Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
SEKRETARIS Jenderal (Sekjen) PB PGRI Mansur Arsyad menjelaskan KLB Jawa Timur lalu yang menghasilkan kepengurusan baru PB PGRI periode 2023-2028 di bawah kepemimpinan Teguh Sumarno merupakan hasil dari kesepakatan para pimpinan di sejumlah wilayah yang tidak puas dengan kinerja pengurus PGRI.
“Saya kira ketidakpuasan ini lumrah terjadi pada organisasi khususnya organisasi massa dan sosial. Harusnya dikelola secara baik, profesional, dan rasional sehingga bisa menjadi energi yang positif. Persoalannya, ketua umum sebelumnya tidak memiliki kemauan dan kemampuan untuk melalui konflik dengan baik, lalu masalah itu terus berkembang terjadi KLB,” ungkap Arsyad saat dihubungi Media Indonesia pada Jum’at (17/11).
Terkait SK Menkumham yang menjadi bukti sah kepengurusan PGRI masa Bakti XXIII Tahun 2023-2028, Arsyad menjelaskan bahwa hal itu ditempuh untuk menguatkan hasil KLB secara hukum.
Baca juga : Teguh Sumarno Jadi Ketua Umum PB PGRI Periode 2023-2028
“Proses mendapatkan SK Kemenkumham itu menggunakan metode yang resmi melalui beberapa tahap ada proses, pengajuan, verifikasi dan persetujuan. Justru hasil ini harus dihormati dan dijalankan,” ungkapnya.
Baca juga : PB PGRI Tolak Penyelenggaraan KLB Surabaya
Kendati demikian, Arsyad mengakui bahwa hingga kini masing-masing pihak belum membuka komunikasi. Disebutkan bahwa hasil KLB merupakan salah satu cara untuk mereformasi organisasi PGRI menjadi lebih demokratis.
“Kami pengurus besar yang terpilih dari kongres itu sama sekali tidak ada kaitannya dengan proses politik ataupun pemilu. Hal ini murni untuk memperbaiki kondisi organisasi, kami melihat bahwa organisasi ini perlu ada perubahan dan revitalisasi,” ungkapnya.
Menurut Arsyad, tantangan PGRI sebagai organisasi guru terbesar di Indonesia akan semakin besar, sehingga dibutuhkan perubahan cepat untuk menjawab berbagai persoalan yang ada.
“Tidak perlu lagi menunggu, karena dari tahun ke tahun hanya itu saja programnya tidak ada kebaruan, karena itu kami mencoba memberikan sebuah inovasi terutama dalam hal pengembangan keprofesian guru,” jelasnya. (Z-8)
Gus Yahya menyatakan bahwa saat ini seluruh elemen di bawah tidak menginginkan adanya keretakan organisasi.
Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengatakan pihaknya sudah mengeluarkan surat keputusan (SK) terbaru untuk kepengurusan PPP.
Kubu Agus Suparmanto akan melakukan langkah politik, langkah administrasi, dan gugatan hukum bila diperlukan agar Menkum membatalkan SK tersebut.
Erick menekankan perlunya semua pihak mengesampingkan ego sektoral demi kepentingan bersama.
JK menyebut pengakuan dari Kemenkum ini mengakhiri isu dualisme kepemimpinan PMI antara dirinya dan kubu Agung Laksono yang terjadi belakangan ini.
Pengurus DPW PPP Bali dibawah kepemimpinan Plt. Ketua Idy Muzayyad dan Plt. Sekretaris M. Thobahul Aftoni mendatangi kantor DPP PPP
Sulianto Indria Putra, melalui komunitas TWS, menginisiasi bantuan finansial dan dukungan materi yang dirancang untuk bersifat jangka panjang, bahkan seumur hidup bagi para guru tersebut.
TIDAK semua keberangkatan dimulai dengan surat tugas. Sebagian justru lahir dari sesuatu yang lebih sunyi, dari panggilan hati yang tidak bisa ditunda.
Dengan 98.036 Guru lulus PPG Batch 4, total guru binaan Kemenag yang telah tersertifikasi hingga saat ini mencapai 659.157 Guru.
Selain berorientasi pada murid, guru sebagai jantung perubahan di ekosistem pendidikan perlu mendapatkan perhatian serius.
Kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi strategis antara Sharing Happiness, Guruverse.id, dan ACF Eduhub sebagai mitra pelaksana.
Sebagian siswa cenderung terlalu dimanja dan setiap persoalan kecil dilaporkan kepada orang tua, bahkan berujung pada kriminalisasi guru.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved