Headline
Pelaku perusakan dan penganiayaan harus diproses hukum.
Pelaku perusakan dan penganiayaan harus diproses hukum.
SEKRETARIS Jenderal (Sekjen) PB PGRI Mansur Arsyad menjelaskan KLB Jawa Timur lalu yang menghasilkan kepengurusan baru PB PGRI periode 2023-2028 di bawah kepemimpinan Teguh Sumarno merupakan hasil dari kesepakatan para pimpinan di sejumlah wilayah yang tidak puas dengan kinerja pengurus PGRI.
“Saya kira ketidakpuasan ini lumrah terjadi pada organisasi khususnya organisasi massa dan sosial. Harusnya dikelola secara baik, profesional, dan rasional sehingga bisa menjadi energi yang positif. Persoalannya, ketua umum sebelumnya tidak memiliki kemauan dan kemampuan untuk melalui konflik dengan baik, lalu masalah itu terus berkembang terjadi KLB,” ungkap Arsyad saat dihubungi Media Indonesia pada Jum’at (17/11).
Terkait SK Menkumham yang menjadi bukti sah kepengurusan PGRI masa Bakti XXIII Tahun 2023-2028, Arsyad menjelaskan bahwa hal itu ditempuh untuk menguatkan hasil KLB secara hukum.
Baca juga : Teguh Sumarno Jadi Ketua Umum PB PGRI Periode 2023-2028
“Proses mendapatkan SK Kemenkumham itu menggunakan metode yang resmi melalui beberapa tahap ada proses, pengajuan, verifikasi dan persetujuan. Justru hasil ini harus dihormati dan dijalankan,” ungkapnya.
Baca juga : PB PGRI Tolak Penyelenggaraan KLB Surabaya
Kendati demikian, Arsyad mengakui bahwa hingga kini masing-masing pihak belum membuka komunikasi. Disebutkan bahwa hasil KLB merupakan salah satu cara untuk mereformasi organisasi PGRI menjadi lebih demokratis.
“Kami pengurus besar yang terpilih dari kongres itu sama sekali tidak ada kaitannya dengan proses politik ataupun pemilu. Hal ini murni untuk memperbaiki kondisi organisasi, kami melihat bahwa organisasi ini perlu ada perubahan dan revitalisasi,” ungkapnya.
Menurut Arsyad, tantangan PGRI sebagai organisasi guru terbesar di Indonesia akan semakin besar, sehingga dibutuhkan perubahan cepat untuk menjawab berbagai persoalan yang ada.
“Tidak perlu lagi menunggu, karena dari tahun ke tahun hanya itu saja programnya tidak ada kebaruan, karena itu kami mencoba memberikan sebuah inovasi terutama dalam hal pengembangan keprofesian guru,” jelasnya. (Z-8)
JK menyebut pengakuan dari Kemenkum ini mengakhiri isu dualisme kepemimpinan PMI antara dirinya dan kubu Agung Laksono yang terjadi belakangan ini.
Pengurus DPW PPP Bali dibawah kepemimpinan Plt. Ketua Idy Muzayyad dan Plt. Sekretaris M. Thobahul Aftoni mendatangi kantor DPP PPP
Pemerintah mengupayakan atlet tenis meja Merah Putih bisa tampil setelah absen pada dua edisi SEA Games terakhir akibat dualisme kepengurusan federasi.
SEBANYAK 100 titik Sekolah Rakyat dipastikan akan beroperasional, setidaknya di awal Agustus 2025. Itu diperkirakan bakal menampung lebih dari 9.700 siswa.
Pendidikan pada usia dini merupakan fase yang sangat penting bagi tumbuh kembang anak di masa depan.
Dalam aturan baru ini, beban kerja tatap muka guru minimal 24 jam per minggu yang dapat dipenuhi dengan pemenuhan tugas pokok, tugas tambahan, dan tugas tambahan lain.
SEBANYAK 1.411 guru swasta kategori prioritas (R1D) di Jawa Tengah telah lulus seleksi pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sejak 4 tahun lalu, namun belum penempatan
GUBERNUR Kalimantan Timur Rudy Mas’ud (Harum) menyerahkan bantuan dan insentif melalui program Gratispol dan Jospol di tiga wilayah, yakni Bontang, Kutai Timur, dan Berau.
Keresahan terkait dengan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) bagi para guru.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved