Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
KEPALA Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Yusharto Huntoyungo menegaskan inovasi bisa lahir dari banyak pihak. Untuk itu, inovasi semestinya tidak dibatasi hanya diusulkan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN). Peningkatan inovasi juga harusnya jadi prioritas kepala daerah hingga masyarakat.
Hal ini disampaikannya saat menerima kunjungan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, Rabu (21/6).
Kunjungan itu dalam rangka meminta BSKDN untuk memfasilitasi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Konawe terkait bimbingan teknis Indeks Inovasi Daerah (IID) dan indeks lainnya yang dikembangkan BSKDN. Kunjungan tersebut berlangsung di Ruang Video Conference BSKDN pada Rabu, 21 Juni 2023.
Baca juga : Hasilkan Rekomendasi Kebijakan, BSKDN Kemendagri Serukan Kolaborasi Antar Pihak
Yusharto mengatakan keterlibatan banyak pihak dipercaya dapat meningkatkan kualitas dan keberagaman inovasi di daerah. Untuk itu, dirinya berpesan, Pemkab Konawe tidak memandang inovasi sebagai suatu hal yang mahal dan terbatas.
Dia menambahkan, justru inovasi bisa dimulai dari potensi yang dimiliki daerah atau permasalahan yang sedang dihadapi.
Baca juga : Dirjen Bina Pemdes Dorong Percepatan Penyelesaian Batas Desa
"Silakan dimulai dari yang dihadapi Konawe, misal kemiskinan maka tekankan peran dinas apa yang terkait dengan hal tersebut misal Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD), Dari desa-desa punya inovasi apa didaftarkan ke DPMD, akhirnya mereka (desa-desa) juga berlomba-lomba meningkatkan inovasi," tuturnya.
Yusharto menjelaskan, permasalahan yang dihadapi daerah sangat beragam. Dia mencontohkan, perihal stunting dan kemiskinan misalnya, daerah bisa mulai memanfaatkan beragam pangan lokal untuk memperbaiki nutrisi anak-anak di wilayahnya sekaligus meningkatkan perekonian masyarakat setempat.
Pangan lokal tersebut bisa berupa kacang, jagung, singkong, ikan, buah-buahan lokal, dan beragam pangan lokal lainnya.
"Dari situ (pangan lokal) kita bisa membantu bergulirnya ekonomi yang tadinya hanya dimaksudkan untuk mengatasi stunting. Ini berarti (inovasi) dari dinas kesehatan diperluas menjadi dinas perdagangan," jelasnya.
Sementara itu, ketika masyarakat sudah mulai berperan menciptakan inovasi pangan untuk atasi stunting, Yusharto berharap ada kerja sama antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Konawe untuk mengawal perkembangan inovasi tersebut melalui pembinaan terhadap Kelompok Usaha Bersama (KUB) di wilayahnya.
"Mereka (OPD) akan membina KUB (kelompok usaha bersama) untuk bisa menghasilkan singkong yang kecil-kecil bisa dikasih bibit sehingga kualitasnya bisa lebih baik, atau dikenalkan dengan varitas pisang yang baru dan masih banyak lainnya," pungkasnya. (RO/Z-5)
PT Pupuk Indonesia (Persero) melibatkan ribuan inovator dari dalam dan luar negeri untuk mendorong transformasi pertanian nasional melalui penyelenggaraan FertInnovation Challenge 2025.
Living Lab Ventures (LLV), unit corporate venture capital Sinar Mas Land, menyelenggarakan Inside LLV pada 27 Januari 2026 di Digital Experience Center (DXC), BSD City.
Pemerintah dorong inovasi atasi mismatch pasokan-permintaan perumahan. Ajang BTN Housingpreneur 2025 saring 1.170 peserta, tetapkan 58 pemenang.
PERUSAHAAN harus mampu menjalankan dua mesin secara paralel yaitu menjaga bisnis inti tetap optimal sambil terus melakukan langkah-langkah inovasi terobosan.
Prestasi ini menegaskan komitmen Pertamina dalam mendorong budaya inovasi yang berkelanjutan, memperkuat riset terapan, serta menghadirkan solusi teknologi.
Inovasi ini mampu menjaga kualitas gabah secara lebih cepat, efisien, dan stabil di berbagai kondisi cuaca.
Sudah cukup banyak kepala daerah yang bergerak cepat melakukan aksi kebersihan di wilayah masing-masing.
Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 yang digelar Kementerian Dalam Negeri.
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyiapkan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 sebagai forum konsolidasi.
Tepat satu tahun memimpin Kota Sukabumi, Ayep Zaki menorehkan sejumlah capaian yang mulai dirasakan langsung oleh masyarakat.
Mendagri Tito juga mengingatkan agar daerah tidak menghambat investasi kecil dengan pungutan tidak perlu.
OTT yang kembali dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap sejumlah kepala daerah dinilai mencerminkan persoalan struktural dalam sistem pemerintahan daerah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved