Data Bansos Salah Sasaran Perburuk Citra Mensos Risma

DATA 46% penerimaan bantuan sosial (bansos) yang tidak tepat sasaran dari Kementarian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dinilai membunuh karakter Menteri Sosial Tri Rismaharini. Terlebih Risma digadang-gadang menjadi calon kuat dari PDI Perjuangan dalam kontestasi Pilkada Jawa Timur 2024.

Bagi pengajar pada Departemen Ilmu Politik Universitas Indonesia, Reni Suwarso, narasi yang menyudutkan Risma jelang pendaftaran pasangan calon kepala daerah merupakan konspirasi jahat. Ia menyebut, saat ini wacana yang sedang berkembang adalah penduetan Risma dengan mantan Ketua PWNU Jatim KH Marzuki Mustamar.

"Bila Bu Risma maju, kader partai lain terpaksa berpikir seribu kali untuk mencalonkan diri," katanya kepada Media Indonesia, Minggu (23/6).

Baca juga : Mensos Tri Rismaharini Harus Bertanggung Jawab atas 46% Bantuan Sosial yang Tidak Tepat Sasaran

Alih-alih menjadi kesalahan Risma, Reni mengatakan temuan Kementerian PPN/Bappenas soal bansos yang tidak sasaran itu justru akibat ulah politisasi bansos saat kampanye Pemilu 2024 lalu. Sebab, penyaluran bansos itu dilakukan tanpa komunikasi dengan Risma yang memimpin Kementerian Sosial.

"(Saat kampanye Pemilu 2024), bansos dikucurkan untuk memenangkan pasangan tertentu yang sekarang menjadi pemenang pemilu. Mengapa politisi-politisi tersebut sekarang lempar batu sembunyi tangan?" terang Reni.

Oleh karena itu, Reni menilai narasi 46% bansos salah sasaran dinilai hanya sebagai upaya mencari-cari kesalahan Risma lewat angka dan statistik. Kalau Risma bukan kandidat kuat Gubernur Jawa Timur, Reni menduga tuduhan serupa tidak akan muncul.

Baca juga : Kemensos Perketat Usulan Data Penerima Bansos

Sebelumnya, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa mengatakan bahwa 46% data penerima bansos tidak tepat sasaran. Hal itu disampaikan Suharo dalam peluncuran sistem Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek).

Namun, Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial, Kemensos, Agus Zainal Arifin menegaskan, data penerima bansos yang tersaji di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) diperbarui atau mengalami proses pemutakhiran data setiap bulan.

Pemutakhiran data itu dilakukan lewat proses verifikasi berjenjang mulai dari RT sampai disahkan oleh kepala daerah masing-masing. DTKS juga sudah melalui pengecekan berlapis pada proses pemadanan data dengan data milik kementerian atau lembaga lain.

“Karena itu tidak benar jika dikatakan, 46% data penerima bansos salah sasaran,” pungkas Agus. (Z-8)