Pengamat Sebut Perlu Tokoh Penengah Independen Selesaikan Konflik di PBNU

KONFLIK terbuka di antara elit Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), khususnya antara kubu Ketua Umum Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) dan Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar dinilai tidak akan selesai jika hanya mengandalkan adu klaim. Pengamat politik dari Citra Institute, Efriza, menyarankan agar penyelesaian konflik segera ditempuh melalui mekanisme institusional yang paling legitimate, yaitu Syuriah yang diperluas, didampingi tokoh penengah yang independen.

Menurut Efriza, jalan terbaik harus diawali dengan komunikasi antara kedua belah pihak yang berkonflik, diikuti dengan pemilihan mekanisme penyelesaian yang disepakati bersama.

"Penyelesaian konflik harus didasarkan mengembalikan seluruh proses pada mekanisme institusional yang paling legitimate dan disepakati bersama, seperti mekanisme Syuriah yang diperluas, yang diupayakan untuk mampu menengahi tanpa keberpihakan," ujar Efriza, Rabu (3/12/2025).

Baca juga : Konflik PBNU Sudah "Turbulensi Ekstrem", Islah Jadi Solusi Terbaik

Efriza menilai konflik saat ini memanas lantaran kedua pihak sama-sama merasa memiliki dasar argumentasi yang kuat. Maka dari itu, penyelesaian konflik dinilai tidak boleh bertumpu pada klaim personal.

"Penyelesaiannya tidak boleh bertumpu pada adu klaim, melainkan pada penegasan kembali tata kelola organisasi, prosedur hukum yang dijalankan oleh PBNU, dan pembuktian administratif yang objektif," katanya.

Selain mekanisme kelembagaan yang netral, Efriza meyakini penyelesaian konflik membutuhkan peran aktif dari tokoh penengah yang dihormati di lingkungan NU. Tokoh penengah ini dapat berasal dari kalangan kiai sepuh, mantan pengurus, atau aktor moral yang dipercayai dan tidak terikat dengan kepentingan politik. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa proses mediasi tidak terkooptasi oleh dinamika personal atau kepentingan eksternal.

Baca juga : Kiai Sepuh Perlu Turun Tangan Tengahi Konflik PBNU-PKB

"Langkah ini akan memungkinkan terciptanya kompromi yang menjaga marwah para pihak, sekaligus memulihkan stabilitas PBNU sebagai institusi keagamaan terbesar di Indonesia," kata Efriza.

Efriza menegaskan, landasan awal yang paling penting adalah kesepakatan kedua pihak yang berkonflik untuk menyudahi konflik ini dan saling beritikad baik untuk menghormati institusi NU serta menjaga warga Nahdliyin. Lebih lanjut, Efriza menilai jika konflik dibiarkan berlarut akan membawa dampak buruk bagi organisasi dan akar rumput.

"Jika konflik berkepanjangan di PBNU berpotensi menimbulkan berbagai dampak, seperti,beresiko legitimasi dari organisasi di mata warga nahdliyin akan menurun, karena energi elite tersedot kepada tarik menarik kepentingan internal cenderung malah mengabaikan pelayanan sosial dan keagamaan," pungkasnya.