Headline
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
KEMENDIKBUD-RISTEK mengakui, sampai saat ini masih terdapat guru-guru yang belum mendapat penempatan kendati sudah dinyatakan lolos seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
“Masih ada guru-guru yang lolos tahun-tahun sebelumnya belum mendapat penempatan. Sampai dengan kemarin, sudah 544.292 (guru honorer yang lolos seleksi PPPK) belum termasuk yang saat ini ikut seleksi dan menunggu pengumuman,” ungkap Sekretaris Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kemendikbudristek, Temu Ismail kepada Media Indonesia, Minggu (17/12).
Temu Ismail menambahkan bahwa saat ini pemerintah terus berupaya untuk mewujudkan target 1 juta guru honorer diangkat menjadi PPPK.
Baca juga : Penempatan Tenaga Guru PPPK Masih Bermasalah, Nasibnya Terluntang-lantung
Namun demikian, menurutnya langkah ini tidak dapat dilakukan oleh pemerintah pusat saja, tapi juga perlu dorongan dari pemerintah daerah.
“Pemenuhan 1 juta guru terangkat dalam ASN PPPK guru tentunya menjadi komitmen pemerintah. Tetapi tentunya dari pemerintah daerah baik kabupaten atau kota dan provinsi juga harus komitmen dalam pengajuan formasinya,” kata Temu Ismail.
Perlu diketahui, untuk memenuhi target pemenuhan 1 juta guru honorer menjadi PPPK, pemerintah melakukan berbagai cara. Salah satunya, Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas tengah menggodok tenaga guru berpendidikan non-sarjana untuk dapat langsung diangkat menjadi ASN. Rencana ini disusun dengan berkaca banyaknya guru di daerah terpencil yang telah lama mengabdikan dirinya, namun tidak bisa diangkat sebagai ASN.
Baca juga : Nadiem Optimis Capai Target Pengangkatan Satu Juta Guru ASN PPPK
Hal ini terjadi lantaran dalam aturannya, ASN atau PPPK minimal berpendidikan sarjana. Sementara kebanyakan guru di daerah belum mencapai level pendidikan tersebut.
"Sementara orang di desa-desa, orang sudah mengajar puluhan tahun, 25 tahun, hanya karena tidak sarjana dia tidak bisa diangkat PPPK," kata Azwar Anas.
Menurutnya, banyak di antara para guru lulusan SMA. Namun, mereka telah mengabdi sangat lama di desa-desa yang selama ini sulit dijangkau itu. Karena itulah, harapannya lewat Permenpan ini, nantinya mereka bisa langsung diangkat jadi PPPK.
Baca juga : Kemendikbud-Ristek Sebut 774 Ribu Guru PPPK Dapat Penempatan
Persoalan ini menjadi salah satu bahasan saat dirinya dipanggil Presiden Jokowi ke Istana Negara kemarin. Untuk selanjutnya, pihaknya akan menunggu arahan lanjutan dari Jokowi menyangkut penanganan masalah ini.
"Nah nanti kita akan terbitkan PermenPAN baru karena pengabdian mereka yang cukup lama. Tentu kami akan laporkan total jumlah finalnya setelah mendapat arahan Presiden, nanti PermenPAN akan kita terbitkan untuk pengangkatan mereka yang sudah lama mengabdi di desa-desa," jelasnya.
"Mudah-mudahan tidak terlalu lama, segera kita ambil langkah," imbuhnya.
Baca juga : Banyak Guru ASN PPPK yang Belum Dapat Penempatan, P2G: Cuma Jaga Perpustakaan
Di sisi lain, konsep pemberian afirmasi bagi guru daerah sebelumnya telah diterapkan secara khusus di Papua. Kebijakan ini diterapkan lantaran sulit mendapatkan guru-guru di desa setempat yang berstatus pendidikan sarjana sehingga formasi tersebut sulit terisi.
"Papua itu kalau menunggu sarjana tidak akan ada di desa-desa guru-guru, termasuk juga di SD-SD, SMP. Kita beri afirmasi khusus di Papua," tandasnya. (Z-4)
Acara pelantikan ini menjadi momen penting bagi para tenaga honorer dan tenaga kerja non-ASN yang selama ini telah berkontribusi dalam pelayanan publik di Kota Bengkulu.
PARA peserta Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap 2 saat ini pasti tengah menantikan pengumuman kelulusan setelah ada penyesuaian dari BKN.
Sebanyak 3.926 orang resmi dilantik dan diambil sumpahnya menjadi PPPK Kota Denpasar Tahap I yang sebelumnya merupakan Tenaga Kontrak di Lingkungan Pemkot Denpasar.
Kepala BKPSDM Kota Denpasar, I Wayan Sudiana mengatakan, segala persiapan acara pelantikan terus dioptimalkan
PENGUMUMAN kelulusan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap 2 dilakukan penyesuaian hingga bulan depan.
Kepala BKPSDM Kota Denpasar I Wayan Sudiana menyampaikan, dari total peserta 2.245 pada tahap II ini terdiri atas 1.986 tenaga teknis, 237 tenaga guru, dan 22 tenaga kesehatan.
Usulan itu tersebut sebelumnya telah dilayangkan Korpri kepada Presiden RI Prabowo Subianto, Ketua DPR RI Puan Maharani, dan Menteri PAN-RB Rini Widyantini.
Pramono menerapkan aturan penggunaan transportasi umum bagi ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI sejak Rabu (30/4).
ASN dituntut untuk tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga kuat moral, serta empati untuk melayani.
PEMERINTAH telah menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Permendikdasmen) Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah.
Pramono minta para kepala perangkat daerah untuk mendata siapa saja ASN di perangkat daerahnya yang sudah maupun yang belum memiliki APAR di rumah masing-masing.
Menurut Toha, sikap tegas Presiden Prabowo untuk menyingkirkan pejabat yang tidak mampu bekerja secara profesional.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved