Headline
Bartega buka kegiatan belajar seni sambil piknik, ditemani alunan jazz, pun yang dikolaborasikan dengan kegiatan sosial.
Bartega buka kegiatan belajar seni sambil piknik, ditemani alunan jazz, pun yang dikolaborasikan dengan kegiatan sosial.
Sekitar 10,8 juta ton atau hampir 20% dari total sampah nasional merupakan plastik.
KEMENTERIAN Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengajukan keberatan atas putusan pailit PT Ricky Kurniawan Kertapersada (PT RKK) karena dianggap sebagai modus lepas dari tanggung jawab pembayaran utang dan berpotensi menimbulkan kerugian negara.
Menanggapi hal tersebut, Manajer Kampanye Pelaksana Hutan dan Pertanian Wahana Lingkungan Indonesia (Walhi) Uli Artha Siagian mengatakan, hal yang dilakukan KLHK sudah tepat. Pasalnya, apa yang dilakukan PT RKK dengan pura-pura pailit dikatakan bukanlah modus baru.
“Ini modus yang sering dipakai korporasi yang harus penuhi tanggung jawab atas kejadian yang mereka lakukan. Beberapa kasus lain juga cukup banyak terjadi, ada yang dinyatakan pailit karena terlilit utang, berkonflik, dan sebagainya,” ungkapnya kepada Media Indonesia, Senin (12/2).
Baca juga : KLHK Ajukan Keberatan Atas Putusan Pailit PT RKK, Ini Alasannya
Lebih lanjut, menurutnya keputusan pailit tersebut juga harus dipertanyakan serius dan harus dicek apakah betul-betul pailit atau modus seperti kasus lain yang terjadi.
Selain itu, meskipun PT RKK dinyatakan pailit, harus ada upaya penagihan terhadap tanggung jawab yang harus dipenuhi.
“Jadi pailit bukan alasan lari dari tanggung jawab untuk bayar utang atau denda terhadap aturan perlindungan wilayah konsensi yang menimbulkan kebakaran hutan dan lahan,” tegas Uli Artha.
Baca juga : Walhi Ungkap 14 Perusahaan Terkait Karhutla di Kalimantan Selatan
Menurutnya hal itu perlu untuk terus diperjuangkan sebab akan sulit menagih pertanggungjawabannya ketika perusahaan sudah dikuasai oleh perusahaan lain.
“Kalau pun take over atau lelang itu terjadi, harus dicek lagi apakah ada keterkaitan dengan PT RKK. Harus dicek karena beberapa case ketika dilelang beralih ke perusahaan yang punya relasi yang sama. Banyak hal yang harus diperiksa lagi. Ketika pun terjaid pailit dan take over, tidak menghilangkan tanggung jawab PT RKK atas pembayaran denda yang harus dibayarkan,” pungkasnya. (Z-5)
Baca juga : Tata Niaga Timah Indonesia Semrawut
Martin Patrick Nagel dan Harvardy Muhammad Iqbal resmi mendeklarasikan pencalonan mereka sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal AKPI 2025-2028.
Hal ini agar kurator asal Indonesia yang mengurus aset debitur pailit mendapatkan kepastian dalam penelusuran, pelacakan dan pemulihan aset di luar negeri.
Livia menegaskan, baik secara lisan dan tertulis, tidak pernah ada pencabutan proposal perdamaian yang disampaikan oleh PT Hitakara maupun kuasa hukumnya.
KLHK melakukan perlawanan dengan mengajukan keberatan atau renvoi prosedur di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan yang saat ini sedang dalam proses persidangan.
Amos Cadu Hina menilai BUMN PT Istaka Karya masih meninggalkan sejumlah utang puluhan miliar rupiah dari subkontraktor dan suplier mitra yang belum diselesaikan,
Bank Indonesia (BI) mencatat utang luar negeri (ULN) Indonesia pada April 2025 sebesar US$431,5 miliar atau sekitar Rp7.042 triliun.
KEPALA Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M. Rizal Taufikurahman mengungkapkan rumah tangga Indonesia semakin tertekan.
Pada Mei 2025, kondisi pendapatan konsumen tergerus. Sementara itu, proporsi pembayaran cicilan atau utang justru mengalami peningkatan.
KOMISI XI DPR RI memandang positif penilaian yang diberikan oleh lembaga pemeringkat Fitch Ratings terhadap kredit Indonesia pengakuan atas kemampuan menjaga stabilitas makroekonomi.
EFISIENSI anggaran yang dilakukan, terutama untuk Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) membuat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora kelabakan.
Strategi pelepasan aset memungkinkan pengembangan proyek baru, pengurangan utang, dan peningkatan modal usaha.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved