Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
KEPALA Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Yusharto Huntoyungo menekankan Aparatur Sipil Negara (ASN) harus menjadi yang terdepan dalam berinovasi.
Menurutnya, jika setiap ASN berinovasi secara konsisten maka berbagai permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah (Pemda) dapat terselesaikan.
"ASN harus bisa berinovasi (terutama) dari pekerjaan yang paling sulit. Tolong hasilkan inovasi dari permasalahan yang dihadapi secara berulang-ulang yang sampai saat ini masih terjadi, berikan dedikasi Bapak/Ibu untuk menjadikan inovasi sebagai penyelesaian masalah," ungkap Yusharto di Aula Gedung Barata Tulungagung, Jawa Timur, Selasa (27/2).
Baca juga : Kemendagri Tingkatkan Pemanfaatan Inovasi Melalui Proyek Perubahan
Dia menambahkan, dalam berinovasi setiap ASN perlu membangun tim yang kuat dari berbagai pihak meliputi pemerintah lintas kementerian dan lembaga (K/L), perguruan tinggi, maupun pihak swasta.
Yusharto mengatakan, pihak-pihak tersebut dapat dijadikan creative funding untuk bersama-sama menghasilkan inovasi.
"Tidak ada anggaran bukan berarti kita tidak bisa berinovasi, dari sana lah justru harus kita tumbuhkan dengan cara-cara yang kreatif, salah satunya melibatkan berbagai pihak menjadi creative funding kita," jelas Yusharto.
Baca juga : BSKDN Kemendagri : Inovasi di Daerah Bisa Lahir dari Banyak Pihak
Dalam kesempatan tersebut, Yusharto juga membeberkan peta kekuatan inovasi Kabupaten Tulungagung pada 2023 yang cenderung mengalami penurunan pada aspek kualitas data dukung laporan inovasi daerah pada aplikasi Indeks Inovasi Daerah (IID).
Sementara itu, berdasarkan sebaran kematangan inovasi daerah Kabupaten Tulungagung pada tahun 2023 terdapat 33,38 persen indikator yang tidak terisi atau tidak sesuai.
Guna memperkuat ekosistem inovasi di Tulungagung, Yusharto menyarankan agar Pemkab Tulungagung dapat mereplikasi inovasi dari daerah lain yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di Tulungagung sebagai penerima manfaat.
"Bapak/Ibu dapat menonton tutorial display inovasi yang kami buat di tuxedovation yang datanya sudah sekitar 14.000 inovasi yang bisa dipelajari yang ada di Kemendagri," tandasnya. (Z-5)
Perlu adanya sistem yang meninjau ulang rancangan peraturan daerah dalam kasus Bupati Pati Sudewo
Seminar ini strategis untuk menyamakan dan mempersatukan persepsi serta pandangan guna mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi daerah otonomi khusus (Otsus).
Tim dari Kemendagri, lanjutnya, melakukan pengecekan dan survei ke lapangan sebagai upaya penyelesaian sengketa. Menurutnya itu sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
UU Pempda mengamanatkan pemerintah provinsi sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat bisa mendampingi apabila kabupaten/kota di bawahnya mengalami permasalahan.
PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengangkat Teguh Setyabudi sebagai Komisaris Utama (Komut) PT Food Station Tjipinang Jaya.
BSKDN Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong penguatan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai instrumen utama dalam mewujudkan kemandirian fiskal daerah.
Skema kepegawaian ini memberi fleksibilitas bagi instansi pemerintah dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja tanpa menambah beban anggaran secara signifikan.
Menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah impian banyak orang di Indonesia. Hal ini bukan tanpa alasan, karena pekerjaan sebagai ASN menawarkan kestabilan dan rasa aman dalam berkarir.
KEMENTERIAN Agama (Kemenag) menargetkan pencatatan pernikahan secara nasional mencapai dua juta pasangan pada 2025.
PRESIDEN Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (Aspirasi) Mirah Sumirat mengaku prihatin atas kejadian 35 anggota DPRD Purwakarta menerima bantuan subsidi upah (BSU).
Dia mengimbau kepada seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) agar lebih ketat dalam mengawasi kehadiran dan aktivitas para bawahannya selama jam dinas.
Pada Pelantikan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap I Tahun 2024 di pelataran Kantor Gubernur Sulsel, Kamis, 31 Juli 2025, sosok Lalu Syafii menarik perhatian.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved