Headline
Istana minta Polri jaga situasi kondusif.
UPAYA menekan angka kasus kekerasan pada anak harus menjadi kepedulian bersama dengan langkah yang terukur sehingga mampu mewujudkan lingkungan yang ramah dan aman terhadap anak.
"Kecenderungan angka kekerasan terhadap anak yang meningkat harus menjadi alarm bagi kita bahwa apa yang kita kerjakan saat ini masih belum menghadirkan lingkungan yang ramah terhadap generasi penerus bangsa," kata Wakil Ketua MPR, Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Senin (27/11).
Catatan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) hingga Agustus 2023 terdapat 2.355 kasus yang dilaporkan terkait kekerasan anak. Sejumlah 723 kasus di antaranya merupakan kasus kekerasan anak yang berhubungan dengan satuan pendidikan.
Sementara sepanjang 2022 pengaduan yang diterima KPAI terkait klaster perlindungan anak sebanyak 2.133 kasus.
Kecenderungan peningkatan kasus kekerasan terhadap anak tersebut, menurut Lestari, harus segera disikapi dengan langkah-langkah yang nyata dalam bentuk evaluasi dan perbaikan dari upaya penanggulangan yang dilakukan selama ini.
Baca juga:
> Satgas Daerah Penting Atasi Kekerasan pada Anak
> Cegah Kasus Kekerasan terhadap Anak dan Perempuan secara Menyeluruh
Pada catatan KPAI, ujar Rerie sapaan akrab Lestari, terungkap bahwa kekerasan di satuan pendidikan antara lain disebabkan dampak pembelajaran jarak jauh, pengaruh game online, penyimpangan relasi kuasa antara pendidik dan peserta didik serta penyalahgunaan relasi kuasa sesama peserta didik.
Ironisnya, KPAI juga mengungkapkan kasus kekerasan terhadap anak juga kerap terjadi di ranah domestik atau lingkungan keluarga.
Menyikapi kondisi tersebut, tegas Rerie, sapaan akrab Lestari, upaya untuk mewujudkan lingkungan keluarga dan institusi pendidikan menjadi tempat yang aman dan ramah anak harus segera dilakukan.
Langkah-langkah strategis, tegas Rerie, harus segera dilakukan agar angka kasus kekerasan terhadap anak di tanah air turun dan lingkungan aman dan ramah anak segera terwujud.
Kerjasama semua pihak, para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah, ujar Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, harus konsisten diperkuat agar pelaksanaan setiap program yang bertujuan mewujudkan lingkungan keluarga dan sekolah ramah anak dapat segera direalisasikan.
Karena, tegas Rerie, proses tumbuh kembang anak yang baik membutuhkan lingkungan yang sehat dan aman, sehingga di masa depan akan lahir generasi penerus bangsa yang berdaya saing dan berkarakter kuat. (Z-6)
WAKIL Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengatakan, langkah strategis untuk mengatasi sejumlah tantangan yang memicu kekerasan terhadap perempuan dan anak harus segera diterapkan.
Lestari Moerdijat mengatakan inisiatif masyarakat berkesenian harus mendapat dukungan demi melestarikan kebudayaan nasional yang mampu memperkuat identitas dan persatuan bangsa.
Upaya menjadikan riset dan inovasi sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional membutuhkan peta jalan yang jelas, mudah dipahami, dan disepakati pemangku kepentingan.
UPAYA memperkuat perlindungan perempuan dan anak dari ancaman tindak kekerasan melalui pengintegrasian sistem antarlembaga terkait harus mendapat dukungan semua pihak.
Inisiatif untuk merevisi Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan mulai dicanangkan sejak 2023.
Pendidikan inklusif adalah sistem pendidikan yang memastikan semua individu memiliki kesempatan belajar yang setara.
Hal itu disampaikan menyusul dicegatnya sebanyak 120 anak yang hendak mengikuti aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR/DPD RI pada hari ini.
KEKHAWATIRAN ini dilontarkan Mendikdasmen Abdul Mu'ti. Mendikdasmen sempat melarang siswa bermain game Roblox karena permainan itu dinilai mengandung kekerasan.
Meski dikatakan ada kepedulian, namun tak cukup, sangat telat, karena R sudah meninggal.
KOMISI Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menegaskan pemerintah memiliki kewenangan tegas untuk memutus akses terhadap platform game online, termasuk Roblox.
DALAM rangka memperingati Hari Anak Nasional 2925, Wakil Ketua KPAI Jasra Putra menilai upaya perlindungan anak penuh tantangan terutama isu konsistensi penegakan hukum.
Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Jasra Putra mengatakan saat ini masih ada banyak tantangan dalam upaya perlindungan anak.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved