Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
WAKIL Ketua Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI Dolfie Othniel Frederic Palit mempertanyakan fungsi perencanaan dan penajaman kegiatan pembangunan yang diagendakan pemerintah. Bappenas, kata dia, semestinya bisa memperbaiki hal tersebut.
"Kalau sejak awal dalam perencanaan kriterianya itu terukur benar, itu kan bisa mengunci ketika K/L menyusun kegiatannya, bapak punya medium trilateral. Begitu kriterianya tidak masuk, hapus, kan bisa begitu," kata dia dalam Rapat Kerja Bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Kamis (13/6).
Menurut Dolfie, kesalahan dari eksekusi program-program tak sepenuhnya berada di tangan eksekutor atau daerah. Pemerintah pusat turut memiliki andil dalam menyelaraskan eksekusi program yang direncanakan.
Baca juga : Kepala Bappenas Singgung Pembelian Motor Trail untuk Program Revolusi Mental
"Kan kewenangannya sudah ada trilateral. Cek kriterianya, tidak masuk, out, tidak masuk, out. Justru distorsinya kan di kementerian," tutur dia.
Pernyataan Dolfie itu berkaitan dengan apa yang disampaikan Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa dalam rapat tersebut. Dia mengungkapkan masih banyak program yang tak sesuai dengan perencanaan dan meleset jauh dari target. Salah satu yang ia soroti ialah pembelian motor trail untuk program revolusi mental dalam tahapan eksekusi di level daerah.
"Ini yang luar biasa, judulnya mengenai revolusi mental, saya telusuri terus ujungnya adalah membeli motor trail. Saya bilang ada hubungannya memang ya? Motor trail untuk jalan-jalan (katanya)," ujarnya.
Baca juga : PKS: Pemerintah Harus Evaluasi Pembangunan IKN
Hal yang serupa juga terjadi pada program stunting. Suharso mengatakan, ada salah satu daerah yang tampak tak mengerti dan memahami penggunaan anggaran stunting yang dimiliki.
Sebab, alih-alih mengeksekusi dana untuk penanganan stunting secara langsung, dana itu justru digunakan untuk kegiatan yang tak berhubungan dengan urusan stunting. "Misal, stunting, saya lihat di Krisna, stunting lokasinya saya zoom terus-terus sampai akhirnya programnya apa, ternyata memperbaiki pagar puskesmas, itu terjadi," ungkapnya.
Bappenas, kata Suharso, tak memiliki kuasa untuk mengambil tindakan terkait hal-hal seperti itu. Sebab, tak ada kewenangan yang dimiliki untuk mengawasi maupun memberikan sanksi.
Baca juga : Menteri PPN: Revisi UU IKN Wujudkan Pemerataan Pembangunan
"Kami tidak kuasa. Jadi ,kami itu seperti mengalami ketindihan intelektual, ketindihan teknokratik. Jadi kami mengerti, tapi tidak bisa bergerak. Jadi mungkin kewenangannya yang perlu diperbaiki," jelasnya.
Hal-hal serupa, imbuh Suharso, besar kemungkinan juga terjadi di berbagai tempat dan wilayah. Pasalnya, ada ribuan proyek di sejumlah wilayah yang mengatasnamakan proyek prioritas.
"Misalnya bicara pariwisata, maka semua desa ingin menjadi daerah tujuan wisata, bayangkan ribuan desa minta. Mereka cuma untuk memperbaiki toiletnya, waduh luar biasa, banyak," pungkasnya. (Mir/Z-7)
Ketua Banggar DPR RI menekankan pembangunan IKN tetap dilanjutkan meski anggarannya memiliki perubahan dari waktu ke waktu.
PARTAI politik di DPR begitu reaktif dalam merespons Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 135/PUU-XXII/2025.
DPR menyebut perayaan HUT ke-80 RI pada 17 Agustus digelar di Jakarta, bukan di Ibu Kota Nusantara atau IKN, Kalimantan Timur karena memakan biaya banyak.
DPR dan pemerintah tidak menyerap aspirasi semua pihak dalam membahas RUU KUHAP.
KETUA Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan menyatakan, pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) kemungkinan lewat dari target selama tiga bulan.
Terungkap bahwa sindikat telah menjual sedikitnya 24 bayi, bahkan beberapa di antaranya sejak masih dalam kandungan, ke luar negeri dengan harga antara Rp11 juta-Rp16 Juta.
Bupati PPU Mudyat Noor menyampaikan bahwa kontribusi wilayahnya terhadap pembangunan IKN belum diimbangi dengan dukungan infrastruktur dan pelayanan dasar yang memadai.
Pembangunan Jakarta bisa dilakukan kalau semua pihak bersama-sama memberikan dukungan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat
KAWASAN Pelabuhan Labuan Bajo kian bersolek. Wilayah tersebut kini mulai mengubah rupanya menjadi salah satu destinasi wisata.
Camat dan lurah diminta untuk memetakan titik-titik prioritas yang dapat dijadikan lokasi pelaksanaan program padat karya.
Harus ada upaya mendorong riset dan inovasi AI yang relevan dengan kebutuhan bangsa, serta menjaga etika dan nilai dalam teknologi.
Program pembangunan itu harus 60% pada tingkat kabupaten/kota, 20% provinsi dan 20% pusat. Namun, sayangnya, menurut Bursah sampai saat ini pembangunan di daerah masih dikendalikan pusat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved