Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
Pasangan calon (paslon) presiden dan wakil presiden nomor urut satu, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Amin) memiliki tiga visi dalam program pengembangan anak usia dini yaitu dari segi pendidikan, kesejahteraan, dan penguatan gizi.
"Timnas Amin masih melihat ada kekurangan di periode sekarang terkait gizi pada anak dan ibu hamil, sehingga masih banyak kasus tengkes (stunting). Visi misi masih berkaitan ke situ terkait gizi yang harus diselesaikan," kata Juru bicara Timnas Amin, Michael Sinaga, di Kantor KPAI, Jakarta, Senin (27/11).
Menurutnya, program itu sejalan dengan pemerintah saat ini yang memiliki target penurunan stunting di 2024 menjadi 17%. Namun, kondisi terkini masih memprihatinkan karena kenyataannya di lapangan, angka stunting masih 21,6%.
Baca juga: Tim Hukum Nasional Bersumpah Cegah Kecurangan Pemilu untuk Amin
"Kami ingin program dalam pendidikan, kesejahteraan, hingga perbaikan gizi bisa maksimal," tuturnya.
Visi selanjutnya, lanjut dia, adalah membuat wajib belajar pendidikan anak usia dini (PAUD), serta menjaga anak tetap sehat secara mental.
Baca juga: Anies: Pemerintah Selanjutnya Dihasilkan dari Pemilu Jujur
Di kesempatan yang sama, Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Sylvana Maria Apituley mengapresiasi visi tersebut. Namun ia juga meminta Timnas Amin memperhatikan kasus kekerasan yang terjadi pada anak baik dari rumah tangga, lingkungan, termasuk teman sebaya.
"Kami beruntung dalam visi misi ada memperhitungkan jiwa anak yang semakin marak kasusnya dan mangkanya kami akan komunikasikan kepada publik dan kepada timses. Dari Januari hingga Oktober sekitar 15 ribu anak korban kekerasan, sayangnya sekali kekerasan anak tidak disebut dalam visi misi capres cawapres," ucapnya. (Z-11)
PKB menyebut arah kebijakan tersebut sebagai penerapan ekonomi konstitusi yang berpijak pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.
Pemerintah menaruh perhatian serius terhadap kasus anak yang mengakhiri hidupnya akibat persoalan yang dinilai sepele namun berujung tragis.
PKB mendukung langkah-langkah diplomasi Presiden Prabowo Subianto, termasuk keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace (BoP).
Menurut Muhaimin, kepemimpinan Prabowo tidak hanya relevan untuk satu periode, tetapi juga memiliki potensi keberlanjutan.
Kepercayaan masyarakat terhadap gerakan filantropi harus bersinergi dan dimanfaatkan untuk bersama-sama mewujudkan kemakmuran masyarakat
Budi mengatakan KPK menduga Hery Sudarmanto yang merupakan tersangka kasus dugaan pemerasan dalam pengurusan rencana penggunaan TKA (RPTKA), menerima uang hasil dugaan pemerasan sejak 2010.
Sebelumnya, ormas Gerakan Rakyat resmi mendeklarasikan tahun ini akan menjadi partai politik ingin Anies Baswedan menjadi Presiden Republik Indonesia.
empat asas penting yang harus diperhatikan, yakni kecermatan, keterbukaan, kepentingan umum, dan ketidakberpihakan. Namun, dalam keputusan KPU yang telah dibatalkan
KPU membatalkan Peraturan KPU membatalkan penetapan dokumen persyaratan capres dan cawapres sebagai informasi publik yang dikecualikan KPU.
KPU ke depan merasa perlu memperoleh pandangan dari berbagai pihak agar keputusan yang diambil lebih komprehensif.
Pembatalan keputusan ini menegaskan komitmen KPU sebagai lembaga publik yang terbuka dan inklusif,
KEPUTUSAN KPU RI menutup 16 dokumen pencalonan capres-cawapres memunculkan pertanyaan serius tentang siapa dan apa yang hendak dilindungi penyelenggara pemilu tersebut.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved