Kemenko PMK: Reformasi Birokrasi Fokus Turunkan Angka Stunting dan Kemiskinan Ekstrem

PLT Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) R Nunung Nuryartono mengatakan peran penting aparatur sipil negara (ASN) dalam perbaikan tata kelola pemerintahan menuju Indonesia Emas 2045. Untuk itu, Presiden Joko Widodo mengamanatkan Kementerian dan Lembaga (K/L) untuk fokus pada empat poin utama seperti yang tertuang pada RPJPN 2025-2045.

“Pertama, stabilitas bangsa ini harus terjaga, yang kedua, adanya keberlanjutan dan keseimbangan kepemimpinan, yang ketiga, pembangunan Ibu Kota Nusantara untuk pemerataan pembangunan di luar Pulau Jawa, dan keempat adalah kualitas sumber daya manusia,” ujar Nunung dalam acara Seminar Nasional “Revolusi Mental dalam tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif Menuju Indonesia Emas 2045” di Jakarta pada Kamis (13/6).

Nunung menjelaskan pada tahun 2045, Indonesia ditargetkan akan menjadi negara maju dan menjadi salah satu dari lima kekuatan ekonomi dunia. Hal itu diukur dari berbagai parameter khususnya ekonomi dan sosial, untuk itu Indonesia harus mengubah pendekatan pembangunannya sebagai langkah transformasi.

Baca juga : Wapres tidak Ingin Penyederhaan Birokrasi Timbulkan Masalah Baru

“Parameter yang pertama adalah pendapatan per kapita kita setara dengan negara maju yaitu sekitar 30.300 USD gross national income. Kedua, tingkat kemiskinan menuju 0 persen pada kisaran 0,5-0,8 persen,” jelasnya.

Selain itu, parameter ketiga lanjut Nunung, adalah tingkat pengangguran terbuka sekitar 4 persen dan Keempat, angka kematian bayi yang rendah, yaitu di bawah delapan per 1.000 kelahiran, serta yang Kelima, angka melek huruf tinggi, yang ini ditandai dengan angka rata-rata lama sekolah 12 tahun.

Nunung menyatakan reformasi birokrasi fokus untuk menurunkan angka kemiskinan ekstrem dan stunting baik aecara hilir maupun hulu.

Baca juga : Presiden: ASN Jangan Minta Dilayani, Tetapi Harus Melayani

“Kemenko PMK fokus pada dua tema reformasi birokrasi tematik atau yang di hilir, yaitu percepatan penurunan kemiskinan ekstrem dan percepatan penurunan stunting, yang tentu sudah sejalan dengan peta jalan reformasi birokrasi tahun 2020-2024,” kata Nunung.

Lebih lanjut, Nunung mengatakan untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045, Indonesia harus mengubah pendekatan pembangunannya, melakukan langkah transformasi yang menyeluruh di berbagai bidang pembangunan, salah satunya reformasi birokrasi yang diharapkan dapat menjadi katalis yang mampu mempercepat terwujudnya Indonesia Emas 2045.

“Reformasi Birokrasi merupakan salah satu agenda prioritas pembangunan nasional. Berdasarkan arahan Presiden, terdapat tiga tujuan RB, yakni mewujudkan birokrasi yang mampu menciptakan hasil, mewujudkan birokrasi yang manfaat kebijakannya dirasakan oleh masyarakat, serta mewujudkan birokrasi yang lincah dan cepat,” ungkapnya.

Nunung mengatakan dalam roadmap PANRB, terdapat istilah double track fokus RB untuk fokus menyelesaikan permasalahan berbagai isu di bagian hulu. Sementara untuk tata kelolah pemerintahan di hilir disebut sebagai RB general dan RB Tematik. (Dev/Z-7)