Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
SEKRETARIS Majelis Syariah PPP Kiyai Fadholan Musyaffa mengatakan para pimpinan Majelis DPP PPP, ulama dan kyai dari seluruh Indonesia meminta agar Plt. Ketum PPP Mardiono untuk tidak mencalonkan diri sebagai Ketua Umum pada Muktamar X tahun 2025. Menurutnya, Mardiono sering mengabaikan saran-saran dari para ulama dan kiyai PPP.
"Tidak dihiraukannya saran-saran Majelis DPP Partai yang telah disampaikan secara tersurat kepada Plt. Ketua Umum sebanyak 4 (empat) kali, terkait Pencalegan, Gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK), Penetapan Pilpres, dan Percepatan Muktamar," katanya, di Jakarta, Kamis (18/9).
Selanjutnnya, kata dia, Mardiono juga tidak menyampaikan hasil keputusan dan rekomendasi Musyawarah Kerja Nasional (MUKERNAS II) PPP pada 13-15 Desember 2024 di Jakarta sebagai forum permusyawaratan tertinggi di bawah Muktamar.
"Yang semestinya hasil dan rekomendasi Mukernas ini disosialisasikan kepada DPW dan DPC PPP di seluruh Indonesia agar mereka memahami dan menyikapi rekomendasi-rekmonendasi itu," katanya.
Selain itu, Mardiono juga tidak menghiraukan seruan pimpinan majelis untuk menjaga soliditas organisasi agar Muktamar berjalan dengan baik serta menghindari segala hal yang dapat menimbulkan bibit-bibit perpecahan.
"Ini terbukti atas dilakukannya Musyawarah Wilayah Luar Biasa (MUSWILUB) di 4 (empat) Wilayah yaitu: Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Riau, Provinsi Bali dan Provinsi Kalimantan Selatan tanpa melalui mekanisme AD/ART," katanya.
Hal lain, Mardiono juga diduga tidak melaksakanan sejumlah Putusan dan Pendapat Mahkamah Partai sepanjang 2022-2025, yang berdasarkan UU No. 2 tahun 2011 tentang Partai Politik putusannya bersifat “final dan mengikat”.
Berdasarkan keputusan dan rekomendasi Munas dan Silatnas Ulamail Ka'bah, di Cirebon pada 8 September 2025 lalu, para pimpinan Majelis DPP PPP, ulama dan kyai dari seluruh Indonesia menyerukan kesadaran kolektif kepada seluruh komponen DPP, DPW dan DPC PPP se-Indonesia untuk tidak lagi mengusung Mardiono dalam bursa pencalonan Ketua Umum PPP pada Muktamar X tahun 2025.
"Kita juga berharap agar PPP membuka diri kepada tokoh-tokoh terbaik bangsa baik dari dalam maupun luar kader PPP, yang memiliki niat untuk bergabung dan mengabdikan diri serta siap berjuang sungguh-sungguh bersama PPP baik dalam posisi Ketua Umum maupun posisi lainnya," tandasnya. (Cah/P-3)
Presiden Prabowo setujui pembentukan Ditjen Pesantren. Ketum PPP Mardiono menilai ini langkah penting memperkuat peran pesantren dan santri di Indonesia.
Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengatakan pihaknya sudah mengeluarkan surat keputusan (SK) terbaru untuk kepengurusan PPP.
DPC PPP Kutai Barat hormati SK Kemenkumham tetapkan Mardiono sebagai Ketum, siap jaga soliditas partai.
Saat proses pemilihan berlangsung, dari dua kandidat yang akan maju yaitu Mardiono dan Agus Suparmanto.
Dukungan untuk Muhamad Mardiono agar kembali memimpin Partai Persatuan Pembangunan (PPP) semakin nyata menjelang Muktamar ke-X.
Jalan terbaik harus diawali dengan komunikasi antara kedua belah pihak yang berkonflik, diikuti dengan pemilihan mekanisme penyelesaian yang disepakati bersama.
pesantren saat ini menghadapi ancaman yang cukup serius. Dunia pesantren dihadapkan pada maraknya narasi yang menyudutkan lembaga santri, kiai
memperjelas posisi dan peran pesantren melalui Revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas)
BAKAL Calon Gubernur Jakarta, Pramono Anung optimistis memenangi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta 2024.
Jamiluddin mengatakan kiai khos sejatinya kiai kharismatik yang dihormati di NU. Karena itu, siapa pun yang mengaku warga NU akan menghormati Kyai Khos.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved