Komisi IX: Dampak Program Magang Nasional Harus Nyata Serap Tenaga Kerja

WAKIL Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini mendorong agar program Magang Nasional Fresh Graduate berujung pada hasil nyata dalam hal penyerapan tenaga kerja. Dengan target 20 ribu peserta, Yahya berharap program yang akan diluncurkan pada kuartal IV 2025 itu dapat membantu menekan angka pengangguran terdidik.

"Keberhasilan program tidak bisa diukur hanya dari jumlah peserta atau durasi enam bulan magang. Tujuan akhirnya harus jelas, menciptakan peluang kerja nyata dan berkelanjutan," kata Yahya dalam keterangan di Jakarta, Jumat (19/9).

Yahya mengingatkan, program magang tidak boleh sekadar menjadi formalitas yang berhenti tanpa tindak lanjut. Melainkan itu harus membuka jalan masuk ke sektor formal atau bahkan mendorong kemandirian di sektor wirausaha.

Baca juga : Legislator Khawatirkan Arah Kebijakan soal Tembakau di PP 28/2024

Seperti diberitakan, pemerintah Indonesia akan segera membuka program magang nasional khusus untuk 20 ribu fresh graduate sebagai bagian dari paket stimulus ekonomi tahun 2025. 

Hal itu diungkap Menko Perekonomian Airlangga Hartarto usai rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Senin (15/9). 

Program tersebut bertujuan memberikan kesempatan bagi lulusan baru untuk mendapatkan pengalaman kerja sekaligus mendukung penciptaan lapangan kerja di berbagai sektor industri. Melalui program ini, pemerintah menyiapkan 20 ribu kuota magang yang terbuka bagi lulusan perguruan tinggi dengan masa kelulusan maksimal 1 tahun. 

Baca juga : Negara tak Bisa Sendiri Bangun Infrastruktur, Sudjatmiko Sebut BUMN Perlu Bersinergi dengan Swasta

Pemerintah juga sudah menganggarkan dana untuk magang fresh graduate sebesar Rp198 miliar, masing-masing untuk tahun 2025 dan 2026. Anggaran sebesar itu utamanya untuk keperluan penyediaan uang saku bagi peserta magang.

Dengan skema ini, setiap peserta magang berpeluang menerima penghasilan hingga Rp20 juta selama 6 bulan atau setara dengan upah minimum provinsi (UMP) setiap bulannya, sesuai domisili tempat magang.

Kapasitas Perusahaan

Terkait hal tersebut, Yahya menekankan pentingnya kapasitas perusahaan, baik swasta maupun BUMN, dalam melaksanakan program ini. Ia juga meminta pemerintah untuk membuat kriteria seleksi perusahaan yang transparan agar program magang menjadi wadah transfer keterampilan, peningkatan produktivitas, serta inovasi. 

"Jadi bukan sekadar beban administratif," tegas Politisi Fraksi Partai Golkar ini.

Pimpinan Komisi Ketenagakerjaan DPR ini pun mendorong agar program magang nasional bagi fresh graduate harus diarahkan ke sektor prioritas yang mendukung pembangunan ekonomi nasional. Mulai dari manufaktur, teknologi digital, energi terbarukan, hingga industri kreatif.

"Dengan fokus yang tepat, investasi Rp198 miliar untuk program ini akan menghasilkan multiplier effect yang besar, dan menekan pengangguran sekaligus meningkatkan daya saing industri nasional," jelas Legislator dari Dapil Jawa Timur VIII itu.

Dari sisi pengawasan, Yahya mengingatkan agar penggunaan anggaran dilakukan secara transparan dan akuntabel. "Evaluasi berkala diperlukan untuk memastikan uang saku setara UMP benar-benar diterima peserta, sekaligus menilai keberhasilan program dari sisi penyerapan kerja pasca-magang,” ungkapnya. (Ifa/M-3)