Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf mengatakan bahwa pihaknya akan segera memanggil Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) dalam hal ini Dikti untuk membahas lebih lanjut terkait konsep student loan atau pinjaman mahasiswa dengan bunga 0% bagi PTN-BH.
“Saya pikir konsep ini memang penting untuk kita bahas lebih lanjut. Persoalan tunggakan kuliah ini tidak hanya case by case karena bukan hanya ITB, saya dengar ada juga UGM dan universitas lain yang juga mempunyai masalah serupa. Pada akhirnya ini harus didudukan bersama, kita ada jadwal untuk pemanggilan menteri pendidikan pada minggu depan, nanti kita coba masukkan pembahasan student loan ini ke dalam rapat,” ujar Dede Yusuf saat dihubungi Media Indonesia melalui sambungan telepon pada Senin (29/1).
Dede mengatakan bahwa sistem student loan dengan bunga 0% bisa diterapkan bagi perguruan tinggi jika ada political will dari pemerintah dengan memanfaatkan dana abadi pendidikan yang saat ini daya serapnya masih rendah. Sistem student loan ini dikatakan bisa diimplementasikan layaknya sistem pinjaman KUR (Kredit Usaha Rakyat) namun tanpa bunga.
“Ini sistemnya seperti back to back sama seperti kita membuat KUR tanpa jaminan dan bunganya juga sangat murah. Atau bahkan kalau untuk student itu bunganya 0% atau tidak berbunga. Dana ini bisa di-backup dari dana abadi pendidikan seperti LPDP, apalagi Pak Jokowi berkata bahwa 25 triliun dana abadi itu kurang terpakai dengan baik,” ungkapnya.
Dede menyebut bahwa dunia pendidikan bukan untuk dijadikan ladang bisnis oleh kampus. Menurutnya, dengan menggandeng pinjol maka kampus tersebut telah menguntungkan perusahaan pinjol karena setiap transaksi terkena bunga cukup tinggi, sehingga student loan 0% ini harus bisa direalisasikan untuk menjadi solusi.
Baca juga: Kemendikbud-Ristek Targetkan Penyaluran Dana BOSP Rampung pada Maret
“Ini sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk sistem back to back student loan, misalnya satu atau dua triliun ditaruh di situ sehingga untuk mahasiswa yang mau meminjam dan membayar dengan mencicil satu hingga dua juta saja itu tidak perlu menggunakan jaminan atau bunga,” jelasnya.
Konsep itu, kata Dede, kampus PTN BH bisa bekerja sama dengan bank himbara milik negara dengan peraturan yang konkrit sehingga nantinya bisa dilaksanakan oleh seluruh perguruan tinggi.
“Harus ada sebuah peraturan yang memayungi karena kalau tidak, nanti penjabarannya macam-macam dan berbeda-beda antara kampus satu dan kampus lain. Dalam hal ini peraturan itu sebagai usulan saya student loan itu dibentuk bersama dengan bank-bank himbara atau bank pemerintah yang bekerjasama dengan Kemendikbud lalu kemudian dialokasikan,” jelasnya.
Menurut Dede, berbagai pihak mulai dari pemerintah dan perguruan tinggi khususnya yang telah berstatus PTN-BH harus duduk bersama untuk mematangkan konsep tersebut guna memberi akses pendidikan yang inklusif bagi mahasiswa untuk mengakses pendidikan tanpa dibayangi persoalan utang piutang.
“Sebenarnya dana pendidikan di dana abadi itu tidak hanya untuk beasiswa tetapi untuk menjamin pelajar dan mahasiswa agar tetap berkuliah tanpa harus dibebani oleh hutang piutang. Itu pemikiran saya, nanti hal ini akan kita bawa lebih lanjut pada rapat-rapat yang lebih resmi. Jika ITB setuju, maka akan kita dudukan bersama dengan Kementerian Pendidikan dan Dikti,” tandasnya. (Dev/Z-7)
PENGAMAT kebijakan pendidikan Cecep Darmawan tidak setuju jika beasiswa dijadikan student loan jika mahasiswa penerima tidak kembali ke Indonesia selepas menyelesaikan pendidikan.
Dengan mengasumsikan LPDP sebagai student loan, mahasiswa Indonesia yang bertahan di luar negeri usai lulus harus mengembalikan uang beasiswa tersebut.
Program ini merupakan langkah inovatif dari Bank DKI untuk mendukung akses pendidikan yang lebih luas bagi generasi muda Indonesia.
MENTERI Keuangan RI (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan saat ini LPDP sedang menggodok formulasi untuk student loan atau pinjaman pelajar bagi mahasiswa Indonesia.
Saksi proyek pengadaan Chromebook Kemendikbudristek akui raup untung Rp10,2 miliar dan kembalikan Rp5,1 miliar ke Kejagung dalam sidang Tipikor Jakarta.
Nadiem menyampaikan bahwa dirinya tetap siap mengikuti persidangan, meski masih menjalani perawatan medis berdasarkan rekomendasi dokter.
Menjawab pertanyaan silang dari Nadiem Anwar Makarim di persidangan, mantan Dirjen PAUD Dikdasmen Hamid Muhammad menegaskan pandangannya tentang integritas mantan atasannya tersebut.
Kejaksaan Agung (Kejagung) membeberkan review singkat atas persidangan dugaan rasuah pada pengadaan sistem Chromebook di Kemendikbudristek.
Sidang kasus dugaan korupsi di Kemendikbudristek Kembali bergulir, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (6/1).
Laman resmi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) yakni https://pip.kemendikbudristek.com/ merupakan portal informasi resmi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved