Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
KEMENTERIAN Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mengatakan bahwa sampai saat ini ada 774 ribu guru PPPK yang mendapatkan penempatan.
"Sampai saat ini sebanyak 774 ribu (guru) sudah penempatan (PPPK). Masih terdapat 419 ribu kuota formasi (PPPK) di 2024," ungkap Sekretaris Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kemendikbud-Ristek, Temu Ismail kepada Media Indonesia, Sabtu (17/2).
Lebih lanjut, Temu Ismail menambahkan bahwa sampai dengan 31 Januari 2024 Kemendikbud-Ristek mendapatkan data bahwa sebanyak 460 instansi daerah dengan total formasi guru yang diusulkan sebanyak 170.649. "Ini terdiri dari 150.031 formasi PPPK dan 20.618 formasi CPNS. Sementara itu, 86 instansi daerah tidak mengusulkan formasi guru," tegasnya.
Baca juga : Nadiem Optimis Capai Target Pengangkatan Satu Juta Guru ASN PPPK
Secara terpisah, Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji menekankan bahwa para guru honorer harus diberikan kepastian soal pemenuhan hak, termasuk status dan kesejahteraan. "Janganlah mereka terkatung-katung dalam janji-janji yang tidak jelas muaranya," ujar Ubaid.
Data guru honorer yang mendapat penempatan PPPK juga harus jelas. Pasalnya, data ini dikatakan masih simpang siur dan memiliki banyak versi.
"Untuk itu perlu transparansi data. Kemendikbud belakangan ini banyak bikin aplikasi, tetapi minim transparansi. Soal data guru honorer, hasil asesmen nasional dan data KIP masih susah diakses," pungkasnya. (Z-2)
Kementerian Agama menegaskan bahwa pihaknya terus memperjuangkan guru madrasah swasta agar bisa diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) membantah tidak memiliki dana untuk membayar gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu pada Januari 2026.
Agus menilai, prioritas pengangkatan ASN seharusnya diberikan kepada sektor yang lebih krusial bagi hajat hidup masyarakat.
KEPALA Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengangkat PPPK dari SPPG tahap 2 sebanyak 32.000 formasi dari SPPG, Komisi IX DPR RI minta MBG berdampak
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan akan mengangkat pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap 2 sebanyak 32.000 formasi
WAKIL Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan pegawai SPPG yang diangkat menjadi aparatur sipil negara (ASN) PPPK sebanyak 32.000
Gogot menyebut harga satuan perangkat yang dibeli pemerintah sebesar Rp5,2 juta tanpa paket Chrome Device Management (CDM ).
Saksi Sutanto ungkap peran dominan Jurist Tan dalam sidang korupsi pengadaan laptop Kemendikbudristek yang menyeret nama Nadiem Makarim.
Dalam persidangan, terlihat juga istri Nadiem, Franka Franklin, serta ibunda Nadiem, Atika Algadrie, yang sudah hadir dan menyambut Nadiem sejak masuk ke ruang sidang.
KEMAMPUAN membaca bukan bawaan lahir. Otak manusia tidak dirancang untuk itu. Itu ialah penemuan budaya yang baru
Penulisan sejarah pun perlu melakukan analisis dan ditulis dengan kritis dan pemikiran yang terbuka.
Suap dan gratifikasi di sektor pendidikan biasanya terjadi karena adanya orang tua murid memaksakan anaknya masuk sekolah tertentu.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved