Headline
Bartega buka kegiatan belajar seni sambil piknik, ditemani alunan jazz, pun yang dikolaborasikan dengan kegiatan sosial.
Bartega buka kegiatan belajar seni sambil piknik, ditemani alunan jazz, pun yang dikolaborasikan dengan kegiatan sosial.
Sekitar 10,8 juta ton atau hampir 20% dari total sampah nasional merupakan plastik.
TIM Advokasi PT Hitakara saat ini sedang berjuang mencari keadilan dan kepastian hukum karena telah dinyatakan pailit di mana tindakan tersebut diduga dilakukan oleh Tim Kurator PT Hitakara (dalam pailit) bersama-sama dengan Hakim Pengawas Perkara Nomor 63/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Sby.
Tim kurator (dalam pailit) dan hakim Pengawas Perkara Nomor 63/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Sby diduga memberikan keterangan tidak benar yang tercatat dalam Berita Acara Rapat tertanggal 20 Juli 2023 maupun rekomendasi kepada Majelis Hakim Pemutus Perkara Nomor 63/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Sby., sehingga menjadikan PT Hitakara berada dalam keadaan pailit berdasarkan Putusan Pailit Perkara Nomor 63/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Sby tanggal 2 Agustus 2023.
Kepailitan PT Hitakara berawal dari permohonan PKPU yang diajukan oleh Linda Herman, dkk selaku para pemohon dan tim kuasa hukumnya. Tim Kuasa Hukum tersebut diduga menggunakan tagihan fiktif untuk merugikan PT Hitakara sebagai pemilik Hotel Tijili Benoa Bali.
Baca juga : Mahkamah Konstitusi Tolak Uji Materi UU Kepailitan
"Bahwa setelah kami kaji kembali, terdapat beberapa kejanggalan yang kami temukan,” kata Tim Advokasi PT Hitakara, Livia Patricia, Minggu (25/2).
Pihaknya menyebutkan, di dalam pemeriksaan kontra memori kasasi perkara Nomor 1258 K/Pdt.Sus-Pailit/2023 terdapat kata-kata yang dikutip sebagai berikut: “... oleh karena dalam PKPU PT. Hitakara tidak terdapat proposal perdamaian, oleh karena proposal perdamaian tersebut telah dicabut yang dinyatakan dalam Rapat Kreditur tanggal 20 Juli 2023, ...”
Merujuk kontra memori kasasi tersebut, Tim Kurator PT Hitakara (dalam pailit) d/h Tim Pengurus PT Hitakara (dalam PKPU) membuat suatu produk yang diduga palsu yakni adanya Berita Acara Rapat tanggal 20 Juli 2023 yang menjelaskan seakan-akan telah ada pencabutan terhadap proposal perdamaian yang telah diajukan oleh debitur yang ternyata Berita Acara Rapat tersebut menjadi dasar putusan Nomor 63/Pdt.Sus- PKPU/2022/PN.Niaga.Sby tanggal 02 Agustus 2023 yang menyatakan bahwa PT Hitakara dalam keadaan pailit.
Livia menegaskan, baik secara lisan dan tertulis, tidak pernah ada pencabutan proposal perdamaian yang disampaikan oleh PT Hitakara maupun kuasa hukumnya.
"Hal ini menjadi kecurigaan dan dugaan kami selama ini bahwa sejak awal sudah ada konspirasi dalam permohonan PKPU ini,” kata Livia. (Medcom.id/Nov)
ADVOKASI tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak bagian dari upaya menjalankan amanat konstitusi tentang perlakuan yang sama di hadapan hukum bagi setiap warga negara.
IKATAN Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) menambah departemen baru, yakni Departemen Advokasi dan Bantuan Hukum dalam pengumuman terbentuknya Struktur Pengurus Pusat IKPI periode 2024-2029.
Lambatnya pengesahan RUU PPRT cerminkan ketidakpedulian DPR pada pekerja rumah tangga.
IPHI 1987 berkomitmen memberikan akses hukum yang mudah dan terjangkau bagi masyarakat, khususnya bagi mereka yang kurang mampu.
Cendekiawan didirikan untuk menyiapkan aturan atau Rancangan Undang-Undang (RUU) Tata Kelola Ganja Medis.
AJARAN normatif Islam mengakui perempuan dan laki-laki setara dalam tanggung jawab agama, keluarga, sosial, dan politik.
Kepastian hukum dan prosedur yang sederhana menjadi faktor utama dalam menarik investasi.
PENELITI Pukat UGM Zaenur Rohman menilai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus transparan dalam mengusut kasus korupsi.
Pentingnya kepatuhan hukum dan kemampuan melihat peluang investasi sebagai salah satu strategi dalam melakukan ekspansi bagi perusahaan asing di Indonesia.
KOMNAS HAM mendesak Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) untuk disahkan di periode keanggotaan DPR periode 2024-2029.
ASPEK kepastian hukum disebut masih menjadi persoalan yang menghambat perkembangan dunia usaha. Padahal geliat dunia usaha menentukan laju perekonomian dalam negeri.
EKONOM dari Indef, Ariyo DP Irhamna menilai rencana membangun Family Office atau Kantor Keluarga untuk menarik investor asing yang memiliki potensi pencucian uang.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved