Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
Menteri Sosial Tri Rismaharini akan membuat program pemberdayaan dan peluang berwirausaha bagi masyarakat terutama yang pernah menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Langkah tersebut dilakukan agar mereka bisa hidup sejahtera sehingga tidak lagi terjerat pada masalah serupa.
“Sebetulnya saya sudah bisa membayangkan mereka akan seperti apa. Sudah saya susun programnya di Kemensos. Cuma saya harus cek lagi apakah yang saya pikirkan sama seperti yang mereka butuhkan,” ujar Risma melalui keterangan resmi, Kamis (13/7).
Sebagai proyek awal, program tersebut dilakukan di Nusa Tenggara Timur (NTT). Pada kunjungannya ke Kupang, Risma berdialog langsung dengan 22 korban TPPO. Sebanyak tujuh di antara mereka adalah korban yang dipulangkan dari kasus yang terjadi di Kabupaten Rokan Hilir, Riau. Risma menanyakan langsung kebutuhan para korban, terutama terkait usaha yang diminati.
Baca juga: Menteri Sosial Temui 18 Korban TPPO di Yogyakarta
“Kita juga sudah memetakan, daerah ini cocok untuk tanam sayuran, ini cocok untuk tanam padi, jagung dan perikanan. Tinggal kita realisasikan dan bagaimana melakukan komunikasi dengan pemerintah daerahnya,” tutur mantan Wali Kota Surabaya itu.
Sebelumnya, Kemensos membantu penanganan kasus korban TPPO di Riau, di mana 51 orang menjadi korban. Bekerja sama dengan instansi terkait, Kemensos melakukan asesmen awal sebelum memberikan bantuan yang dibutuhkan pada Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang menjadi korban.
Baca juga: Mensos Komitmen Berantas Kemiskinan yang Jadi Akar Kasus TPPO
Kemensos memberikan program pemberdayaan bagi para korban seperti modal usaha untuk berkebun, usaha kios, dan beternak. Hal itu dilakukan agar para korban memiliki penghasilan sendiri sehingga tidak tertarik bekerja ke luar negeri yang menyebabkan mereka terlibat sindikat perdagangan orang. (Z-11)
Selain mempersiapkan sarana dan prasarana sekolah rakyat, Kementerian Sosial juga menggelar pelatihan untuk mendukung kualitas pengajaran
Sebelumnya, ditemukan lebih dari 1,9 juta penerima bantuan yang tidak sesuai kriteria (inclusion error), serta sejumlah warga yang layak tetapi belum masuk daftar (exclusion error).
Banjir rob selama ini menjadi bencana langganan yang dialami warga di Desa Eretan Kulon. Rob bahkan tidak datang hanya sekali, namun bisa dua kali dalam sehari.
Dua strategi di atas membutuhkan sinergi dari berbagai pihak agar berhasil. Termasuk dalam hal ini sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.
MENTERI Sosial (Mensos), Saifullah Yusuf (Gus Ipul), mengatakan sekolah rakyat saat ini telah tersedia di Jawa Timur (Jatim), Jawa Tengah (Jateng) dan Jawa Barat (Jabar).
Menteri Sosial, Saifullah Yusuf langsung meninjau lokasi Sekolah Rakyat yang berada di Gedung Wiyata Guna, Kecamatan Cisarua, Bandung Barat,
Sekolah Rakyat bukan merupakan program Kemensos, melainkan langsung dari Presiden Prabowo, yang tahun ini diharapkan 100 SR bisa memulai operasional.
Di hadapan para siswa, Gus Ipul sekolah gratis berasrama ini untuk menjangkau anak-anak dari keluarga kurang mampu yang belum terjangkau pendidikan karena keterbatasan biaya.
"Kekuasaan itu kan alat. Alat untuk memperjuangkan saudara-saudara kita yang tertindas, alat untuk memperjuangkan saudara-saudara kita yang masih miskin."
Banyak anak yang sudah putus sekolah ternyata enggan kembali bersekolah, bahkan sebagian sudah melewati usia sekolah dasar.
Lebih lanjut, dia menyampaikan bahwa belum semua peralatan Sekolah Rakyat berada di masing-masing lokasi karena terkendala pengiriman dan lain sebagainya.
Sebelum memulai MPLS, para siswa akan menjalani Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang meliputi pengecekan tekanan darah, mata, telinga, dan berbagai tes kesehatan lain.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved