Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
ANGGOTA Komisi V DPR RI Fraksi PKB Sudjatmiko menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor dalam pembangunan infrastruktur nasional. Hal tersebut disampaikan saat menghadiri International Conference on Infrastructure (ICI) 2025, sebuah forum internasional yang mempertemukan pemangku kepentingan dari pemerintah, BUMN, swasta, hingga akademisi.
Dalam keterangannya tertulisnya, Sudjatmiko menyebut bahwa konferensi ini bukan sekadar ajang diskusi proyek fisik, melainkan forum strategis untuk menyoroti keberlanjutan, pendanaan sehat, serta pemanfaatan teknologi dan inovasi dalam pembangunan infrastruktur Indonesia.
“Saya melihat acara ini sebagai forum strategis yang mampu menghasilkan solusi konkret atas tantangan pembangunan infrastruktur nasional,” ujarnya pada Sabtu (14/6).
Miko sapaan akrabnya juga menjelaskan perkembangan infrastruktur Indonesia yang mengalami transformasi signifikan dari masa ke masa. Mulai dari masa awal kemerdekaan yang fokus pada konektivitas dasar antarwilayah, hingga era Orde Baru yang membangun jalan nasional, pelabuhan, dan irigasi.
Transformasi berlanjut hingga satu dekade terakhir melalui akselerasi pembangunan seperti tol trans-Jawa dan luar Jawa, LRT dan MRT, hingga pengembangan pelabuhan dan bandara di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).
“Ini menunjukkan bahwa pembangunan tidak hanya mengejar kuantitas, tetapi juga keadilan dan pemerataan antar wilayah,” kata Sudjatmiko.
Namun demikian, ia menggarisbawahi beberapa tantangan utama yang dihadapi Komisi V DPR RI. Di antaranya adalah masalah pembebasan lahan, koordinasi antarlembaga pusat dan daerah, serta ketahanan pendanaan dan efisiensi proyek yang dinilai masih perlu ditingkatkan.
“Pembangunan harus cepat dan masif, tapi juga berkualitas, ramah lingkungan, dan berkelanjutan,” imbuhnya.
Sudjatmiko juga menyoroti peran penting BUMN Karya sebagai ujung tombak pembangunan. Namun, ia mengingatkan bahwa tekanan keuangan yang tinggi pasca pandemi dan ketergantungan pada pembiayaan utang menjadi tantangan tersendiri.
Sebelumnya dalam penutupan acara ICI 2025, Presiden Prabowo menegaskan bahwa prioritas pembangunan pemerintah saat ini meliputi pencapaian swasembada pangan, swasembada energi, serta penyediaan air bersih. Presiden RI ingin melibatkan bukan saja BUMN melainkan swasta dapat memiliki peran luas dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia. (Cah/P-3)
PT Berdikari, akan menyuplai produk-produk pangan, khususnya daging sapi dan kerbau lewat jaringan Koperasi Desa Merah Putih.
KETUA Komisi II DPR RI Fraksi Partai NasDem Rifqinizamy Karsayuda mendukung usulan Kementerian BUMN dan Kementerian Kehutanan berkantor di IKN
Demi mengakselerasi pembangunan ekonomi melalui Koperasi Desa Merah Putih, BUMN-BUMN turut serta memberi sokongan.
ANGGOTA Komisi VI DPR Fraksi Partai Demokrat Herman Khaeron menilai usulan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara diisi oleh kantor-kantor Kementerian BUMN patut dipertimbangkan
Di satu sisi, wamen adalah pembantu meteri yang seharusnya bekerja menjalankan roda pemerintahan. Di sisi lainnya, komisaris BUMN bertugas mengawasi kebijakan direksi BUMN.
Sistem pembayaran nasional menjadi fondasi krusial bagi kedaulatan dan integritas ekonomi Indonesia.
Dalam menghadapi ancaman keamanan siber (cyber threats) Indonesia perlu memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha.
PEMERINTAH didorong untuk bisa mengimbangi kebijakan efisiensi anggaran dengan meningkatkan inklusivitas perekonomian. Itu dinilai dapat menambal kontribusi belanja negara yang hilang
Agus menilai pemerintah perlu mengevaluasi menyeluruh PSN yang sudah berjalan. Salah satu PSN ialah Pantai Indah Kapuk (PIK) Tropical Concept.
Prabowo menyatakan akan menyerahkan pembangunan infrastruktur lebih besar ke swasta. Hal itu lantaran swasta diharapkan bisa lebih efisien dan tepat waktu dalam pengerjaannya.
PERUSAHAAN swasta dan BUMN harus berkolaborasi aktif dalam mendorong ambisi pemerintah untuk memenuhi target Net Zero Emission (NZE) dalam Paris Agreement.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved