Menkeu: Pendidikan Dorong Daya Saing dan Produktivitas

PEMERINTAH memiliki komitmen untuk memperkuat reformasi berlandaskan daya saing dan produktivitas. Salah satu upaya yang didorong ialah melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui jalur pendidikan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, peningkatan kualitas SDM melalui jalur pendidikan telah menjadi prioritas Indonesia sejak lampau dan dilakukan secara berkelanjutan. Hal itu menurutnya dibuktikan dengan kewajiban pengalokasian anggaran pendidikan sebesar 20% dari alokasi belanja negara setiap tahunnya.

"Anggaran ini terletak baik oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dan pembiayaan pendidikan, dan lebih dari setengah anggaran itu dialokasikan melalui pemerintah daerah," ujar Sri Mulyani saat memberikan sambutan dalam Inclusive Lifelong Learning Conference secara daring, Rabu (5/7).

Baca juga: 300 Lulusan Pendidikan Vokasi LSPR untuk Anak Kebutuhan Khusus

Anggaran pendidikan yang tersalur melalui pemerintah daerah menunjukkan bahwa struktur politik di Tanah Air fokus untuk meningkatkan kualitas SDM. Melalui tangan pemda, masyarakat didorong untuk mendapatkan akses pendidikan dari tingkat dasar hingga menengah atas.

Pada 2023, lanjut Sri Mulyani, pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar Rp612 triliun. Dana tersebut sebagian besar digunakan untuk mendukung pendidikan dasar hingga menengah atas. Itu menurutnya sejalan dengan komposisi demografi Indonesia saat ini yang didominasi usia muda.

Dalam 20 tahun terakhir, prioritas Indonesia pada pendidikan juga menunjukkan peningkatan. Anggaran pendidikan juga digunakan untuk membangun sekolah-sekolah di seluruh wilayah di Tanah Air.

Selain itu pemerintah juga memiliki program Kartu Indonesia Pintar yang ditujukan kepada keluarga kurang mampu. Bantuan tunai tersebut untuk memastikan anak dari keluarga kurang mampu mendapatkan kesempatan yang sama untuk bersekolah.

Baca juga: DPR Minta Prioritaskan Perbaikan Fasilitas Pendidikan Terdampak Gempa Bantul

Dukungan di sektor pendidikan tak melulu dari sisi anggaran. Sri Mulyani menyampaikan, pemerintah telah mengubah metode belajar di tingkat perguruan tinggi dan menyesuaikan dengan kebutuhan yang ada di industri, yang dikenal dengan konsep Merdeka Belajar.

"Dengan demikian mahasiswa dapat memiliki kebebasan untuk memilih serta modalitas termasuk link and match dengan bisnis. Pendidikan Indonesia telah mencapai kemajuan yang substansial," terangnya.

Beragam program dan dukungan tersebut, lanjut Sri Mulyani, turut mengerek tingkat partisipasi anak untuk bersekolah formal. Dari catatannya, partisipasi pendidikan usia dini meningkat dari 35,18 menjadi 35,28.

Lalu partisipasi anak usia 7-12 untuk sekolah dasar meningkat dari 97,2 menjadi 99,10. Kemudian partisipasi anak usia 13-15 untuk sekolah menengah pertama meningkat dari 82,6 menjadi 95,9. Sedangkan partisipasi anak usia 16-18 untuk sekolah menengah atas naik dari 52,8 menjadi 73,15. (Z-6)