Headline
Istana minta Polri jaga situasi kondusif.
KEMENTERIAN Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengajukan keberatan atas putusan pailit PT Ricky Kurniawan Kertapersada (PT RKK) karena dianggap sebagai modus lepas dari tanggung jawab pembayaran utang dan berpotensi menimbulkan kerugian negara.
Menanggapi hal tersebut, Manajer Kampanye Pelaksana Hutan dan Pertanian Wahana Lingkungan Indonesia (Walhi) Uli Artha Siagian mengatakan, hal yang dilakukan KLHK sudah tepat. Pasalnya, apa yang dilakukan PT RKK dengan pura-pura pailit dikatakan bukanlah modus baru.
“Ini modus yang sering dipakai korporasi yang harus penuhi tanggung jawab atas kejadian yang mereka lakukan. Beberapa kasus lain juga cukup banyak terjadi, ada yang dinyatakan pailit karena terlilit utang, berkonflik, dan sebagainya,” ungkapnya kepada Media Indonesia, Senin (12/2).
Baca juga : KLHK Ajukan Keberatan Atas Putusan Pailit PT RKK, Ini Alasannya
Lebih lanjut, menurutnya keputusan pailit tersebut juga harus dipertanyakan serius dan harus dicek apakah betul-betul pailit atau modus seperti kasus lain yang terjadi.
Selain itu, meskipun PT RKK dinyatakan pailit, harus ada upaya penagihan terhadap tanggung jawab yang harus dipenuhi.
“Jadi pailit bukan alasan lari dari tanggung jawab untuk bayar utang atau denda terhadap aturan perlindungan wilayah konsensi yang menimbulkan kebakaran hutan dan lahan,” tegas Uli Artha.
Baca juga : Walhi Ungkap 14 Perusahaan Terkait Karhutla di Kalimantan Selatan
Menurutnya hal itu perlu untuk terus diperjuangkan sebab akan sulit menagih pertanggungjawabannya ketika perusahaan sudah dikuasai oleh perusahaan lain.
“Kalau pun take over atau lelang itu terjadi, harus dicek lagi apakah ada keterkaitan dengan PT RKK. Harus dicek karena beberapa case ketika dilelang beralih ke perusahaan yang punya relasi yang sama. Banyak hal yang harus diperiksa lagi. Ketika pun terjaid pailit dan take over, tidak menghilangkan tanggung jawab PT RKK atas pembayaran denda yang harus dibayarkan,” pungkasnya. (Z-5)
Baca juga : Tata Niaga Timah Indonesia Semrawut
Martin Patrick Nagel dan Harvardy Muhammad Iqbal resmi mendeklarasikan pencalonan mereka sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal AKPI 2025-2028.
Hal ini agar kurator asal Indonesia yang mengurus aset debitur pailit mendapatkan kepastian dalam penelusuran, pelacakan dan pemulihan aset di luar negeri.
Livia menegaskan, baik secara lisan dan tertulis, tidak pernah ada pencabutan proposal perdamaian yang disampaikan oleh PT Hitakara maupun kuasa hukumnya.
KLHK melakukan perlawanan dengan mengajukan keberatan atau renvoi prosedur di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan yang saat ini sedang dalam proses persidangan.
DJKN Kementerian Keuangan mencatatkan total nilai transaksi lelang Rp44,34 triliun dalam 2023. Ini menjadi yang tertinggi dalam sejarah penyelenggaraan lelang di Indonesia.
Pemerintah mengalokasikan anggaran Rp599.440 miliar untuk pembayaran bunga utang 2026
Berdasarkan data Kementerian Keuangan yang diolah Indef, total utang yang harus dibayar pemerintah pada 2026, baik pokok jatuh tempo maupun bunga, mencapai Rp1.433,40 triliun.
IMF mengumumkan kesepakatan awal dengan pemerintah Argentina dalam peninjauan pertama program pinjaman senilai US$20 miliar.
Pada Minggu (13/7), Bruno Mars membuat penampilan kejutan di konser Blackpink di SoFi Stadium, Los Angeles, Amerika Serikat (AS), membawakan lagu kolaborasinya dengan Rose, APT.
RUU anggaran yang dibahas senat AS diperkirakan menyebabkan hampir 12 juta warga kehilangan asuransi kesehatan dan menambah utang negara US$3,3 triliun.
Bank Indonesia (BI) mencatat utang luar negeri (ULN) Indonesia pada April 2025 sebesar US$431,5 miliar atau sekitar Rp7.042 triliun.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved