Headline
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
WAKIL Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai Pemerintah Indonesia perlu terus melakukan lobi-lobi dengan Pemerintah Arab Saudi terkait rencana pengurangan petugas haji.
Diketahui sebelumnya Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengatakan adanya pengurangan petugas Haji pada Haji 2024 nanti.
Baca juga: Tingkatkan Pelayanan, Komisi VIII DPR Tinjau Persiapan Haji 2024 di Kanwil Kota Depok
"Kami juga mendesak kepada Menteri Agama dan Pemerintah Republik Indonesia untuk melakukan pendekatan diplomatik kepada pemerintah Arab Saudi agar petugas Haji kita bisa ditambah, karena jumlah jemaah Haji di tahun 2024 ini justru semakin banyak ya," kata Ace di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (5/12).
Baca juga: Kemenag Mulai Siapkan Operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji 1445 H/2024 M
"Saya kira harus dilakukan lobi secara terus-menerus (karena) persiapan Haji juga masih cukup lama, sehingga kita minta kepada bukan saja Kementerian Agama tetapi pihak Kementerian Luar Negeri Indonesia juga bisa memastikan agar jumlah petugas hajinya lebih banyak karena ini bagian dari perlindungan terhadap rakyat Indonesia," tutur politikus Fraksi Partai Golkar ini. (RO/S-4)
Asep mengatakan, penetapan harga sejatinya menjadi hak para perusahaan biro jasa haji dan umroh, berdasarkan fasilitas yang ditawarkan kepada jamaah.
Kemenag akan menggelar Bincang Syariah Goes to Campus bertema Mawlid for Earth: Sharia & Eco Wisdom di Universitas Indonesia, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan UIN Alauddin Makassar.
Kemenag menggelar Seleksi Tilawatil Qur’an dan Musabaqah Al-Hadis (STQH) Nasional XXVIII. Pertama kali, Karya Tulis Ilmiah Hadis (KTIH) sebagai salah satu cabang lomba
Menag menekankan kerja sama lintas kementerian ini sangat penting untuk mendukung program prioritas Kemenag 2025–2029.
Truk dengan ornamen rumah ibadah berbagai agama seperti masjid, gereja, pura, stupa, dan klenteng, menjadi perhatian pada karnaval perayaan HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia
MENTERI Agama (Menag) Nasaruddin Umar menegaskan wakaf memiliki potensi besar untuk mendukung pengembangan pendidikan Islam.
SELURUH sumber daya manusia (SDM) maupun infrastruktur penyelenggaraan ibadah haji kini melebur menjadi kementerian ibadah haji dan umrah. Sebelumnya haji dan umrah ada di Kementerian Agama
Persiapan haji di Indonesia tahun depan masih dinamis, baik itu terkait revisi UU Haji sampai Badan Penyelenggara Haji yang didorong menjadi Kementerian Haji.
Rencana pemerintah untuk membentuk Kementerian Haji dinilai tidak akan menyelesaikan persoalan mendasar tata kelola penyelenggaraan ibadah haji.
Jika mendaftar haji plus, perkiraan waktu tunggu keberangkatan biasanya berkisar antara 5 hingga 9 tahun.
Direktur Sales & Distribution PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) Anton Sukarna mengungkapkan masa tunggu haji yang panjang perlu diantisipasi dengan persiapan yang matang sejak dini.
ASOSIASI Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (Amphuri) meminta pemerintah untuk lebih meningkatkan peran swasta dalam penyelenggaran ibadah haji.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved