Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISARIS Utama GreatEdu Andi Rahmat melakukan pertemuan bisnis dengan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, pengusaha nasional Boy Thohir, dan politikus PDIP Maruar Sirait, Minggu, 17/12/2023, di Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, Andi Rahmat memaparkan perkembangan GreatEdu sebagai salah satu platform pendidikan terkemuka di Indonesia.
"Digitalisasi pendidikan merupakan jawaban untuk mengatasi berbagai masalah pendidikan di Indonesia. Dengan perpaduan antara teknologi dan pendidikan, cita-cita dalam pemerataan pendidikan akan lebih mudah dicapai," ujar Andi, Minggu, 17 Desember 2023.
Lebih lanjut Andi juga menjelaskan bahwa masalah pendidikan di Indonesia tidak bisa sepenuhnya diserahkan kepada pemerintah. "Harus ada kolaborasi total antara pemerintah dan swasta. Pemerintah membutuhkan swasta untuk menjadi salah satu eksekutor program pendidikan. Swasta membutuhkan pemerintah sebagai pihak regulator," tambahnya.
Baca juga: Kemendikbudristek: Masih Ada Guru PPPK yang Belum Dapat Penempatan
Dalam pertemuan tersebut, Andi juga menyampaikan bisnis model yang dijalankan GreatEdu sebagai platform pendidikan. Digitalisasi pendidikan yang diinisiasi GreatEdu akan dapat menciptakan ekosistem pendidikan yang saling terintegrasi.
"Nanti ekosistem pendidikan tersebut menghubungkan para mahasiswa, dosen, kalangan profesional, industri lembaga pelatihan kerja, dan lain-lain. Ke depan kolaborasi menjadi kunci sehingga pendidikan kita akan bisa link and match dengan dunia industri," katanya. "Dan ini akan membantu untuk menyukseskan program pemerintah yang ingin menyiapkan jutaan lapangan kerja di Indonesia," tambahnya. (RO/Z-2)
DPR RI memastikan layanan kesehatan peserta PBI BPJS tetap berjalan selama 3 bulan ke depan meski ada penonaktifan, dengan iuran ditanggung pemerintah.
Mantan Dekan FIKOM IISIP Jakarta itu menilai, upaya meminimalkan perbedaan pandangan menjadi penting di tengah ketidakpastian politik dan ekonomi global.
Penyusunan Perpres dilakukan secara lintas sektor dengan melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga terkait, terutama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
Menurut Yusril, ketiadaan payung hukum yang komprehensif membuat negara belum optimal dalam merespons ancaman disinformasi secara sistemik.
Langkah ini merupakan keberlanjutan dari upaya legislasi yang telah diinisiasi pada periode sebelumnya.
Kesadaran hukum masyarakat memiliki dua dimensi utama, yakni afektif dan kognitif. Pada dimensi afektif, kepatuhan hukum lahir dari keyakinan bahwa hukum mengandung nilai kebenaran.
ASN di Jatim diajak membangun kebijakan yang cerdas dan berdampak melalui penguatan sumber daya manusia (SDM) berkualitas serta pemanfaatan teknologi digital.
Sinergi ini bertujuan untuk mendukung agenda pemerintah dalam memberdayakan nelayan pesisir sekaligus membangun budaya keselamatan di laut yang lebih kokoh.
Ihfa Firdausya
Mulai dari masa awal kemerdekaan yang fokus pada konektivitas dasar antarwilayah, hingga era Orde Baru yang membangun jalan nasional, pelabuhan, dan irigasi.
Dalam menghadapi ancaman keamanan siber (cyber threats) Indonesia perlu memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha.
PEMERINTAH didorong untuk bisa mengimbangi kebijakan efisiensi anggaran dengan meningkatkan inklusivitas perekonomian. Itu dinilai dapat menambal kontribusi belanja negara yang hilang
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved