Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
SEKRETARIS Jenderal (Sekjen) PB PGRI Mansur Arsyad menjelaskan KLB Jawa Timur lalu yang menghasilkan kepengurusan baru PB PGRI periode 2023-2028 di bawah kepemimpinan Teguh Sumarno merupakan hasil dari kesepakatan para pimpinan di sejumlah wilayah yang tidak puas dengan kinerja pengurus PGRI.
“Saya kira ketidakpuasan ini lumrah terjadi pada organisasi khususnya organisasi massa dan sosial. Harusnya dikelola secara baik, profesional, dan rasional sehingga bisa menjadi energi yang positif. Persoalannya, ketua umum sebelumnya tidak memiliki kemauan dan kemampuan untuk melalui konflik dengan baik, lalu masalah itu terus berkembang terjadi KLB,” ungkap Arsyad saat dihubungi Media Indonesia pada Jum’at (17/11).
Terkait SK Menkumham yang menjadi bukti sah kepengurusan PGRI masa Bakti XXIII Tahun 2023-2028, Arsyad menjelaskan bahwa hal itu ditempuh untuk menguatkan hasil KLB secara hukum.
Baca juga : Teguh Sumarno Jadi Ketua Umum PB PGRI Periode 2023-2028
“Proses mendapatkan SK Kemenkumham itu menggunakan metode yang resmi melalui beberapa tahap ada proses, pengajuan, verifikasi dan persetujuan. Justru hasil ini harus dihormati dan dijalankan,” ungkapnya.
Baca juga : PB PGRI Tolak Penyelenggaraan KLB Surabaya
Kendati demikian, Arsyad mengakui bahwa hingga kini masing-masing pihak belum membuka komunikasi. Disebutkan bahwa hasil KLB merupakan salah satu cara untuk mereformasi organisasi PGRI menjadi lebih demokratis.
“Kami pengurus besar yang terpilih dari kongres itu sama sekali tidak ada kaitannya dengan proses politik ataupun pemilu. Hal ini murni untuk memperbaiki kondisi organisasi, kami melihat bahwa organisasi ini perlu ada perubahan dan revitalisasi,” ungkapnya.
Menurut Arsyad, tantangan PGRI sebagai organisasi guru terbesar di Indonesia akan semakin besar, sehingga dibutuhkan perubahan cepat untuk menjawab berbagai persoalan yang ada.
“Tidak perlu lagi menunggu, karena dari tahun ke tahun hanya itu saja programnya tidak ada kebaruan, karena itu kami mencoba memberikan sebuah inovasi terutama dalam hal pengembangan keprofesian guru,” jelasnya. (Z-8)
Pemerintah mengupayakan atlet tenis meja Merah Putih bisa tampil setelah absen pada dua edisi SEA Games terakhir akibat dualisme kepengurusan federasi.
Pengurus DPW PPP Bali dibawah kepemimpinan Plt. Ketua Idy Muzayyad dan Plt. Sekretaris M. Thobahul Aftoni mendatangi kantor DPP PPP
JK menyebut pengakuan dari Kemenkum ini mengakhiri isu dualisme kepemimpinan PMI antara dirinya dan kubu Agung Laksono yang terjadi belakangan ini.
Dukungan itu direkam dalam video yang kemudian beredar di media sosial dan pesan whatsapp.
KABUPATEN Sumedang, Jawa Barat, masih kekurangan jumlah guru ASN sekitar 2.000 orang untuk tingkat SD dan SMP. Saat ini, kekurangan itu ditanggulangi guru non ASN.
Perbuatan tersebut, dilakukan setelah bersangkutan mencuri 26 komputer di ruang labolatorium sekolah. Uangnya digunakan untuk judi online.
Pelatihan diharapkan dapat berkontribusi dalam peningkatan kompetensi guru bahasa Indonesia.
Guru itu dihadapkan dengan sanksi kepegawaian, selain sanksi hukum yang sedang dijalaninya.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved