Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
KEMENDIKBUD-RISTEK mengakui, sampai saat ini masih terdapat guru-guru yang belum mendapat penempatan kendati sudah dinyatakan lolos seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
“Masih ada guru-guru yang lolos tahun-tahun sebelumnya belum mendapat penempatan. Sampai dengan kemarin, sudah 544.292 (guru honorer yang lolos seleksi PPPK) belum termasuk yang saat ini ikut seleksi dan menunggu pengumuman,” ungkap Sekretaris Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kemendikbudristek, Temu Ismail kepada Media Indonesia, Minggu (17/12).
Temu Ismail menambahkan bahwa saat ini pemerintah terus berupaya untuk mewujudkan target 1 juta guru honorer diangkat menjadi PPPK.
Baca juga : Penempatan Tenaga Guru PPPK Masih Bermasalah, Nasibnya Terluntang-lantung
Namun demikian, menurutnya langkah ini tidak dapat dilakukan oleh pemerintah pusat saja, tapi juga perlu dorongan dari pemerintah daerah.
“Pemenuhan 1 juta guru terangkat dalam ASN PPPK guru tentunya menjadi komitmen pemerintah. Tetapi tentunya dari pemerintah daerah baik kabupaten atau kota dan provinsi juga harus komitmen dalam pengajuan formasinya,” kata Temu Ismail.
Perlu diketahui, untuk memenuhi target pemenuhan 1 juta guru honorer menjadi PPPK, pemerintah melakukan berbagai cara. Salah satunya, Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas tengah menggodok tenaga guru berpendidikan non-sarjana untuk dapat langsung diangkat menjadi ASN. Rencana ini disusun dengan berkaca banyaknya guru di daerah terpencil yang telah lama mengabdikan dirinya, namun tidak bisa diangkat sebagai ASN.
Baca juga : Nadiem Optimis Capai Target Pengangkatan Satu Juta Guru ASN PPPK
Hal ini terjadi lantaran dalam aturannya, ASN atau PPPK minimal berpendidikan sarjana. Sementara kebanyakan guru di daerah belum mencapai level pendidikan tersebut.
"Sementara orang di desa-desa, orang sudah mengajar puluhan tahun, 25 tahun, hanya karena tidak sarjana dia tidak bisa diangkat PPPK," kata Azwar Anas.
Menurutnya, banyak di antara para guru lulusan SMA. Namun, mereka telah mengabdi sangat lama di desa-desa yang selama ini sulit dijangkau itu. Karena itulah, harapannya lewat Permenpan ini, nantinya mereka bisa langsung diangkat jadi PPPK.
Baca juga : Kemendikbud-Ristek Sebut 774 Ribu Guru PPPK Dapat Penempatan
Persoalan ini menjadi salah satu bahasan saat dirinya dipanggil Presiden Jokowi ke Istana Negara kemarin. Untuk selanjutnya, pihaknya akan menunggu arahan lanjutan dari Jokowi menyangkut penanganan masalah ini.
"Nah nanti kita akan terbitkan PermenPAN baru karena pengabdian mereka yang cukup lama. Tentu kami akan laporkan total jumlah finalnya setelah mendapat arahan Presiden, nanti PermenPAN akan kita terbitkan untuk pengangkatan mereka yang sudah lama mengabdi di desa-desa," jelasnya.
"Mudah-mudahan tidak terlalu lama, segera kita ambil langkah," imbuhnya.
Baca juga : Banyak Guru ASN PPPK yang Belum Dapat Penempatan, P2G: Cuma Jaga Perpustakaan
Di sisi lain, konsep pemberian afirmasi bagi guru daerah sebelumnya telah diterapkan secara khusus di Papua. Kebijakan ini diterapkan lantaran sulit mendapatkan guru-guru di desa setempat yang berstatus pendidikan sarjana sehingga formasi tersebut sulit terisi.
"Papua itu kalau menunggu sarjana tidak akan ada di desa-desa guru-guru, termasuk juga di SD-SD, SMP. Kita beri afirmasi khusus di Papua," tandasnya. (Z-4)
Pelamar terbanyak di Tasikmalaya mengincar posisi sebagai tenaga pendidikan
Kami datang untuk meminta kepastian terkait teman-teman yang sudah lolos seleksi PPPK, namun belum mendapatkan penempatan bekerja,
Pemkab Taskmalaya telah menyiapkan anggaran Rp 80 miliar yang bersumber dari APBD untuk PPPK pada 2024.
Penjabat Bupati Purwakarta Benni Irwan mengingatkan para PNS dan PPPK di lingkungan Pemkab Purwakarta untuk bisa melayani masyarakat dengan baik.
Permintaan pada guru honorer itu ditindaklanjuti DPRD dengan beraudiensi bersama Bupati Cianjur Mohammad Wahyu Ferdian di Pendopo, Jumat (14/3).
Terdapat tiga hal yang harus diperhatikan untuk menghadirkan kepemimpinan digital. Ketiganya adalah struktur digital, kompetensi digital, dan digital culture.
Sistem merit dalam ASN didefinisikan sebagai kebijakan dan manajemen berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja tanpa diskriminasi.
Presiden Prabowo Subianto mengumumkan penaikan anggaran dalam rangka meningkatkan gaji guru yang berstatus aparatur sipil negara (ASN), PPPK, dan non-ASN.
Masa kampanye belum dimulai sudah banyak dugaan pelanggaran netralitas ASN yang mengemuka
Jangan sampai dikorbankan masa depan ASN dengan sesuatu yang tidak tahu. Aturannya sanksinya bisa sampai dipecat
Netralitas merupakan tanggung jawab sekaligus peran yang harus dijalankan ASN, TNI dan Polri.
Sebanyak 199 ASN hadir di salah satu hotel di Majalengka, Rabu (22/11). Mereka merupakan perwakilan dari ASN dan langsung mengucapkan ikrar bersama.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved