Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
WAKIL Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih menyatakan bahwa pihaknya akan mengevaluasi secara menyeluruh penyelenggaraan pendidikan tahun 2023.
Upaya evaluasi, menurut Fikri, menjadi langkah krusial bagi Komisi X DPR guna menyikapi sektor pendidikan di Indonesia yang dihantam oleh sejumlah masalah.
Masalahnya seperti penerapan zonasi, adaptasi pasca pandemi Covid-19, perundungan di lingkungan sekolah dan kampus, hingga kesenjangan kualitas sekaligus kuantitas sekolah.
Baca juga: Presiden Jokowi Pertimbangkan Hapus PPDB
Dengan deretan masalah tersebut, politikus Fraksi PKS itu mempertanyakan Peta Jalan Pendidikan 2020-2035 yang disusun oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikburistek).
Jika tidak terlaksana sesuai dengan harapan, ia menyayangkan Generasi Emas 2045 tidak akan terwujud dan tidak mampu mendorong peningkatan kualitas karakter bangsa.
Muncul Sejumlah Masalah
“Pada periode ini, (Kemendikbudristek) malah menuai problematika. Dari awal kami sudah mengingatkan untuk membuat rencana induk pendidikan, seperti Peta Jalan Pendidikan tapi (Kemendikbudristek) berhenti," kata Fikri.
Baca juga: PPDB 2023 Diwarnai Masalah, Pemerintah Perlu Evaluasi
"Malah membuat program yang reaksinya terhadap dinamika sekarang seperti episode belajar yang tidak menjawab tantangan masa depan,” ucap Fikri jelang pelaksanaan Sidang Tahunan MPR dan Pidato Kenegaraan Presiden RI, di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan,Jakarta, Selasa (16/8).
Baca juga: Menteri Nadiem Diminta Amankan Kebijakan PPDB Sistem Zonasi
Menegaskan fungsi pengawasan DPR, Fikri mengingatkan Kemendikbudristek untuk serius menyusun Peta Jalan Pendidikan 2020-2035 dengan melibatkan sejumlah stakeholder pendidikan.
“Komisi X sudah mengingatkan, pembangunan pondasi dasar (pendidikan) itu dari rencana induk serta peta jalan. Jangan hanya merespons simptom dan (menjadi) reaktif,” pungkas legislator Daerah Pemilihan Jawa Tengah IX itu. (RO/S-4)
Ketua Banggar DPR RI menekankan pembangunan IKN tetap dilanjutkan meski anggarannya memiliki perubahan dari waktu ke waktu.
PARTAI politik di DPR begitu reaktif dalam merespons Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 135/PUU-XXII/2025.
DPR menyebut perayaan HUT ke-80 RI pada 17 Agustus digelar di Jakarta, bukan di Ibu Kota Nusantara atau IKN, Kalimantan Timur karena memakan biaya banyak.
DPR dan pemerintah tidak menyerap aspirasi semua pihak dalam membahas RUU KUHAP.
KETUA Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan menyatakan, pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) kemungkinan lewat dari target selama tiga bulan.
Terungkap bahwa sindikat telah menjual sedikitnya 24 bayi, bahkan beberapa di antaranya sejak masih dalam kandungan, ke luar negeri dengan harga antara Rp11 juta-Rp16 Juta.
Laptop itu diadakan untuk menunjang pembelajaran sekolah jenjang PAUD, SD, SMP, dan SMA. Proyek ini menggunakan skema pembayaran APBN dan dana operasional khusus (DAK) daerah
WAKIL Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, meminta korupsi pengadaan chromebook di Kemendikbudristek diusut tuntas.
Beasiswa Unggulan 2025 adalah program bantuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek)
Kemendikbudristek sudah terlanjur menganggarkan Rp3,58 triliun untuk proyek TIK ini. Lalu, ada juga pengadaan DAK senilai Rp6,3 triliun.
Dukungan dari berbagai pihak, baik itu pemerintah, swasta, maupun masyarakat, sangat penting dalam membangun ekosistem pendidikan yang mendukung perkembangan anak secara holistik.
Selama 10 tahun terakhir, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia mengalami tren peningkatan dari 68,90 pada tahun 2014 menjadi 73,55
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved