Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
KEPALA Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Yusharto Huntoyungo menekankan Aparatur Sipil Negara (ASN) harus menjadi yang terdepan dalam berinovasi.
Menurutnya, jika setiap ASN berinovasi secara konsisten maka berbagai permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah (Pemda) dapat terselesaikan.
"ASN harus bisa berinovasi (terutama) dari pekerjaan yang paling sulit. Tolong hasilkan inovasi dari permasalahan yang dihadapi secara berulang-ulang yang sampai saat ini masih terjadi, berikan dedikasi Bapak/Ibu untuk menjadikan inovasi sebagai penyelesaian masalah," ungkap Yusharto di Aula Gedung Barata Tulungagung, Jawa Timur, Selasa (27/2).
Baca juga : Kemendagri Tingkatkan Pemanfaatan Inovasi Melalui Proyek Perubahan
Dia menambahkan, dalam berinovasi setiap ASN perlu membangun tim yang kuat dari berbagai pihak meliputi pemerintah lintas kementerian dan lembaga (K/L), perguruan tinggi, maupun pihak swasta.
Yusharto mengatakan, pihak-pihak tersebut dapat dijadikan creative funding untuk bersama-sama menghasilkan inovasi.
"Tidak ada anggaran bukan berarti kita tidak bisa berinovasi, dari sana lah justru harus kita tumbuhkan dengan cara-cara yang kreatif, salah satunya melibatkan berbagai pihak menjadi creative funding kita," jelas Yusharto.
Baca juga : BSKDN Kemendagri : Inovasi di Daerah Bisa Lahir dari Banyak Pihak
Dalam kesempatan tersebut, Yusharto juga membeberkan peta kekuatan inovasi Kabupaten Tulungagung pada 2023 yang cenderung mengalami penurunan pada aspek kualitas data dukung laporan inovasi daerah pada aplikasi Indeks Inovasi Daerah (IID).
Sementara itu, berdasarkan sebaran kematangan inovasi daerah Kabupaten Tulungagung pada tahun 2023 terdapat 33,38 persen indikator yang tidak terisi atau tidak sesuai.
Guna memperkuat ekosistem inovasi di Tulungagung, Yusharto menyarankan agar Pemkab Tulungagung dapat mereplikasi inovasi dari daerah lain yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di Tulungagung sebagai penerima manfaat.
"Bapak/Ibu dapat menonton tutorial display inovasi yang kami buat di tuxedovation yang datanya sudah sekitar 14.000 inovasi yang bisa dipelajari yang ada di Kemendagri," tandasnya. (Z-5)
Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri terus memperkuat koordinasi percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayah Sumatra.
Ia menilai tidak adanya kecocokan antara kebijakan pusat dan aspirasi lokal membuat masyarakat merasa diabaikan.
Persampahan merupakan salah satu tantangan utama dalam pembangunan daerah. Permasalahan ini berdampak luas, mulai dari pencemaran lingkungan, kesehatan, hingga aspek sosial dan ekonomi.
ANGGOTA Komisi II DPR RI, Ahmad Heryawan mendukung Kemendagri mengalokasikan anggaran sebesar Rp59,25 triliun untuk pemulihan pascabencana banjir dan longsor di Sumatra.
Regulasi yang ditetapkan pada 17 Desember 2025 ini bertujuan untuk memperkuat aspek kelembagaan BPBD di seluruh Indonesia dalam menghadapi ancaman bencana yang kian kompleks.
Pemilu tidak semata-mata soal menang atau kalahnya partai politik, melainkan juga menentukan sistem kehidupan berbangsa, termasuk arah kebijakan ekonomi nasional.
Setelah terkumpul selama satu bulan, telur didistribusikan ke setiap posyandu untuk diberikan kepada anak-anak.
Adapun pembersihan dilakukan secara manual yaitu menggunakan cangkul, skrup, dan diangkut dengan gerobak sorong.
APARATUR Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkot Cimahi tetap diwajibkan masuk kerja seperti biasa pada Jumat, 2 Januari 2026, meski disebut sebagai 'hari kejepit nasional'.
Materi Latsar menjadi kompas dalam melakukan pelayanan dan pengabdian kepada Pemerintah Kota Sorong dan masyarakat.
METODE kerja dari mana saja atau work from anywhere (WFA) bagi ASN, baik PNS maupun PPPK dinilai tidak akan berdampak signifikan terhadap ekonomi.
Menpan-Rebiro Rini Widyantini mengatakan aparatur sipil negara (ASN) mencangkup PNS maupun PPPK dapat bekerja dari mana saja atau work from anywhere saat libur Natal dan tahun baru 2025/2026.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved