Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
KEMENDIKBUD-RISTEK mengakui, sampai saat ini masih terdapat guru-guru yang belum mendapat penempatan kendati sudah dinyatakan lolos seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
“Masih ada guru-guru yang lolos tahun-tahun sebelumnya belum mendapat penempatan. Sampai dengan kemarin, sudah 544.292 (guru honorer yang lolos seleksi PPPK) belum termasuk yang saat ini ikut seleksi dan menunggu pengumuman,” ungkap Sekretaris Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kemendikbudristek, Temu Ismail kepada Media Indonesia, Minggu (17/12).
Temu Ismail menambahkan bahwa saat ini pemerintah terus berupaya untuk mewujudkan target 1 juta guru honorer diangkat menjadi PPPK.
Baca juga : Penempatan Tenaga Guru PPPK Masih Bermasalah, Nasibnya Terluntang-lantung
Namun demikian, menurutnya langkah ini tidak dapat dilakukan oleh pemerintah pusat saja, tapi juga perlu dorongan dari pemerintah daerah.
“Pemenuhan 1 juta guru terangkat dalam ASN PPPK guru tentunya menjadi komitmen pemerintah. Tetapi tentunya dari pemerintah daerah baik kabupaten atau kota dan provinsi juga harus komitmen dalam pengajuan formasinya,” kata Temu Ismail.
Perlu diketahui, untuk memenuhi target pemenuhan 1 juta guru honorer menjadi PPPK, pemerintah melakukan berbagai cara. Salah satunya, Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas tengah menggodok tenaga guru berpendidikan non-sarjana untuk dapat langsung diangkat menjadi ASN. Rencana ini disusun dengan berkaca banyaknya guru di daerah terpencil yang telah lama mengabdikan dirinya, namun tidak bisa diangkat sebagai ASN.
Baca juga : Nadiem Optimis Capai Target Pengangkatan Satu Juta Guru ASN PPPK
Hal ini terjadi lantaran dalam aturannya, ASN atau PPPK minimal berpendidikan sarjana. Sementara kebanyakan guru di daerah belum mencapai level pendidikan tersebut.
"Sementara orang di desa-desa, orang sudah mengajar puluhan tahun, 25 tahun, hanya karena tidak sarjana dia tidak bisa diangkat PPPK," kata Azwar Anas.
Menurutnya, banyak di antara para guru lulusan SMA. Namun, mereka telah mengabdi sangat lama di desa-desa yang selama ini sulit dijangkau itu. Karena itulah, harapannya lewat Permenpan ini, nantinya mereka bisa langsung diangkat jadi PPPK.
Baca juga : Kemendikbud-Ristek Sebut 774 Ribu Guru PPPK Dapat Penempatan
Persoalan ini menjadi salah satu bahasan saat dirinya dipanggil Presiden Jokowi ke Istana Negara kemarin. Untuk selanjutnya, pihaknya akan menunggu arahan lanjutan dari Jokowi menyangkut penanganan masalah ini.
"Nah nanti kita akan terbitkan PermenPAN baru karena pengabdian mereka yang cukup lama. Tentu kami akan laporkan total jumlah finalnya setelah mendapat arahan Presiden, nanti PermenPAN akan kita terbitkan untuk pengangkatan mereka yang sudah lama mengabdi di desa-desa," jelasnya.
"Mudah-mudahan tidak terlalu lama, segera kita ambil langkah," imbuhnya.
Baca juga : Banyak Guru ASN PPPK yang Belum Dapat Penempatan, P2G: Cuma Jaga Perpustakaan
Di sisi lain, konsep pemberian afirmasi bagi guru daerah sebelumnya telah diterapkan secara khusus di Papua. Kebijakan ini diterapkan lantaran sulit mendapatkan guru-guru di desa setempat yang berstatus pendidikan sarjana sehingga formasi tersebut sulit terisi.
"Papua itu kalau menunggu sarjana tidak akan ada di desa-desa guru-guru, termasuk juga di SD-SD, SMP. Kita beri afirmasi khusus di Papua," tandasnya. (Z-4)
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menegaskan bahwa alokasi anggaran untuk gaji PPPK masuk dalam dokumen RPJMD
Penegasan ini disampaikan Kepala Bappelitbangda Provinsi Sulsel, Dr. Setiawan Aswad, usai mengikuti Rapat Panitia Khusus (Pansus) DPRD Sulsel terkait RPJMD, Jumat malam (18/7/2025).
SEBANYAK 1.411 guru swasta kategori prioritas (R1D) di Jawa Tengah telah lulus seleksi pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sejak 4 tahun lalu, namun belum penempatan
Total peserta kegiatan ini mencapai 88.676 orang, terdiri dari 17.221 CPNS (260 peserta klasikal dan 16.961 secara daring) dan 71.455 PPPK.
Keresahan terkait dengan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) bagi para guru.
Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky menyampaikan harapan besar kepada para ASN PPPK yang baru diangkat agar senantiasa memberikan kontribusi terbaik demi kemajuan Kabupaten Tuban.
Mendagri Tito Karnavian menyebut eksistensi IPDN menjadi sangat penting karena merupakan pusat untuk melahirkan para pemikir di bidang ilmu pemerintahan.
Ini adalah salah satu upaya strategis Pemerintah Kabupaten Buleleng dalam rangka memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Hasil pemeriksaan kesehatan ASN DKI Jakarta pada 2024 menunjukkan salah satunya, sebanyak soal ASN Jakarta yang mengalami obesitas dan masalah kejiwaan.
Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat atau BP Tapera menegaskan bahwa tidak ada pemotongan gaji baru bagi ASN terkait tabungan perumahan sejak 2020
Kabupaten Toba selalu masuk dalam kategori rentan, yang artinya masih perlu banyak perbaikan-perbaikan yang harus kita lakukan bersama
Calon kepala sekolah Sekolah Rakyat berasal dari ASN pemerintah daerah, sementara tenaga pendidik berasal dari PPPK yang direkrut Kemensos.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved