Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
Menteri Sosial Tri Rismaharini akan membuat program pemberdayaan dan peluang berwirausaha bagi masyarakat terutama yang pernah menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Langkah tersebut dilakukan agar mereka bisa hidup sejahtera sehingga tidak lagi terjerat pada masalah serupa.
“Sebetulnya saya sudah bisa membayangkan mereka akan seperti apa. Sudah saya susun programnya di Kemensos. Cuma saya harus cek lagi apakah yang saya pikirkan sama seperti yang mereka butuhkan,” ujar Risma melalui keterangan resmi, Kamis (13/7).
Sebagai proyek awal, program tersebut dilakukan di Nusa Tenggara Timur (NTT). Pada kunjungannya ke Kupang, Risma berdialog langsung dengan 22 korban TPPO. Sebanyak tujuh di antara mereka adalah korban yang dipulangkan dari kasus yang terjadi di Kabupaten Rokan Hilir, Riau. Risma menanyakan langsung kebutuhan para korban, terutama terkait usaha yang diminati.
Baca juga: Menteri Sosial Temui 18 Korban TPPO di Yogyakarta
“Kita juga sudah memetakan, daerah ini cocok untuk tanam sayuran, ini cocok untuk tanam padi, jagung dan perikanan. Tinggal kita realisasikan dan bagaimana melakukan komunikasi dengan pemerintah daerahnya,” tutur mantan Wali Kota Surabaya itu.
Sebelumnya, Kemensos membantu penanganan kasus korban TPPO di Riau, di mana 51 orang menjadi korban. Bekerja sama dengan instansi terkait, Kemensos melakukan asesmen awal sebelum memberikan bantuan yang dibutuhkan pada Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang menjadi korban.
Baca juga: Mensos Komitmen Berantas Kemiskinan yang Jadi Akar Kasus TPPO
Kemensos memberikan program pemberdayaan bagi para korban seperti modal usaha untuk berkebun, usaha kios, dan beternak. Hal itu dilakukan agar para korban memiliki penghasilan sendiri sehingga tidak tertarik bekerja ke luar negeri yang menyebabkan mereka terlibat sindikat perdagangan orang. (Z-11)
Gus Ipul menekankan bahwa akurasi data adalah fondasi utama agar program bantuan sosial (bansos) tidak lagi salah sasaran.
KEPALA Humas BPJS Kesehatan, Rizzky Anugerah menjelaskan bahwa penonaktifan peserta penerima bantuan iuran atau PBI JK dilandasi oleh Surat Keputusan Menteri Sosial
Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyatakan keprihatinan mendalam atas tragedi bunuh diri yang dilakukan oleh YBS, 10.
Jawa Timur tercatat sebagai provinsi dengan jumlah SR terbanyak se-Indonesia. Dari 166 titik SR yang diresmikan, 26 di antaranya adalah SR yang dimiliki Provinsi Jawa Timur.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf meninjau langsung penyaluran Bantuan Langsung Tunai Kesejahteraan Rakyat (BLT Kesra) hari terakhir yang dilaksanakan di Kantor Pos Cikini, Jakarta Pusat.
MENTERI Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengatakan bahwa perizinan donasi bagi lembaga dan gerakan-gerakan sosial yang ada di Indonesia bertujuan untuk meningkatkan kredibilitas.
Kementerian Sosial (Kemensos) mengirim Tim Asesmen ke Ngada, NTT, untuk mendalami kondisi keluarga YBS, anak SD yang bunuh diri beberapa waktu lalu.
Kemensos menonaktifkan 13,5 juta peserta BPJS Kesehatan dari segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) sepanjang 2025.
Peserta JKN yang dinonaktifkan tersebut bisa mengaktifkan kembali status kepesertaan JKN-nya jika yang bersangkutan memenuhi beberapa kriteria.
Persoalan keterbatasan kapasitas, terutama pada Sekolah Rakyat yang belum memiliki gedung sendiri dan masih memanfaatkan sentra atau balai milik Kementerian Sosial.
Abidin mendorong adanya koordinasi cepat antara Kementerian Sosial dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk mempercepat pembangunan fisik sekolah di tingkat kabupaten.
KEMENTERIAN Sosial menyalurkan bantuan logistik sekaligus melakukan pendataan korban terdampak bencana tanah longsor yang terjadi di Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua, Bandung Barat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved