Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
KEMENTERIAN Sosial (Kemensos) menegaskan pemberian bantuan sosial (bansos) sudah sesuai dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sesuai dengan Undang-Undang (UU) 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. DTKS dipergunakan dalam penanganan fakir miskin sebagai data sumber pemberian bantuan (sosial) dan/atau pemberdayaan.
Kemensos telah melakukan pengecekan NIK dan kelayakan calon penerima dengan data kependudukan, ASN, pengurus perusahaan, dapodik dan data EMIS. Data tenaga pendidik yang menerima tunjangan sertifikasi, data penerima upah di atas UMR/UMP/UMK, data pelanggan listrik, tenaga kesehatan, hingga data lain yang menggambarkan kondisi ekonomi seseorang.
Bahkan dalam proses pembenahan dan perbaikan DTKS serta tata kelola bansos, Kemensos telah berkoordinasi melalui rapat-rapat dengan kementerian/lembaga terkait.
Baca juga : Data Bansos Salah Sasaran Perburuk Citra Mensos Risma
"DTKS yang padan NIK dengan Dukcapil mencapai 98,9%per Mei 2024 dengan rincian data yang padan Dukcapil: 137.369.028 jiwa, Penerima Bansos termasuk PBI 125.151.985 jiwa, hingga data ganda, meninggal, tidak padan: 71.932.167 jiwa," kata Kepala Pusdatin Kementerian Sosial (Kemensos) Agus Zainal Arifin, dikutip Sabtu (23/6).
Kemensos telah melakukan reformasi tata kelola data yang berhasil meningkatkan jumlah DTKS yang padan NIK (dengan Dukcapil) dari semula 44% di tahun 2019 menjadi 98% di tahun 2023
"Sampai saat ini sudah mencapai 2.762.312 pengguna aplikasi Cek Bansos yang sudah terverifikasi. Terdapat 1.169.846 data usulan dan 60.760 data sanggahan yang telah disetujui," ungkapnya.
Dengan aplikasi Cek Bansos diharapkan makin meningkatkan partisipasi publik dalam meningkatkan pengawasan sehingga penyaluran bansos dapat lebih tepat sasaran. (Z-8)
PEMPROV DKI Jakarta tak akan melakukan operasi yustisi bagi pendatang baru Jakarta, tetapi akan melakukan pembatasan terkait penyaluran bantuan sosial (bansos).
Pos Indonesia juga menyediakan aplikasi Pos Giro Cash kepada para petugas atau juru bayar. Aplikasi tersebut dilengkapi dengan teknologi canggih seperti face recognition dan geo tagging.
Perihal Alokasi bansos, tahun 2024 bertambah dibandingkan tahun lalu, seiring dengan Kementerian Sosial (Kemensos) yang terus melakukan pembaruan data.
WAKIL Ketua Komisi VIII DPR RI, Singgih Januratmoko mengatakan bahwa keputusan penundaan bantuan sosial (bansos) hingga Pilkada 2024 selesai dilakukan perlu dipertimbangkan.
KPK menyarakan pemerintah menyetop pemberian bantuan sosial selama 2-3 bulan sebelum pencoblosan Pilkada tahun ini.
Delapan bulan lalu, Titik Kartika sempat menjalani operasi untuk pengangkatan tumor di bagian kiri wajahnya di Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung.
Mereka dibekali dengan pelatihan literasi keuangan dasar, pengembangan usaha sederhana, serta pengelolaan penjualan online
Bantuan program atensi tersebut merupakan kolaborasi Kementerian Sosial dan PT Indofood.
Kondisi terkini di lokasi bencana, banjir berangsur surut walaupun masih terjadi hujan dengan intensitas ringan.
PEMERINTAH sangat serius mengatasi masalah kemiskinan dan ketimpangan sosial di tengah masyarakat.
Perbaikan berkala data penerima bantuan iuran dalam program JKN, dilakukan untuk memastikan bantuan pemerintah sampai ke sasaran yang tepat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved