mengatakan bahwa keputusan penundaan bantuan sosial (bansos) hingga Pilkada 2024 selesai dilakukan perlu dipertimbangkan.
Sekolah Rakyat bukan merupakan program Kemensos, melainkan langsung dari Presiden Prabowo, yang tahun ini diharapkan 100 SR bisa memulai operasional.
Di hadapan para siswa, Gus Ipul sekolah gratis berasrama ini untuk menjangkau anak-anak dari keluarga kurang mampu yang belum terjangkau pendidikan karena keterbatasan biaya.
"Kekuasaan itu kan alat. Alat untuk memperjuangkan saudara-saudara kita yang tertindas, alat untuk memperjuangkan saudara-saudara kita yang masih miskin."
Banyak anak yang sudah putus sekolah ternyata enggan kembali bersekolah, bahkan sebagian sudah melewati usia sekolah dasar.
Lebih lanjut, dia menyampaikan bahwa belum semua peralatan Sekolah Rakyat berada di masing-masing lokasi karena terkendala pengiriman dan lain sebagainya.
Sebelum memulai MPLS, para siswa akan menjalani Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang meliputi pengecekan tekanan darah, mata, telinga, dan berbagai tes kesehatan lain.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved