Muhammadiyah Tunggu Tindakan Tegas Mahfud MD Tangani Ponpes Al Zaytun

KETUA Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir menunggu tindakan tegas Menteri Koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD terhadap keberadaan Ponpes Al Zaytun di Indramayu.

"Mayoritas muslim, organisasi yang direpresentasikan oleh MUI bahkan  Kementerian Agama itu kan sudah punya pandangan agar segera ada tindakan  yang tegas terhadap berbagai pandangan yang tidak sejalan dengan ajaran agama Islam maupun dengan koridor kehidupan berbangsa," terang Haedar usai Salat Idul Adha di UMY, Yogyakarta, Rabu (28/6)

Haedar melanjutkan, Pemerintah Jabar juga sudah menyerahkan polemik Ponpes Al Zaytun ke Pemerintah pusat. "Kami percaya nanti sesuai dengan tugas yang diemban Menko Polhukam Bapak Mahfud MD akan bertindak yang tegas adil dan merawat ketertiban bersama agar keresahan ini tidak terus berlanjut," kata Haedar.

Baca juga: Mahfud MD : Pimpinan Ponpes Al-Zaytun Diduga Kuat Lakukan Pelanggaran Pidana 

Di sisi lain, Haedar berpesan, masyarakat tidak bertindak sendiri-sendiri. Pasalnya, hal tersebut dapat membuat perpecahan. "Saya percaya kita akan bisa menyelesaikan masalah ini dengan tegas dan objektif," tutup Haedar. 

Sebelumnya, Mahfud MD mengatakan pemerintah akan melakukan tiga tindakan terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan pimpinan Pesantren Al-Zaytun di Indramayu, Jawa Barat.  Tiga langkah itu, ujar Mahfud, tindak pidana, sanksi administrasi terhadap Yayasan Pendidikan Islam (YPI) yang mengelola pondok pesantren tersebut, dan terakhir ketertiban sosial dan keamanan. 

Baca juga: Panji Gumilang Kembali Dilaporkan ke Bareskrim Polri

Mahfud menjelaskan dari hasil laporan yang ia terima, ada dugaan kuat pelanggaran tindak pidana yang dilakukan oleh pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaytun. 

“Ada beberapa hal tindak pidana laporan hasil Kemenkopolhukam dan kesimpulan dari penelitian dan juga ada laporan resmi yang akan disampaikan ke Polri. Kapolri akan menangani tindak pidananya, pasal-pasal apa yang nanti akan menjadi dasar untuk melanjutkan proses pidana akan diumumkan pada waktunya,” ujarnya dalam konferensi pers seusai pertemuan dengan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan pihak terkait membahas hasil investigasi pondok pesantren tersebut, di Kantor Kemenkopolhukam, Sabtu (24/6). (Z-3)