Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
DUALISME kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) berakhir. Kubu M Mardiono dan Agus Suparmanto yang menjadi rival pada bursa pemilihan ketua umum PPP, resmi berdamai.
Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengatakan pihaknya sudah mengeluarkan surat keputusan (SK) terbaru untuk kepengurusan PPP periode 2025-2030. SK itu berisi penetapan Mardiono sebagai ketua umum PPP dan Agus Suparmanto sebagai wakil ketua umum (waketum) PPP.
"Ini semacam islah ya atau apapun penyebutannya dan hari ini saya mengeluarkan surat keputusan menteri hukum yang baru," kata Supratman di Kementerian Hukum, Jakarta Selatan, Senin (6/10).
Kepengurusan baru yang disepakati ini, juga menetapkan jabatan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PPP diisi Taj Yasin Maimoen. Sementara, Imam Fauzan sebagai bendahara umum.
Supratman berharap dengan keluar SK terbaru tersebut memberikan kesejukan kepada keluarga besar PPP. Kementerian Hukum, kata dia, berharap struktur kepengurusan lengkap segera bisa disampaikan PPP.
"Mudah-mudahan nanti sesegera mungkin untuk bisa melengkapi susunan kepengurusan yang lengkap dan Kementerian Hukum siap untuk segera mungkin menerbitkan SK yang baru juga," ucap Supratman. (Cah/P-3)
Gus Yahya menyatakan bahwa saat ini seluruh elemen di bawah tidak menginginkan adanya keretakan organisasi.
Kubu Agus Suparmanto akan melakukan langkah politik, langkah administrasi, dan gugatan hukum bila diperlukan agar Menkum membatalkan SK tersebut.
Erick menekankan perlunya semua pihak mengesampingkan ego sektoral demi kepentingan bersama.
JK menyebut pengakuan dari Kemenkum ini mengakhiri isu dualisme kepemimpinan PMI antara dirinya dan kubu Agung Laksono yang terjadi belakangan ini.
Pengurus DPW PPP Bali dibawah kepemimpinan Plt. Ketua Idy Muzayyad dan Plt. Sekretaris M. Thobahul Aftoni mendatangi kantor DPP PPP
Presiden Prabowo setujui pembentukan Ditjen Pesantren. Ketum PPP Mardiono menilai ini langkah penting memperkuat peran pesantren dan santri di Indonesia.
DPC PPP Kutai Barat hormati SK Kemenkumham tetapkan Mardiono sebagai Ketum, siap jaga soliditas partai.
Saat proses pemilihan berlangsung, dari dua kandidat yang akan maju yaitu Mardiono dan Agus Suparmanto.
Dukungan untuk Muhamad Mardiono agar kembali memimpin Partai Persatuan Pembangunan (PPP) semakin nyata menjelang Muktamar ke-X.
PPP membuka diri kepada tokoh-tokoh terbaik bangsa baik dari dalam maupun luar partai.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved