Headline
Revisi data angka kemiskinan nasional menunggu persetujuan Presiden.
Revisi data angka kemiskinan nasional menunggu persetujuan Presiden.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
WAKIL Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi mengatakan bahwa saat ini Angka Partisipasi Kasar (APK) Kuliah baru mencapai 14%. Namun, menurutnya, angka tersebut belum maksimal, sehingga masih perlu ditingkatkan menjadi 20%.
"Saya rasa guna meningkatkan APK kuliah saat ini, satu-satunya cara adalah dengan memberikan beasiswa lebih banyak lagi. Saat ini beasiswa yang sudah ada yakni mencapai dua ratus ribu (orang) untuk seluruh universitas seluruh Indonesia, dengan anggaran mencapai kurang lebih Rp20 triliun. Namun angka tersebut masih dibilang masih kurang, karena target dari penerimaan beasiswa 400 ribu beasiswa dari dua juta siswa yang belajar. Mudah-mudahan nanti kita usahakan target tersebut bisa ter-cover dari target yang diinginkan,” jelasnya usai melakukan Kunjungan Kerja Reses ke Kota Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, Rabu (6/7) silam.
Baca juga: APBN 2023 bakal Fokus ke Infrastruktur, Pemilu 2024, dan Bansos
Lebih lanjut, Politisi Fraksi Partai Demokrat itu menjelaskan, penambahan beasiswa bagi para siswa dan siswi di bangku perkuliahan diharapkan lebih banyak lagi. Namun tambahan tersebut harus dipikirkan yakni soal anggaran yang diperlukan kurang lebih mencapai Rp20 triliun.
Menurut Dede, memang itu bukan hal yang mudah namun secara bertahap kita akan berusaha agar dapat menambah jumlah beasiswa yang diberikan. Ini menjadi komitmen kita bersama,
“Kenapa (beasiswa) perlu ditingkatkan? karena dalam industri 4.0 menuju ke 5.0 kalau tidak menguasai teknologi dan tidak menguasai talenta-talenta sesuai dengan industri akan sulit nantinya mendapatkan lapangan kerja. Untuk itu kita akan dorong kemampuan high order thinking itu bisa didapat lebih banyak lagi oleh siswa-siswa di Indonesia,” pungkasnya.
Baca juga: Persoalan Anak Putus Sekolah Harus Diatasi Bersama
Pada kesempatan yang sama, Anggota Komisi X DPR RI Haerul Amri, mengatakan sebagaimana yang diamanatkan UUD bahwasanya sekitar 20% dari APBN dan APBD harus dialokasikan untuk biaya pendidikan nasional. APBN Indonesia tahun 2023 sebesar Rp3000 triliun, sehingga anggaran pendidikan nasional yakni Rp612,2 triliun, di mana Rp305 triliun di antaranya ditransfer ke daerah dan dana desa.
Dengan demikian, diharapkan dampak dari adanya covid-19 yang lalu yang membuat para orang tua yang menyekolahkan anak-anaknya tidak dapat penghasilan, membuat Pemerintah harus hadir dalam menyalurkan beasiswa.
Dalam kesempatan itu pula, Komisi X turut menyalurkan beasiswa KIP Kuliah kepada Universitas PGRI Wiranegara (Unwira) di tahun 2023 kepada 135 siswa/siswi. Selain di Unwira, KIP Kuliah juga disalurkan untuk Universitas Merdeka, Universitas Yudharta Pasuruan, STIKES Ar Rahma Mandiri Indonesia, dan Institut Teknologi dan Sains Nahdlatul Ulama Pasuruan (ITS NU Pasuruan).
Baca juga: Cara Mendapatkan Kartu Indonesia Pintar & Ragam Manfaatnya
“Mudah-mudahan 2024 sampai tahun-tahun kedepan mengalami peningkatan untuk penyaluran beasiswa KIP,” ujar Haerul.
Seperti diketahui, Kartu Indonesia Pintar (KIP) adalah sebuah program bantuan sosial dari Pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk memberikan dukungan pendidikan kepada siswa-siswi dari keluarga miskin atau kurang mampu pada tingkat pendidikan dasar dan menengah.
KIP-Kuliah merupakan bantuan yang berlaku bagi siswa-siswi yang lulus melalui jalur SNBP, SNBT, dan Ujian Mandiri di Perguruan Tinggi Negeri maupun Perguruan Tinggi Swasta, agar dapat mengenyam pendidikan di bangku universitas. (S-3)
Bank Dunia sudah memberikan peringatan agar Indonesia berhati-hati terkait ambang batas defisit anggaran bila merealisasikan program tersebut.
Baginya, kebijakan program 'Makan Siang Gratis' ini masih belum jelas anggaran maupun nomenklaturnya.
Salah satu pelanggaran yang terjadi, seperti kasus perundungan atau tumbuhnya bibit-bibit geng di sekolah.
Politisi Fraksi Partai NasDem ini menyebut bahwa isu perundungan menjadi isu yang mengkhawatirkan sejak lama, khususnya perundungan yang terjadi di lingkungan sekolah.
Dalam mencegah anak menjadi pelaku perundungan, selain pendidikan moral dan kedisiplinan, diperlukan juga pendidikan agama.
Baginya, tidak boleh ada toleransi terhadap kasus kekerasan yang terjadi di lingkungan sekolah.
EFISIENSI anggaran pendidikan kembali menjadi sorotan publik. Kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah dinilai dapat mengancam masa depan mahasiswa.
Pendaftaran calon penerima KIP Kuliah tahun 2025 dapat dilakukan oleh lulusan SMA, SMK, bentuk lain yang sederajat yang lulus tahun 2025, 2024 dan 2023.
Besaran biaya hidup yang diperoleh penerima KIP-K menyesuaikan hasil survei besaran biaya hidup dan survei sosial ekonomi nasional yang dilakukan oleh BPS.
Adapun pendaftaran KIP Kuliah 2025 hanya berlaku untuk pilihan prodi di PTN Kemdiktisaintek
Pendaftaran KIP Kuliah untuk periode 2025 dimulai pada 3 Februari 2025 hingga 31 Oktober 2025. Berikut cara daftar akun KIP Kuliah 2025
Calon penerima yang tidak memenuhi salah satu dari keempat syarat ekonomi di atas dapat tetap mendaftar. Namun mereka harus memenuhi persyaratan memenuhi persyaratan miskin/ rentan miskin.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved