Mahasiswa Papua Terancam Berhenti Kuliah Akibat Masalah Data Beasiswa Otsus

PARA mahasiswa asal Papua, yang berkuliah di dalam dan luar negeri, terancam berhenti kuliah, bahkan ada pula yang dikeluarkan dari sekolah akibat ketidaksesuaian data beasiswa otsus (otonomi khusus Papua).

Badan mahasiswa global asal Papua, The International Alliance of Papuan Students Association Overseas (IAPSAO), mendesak pemerintah Provinsi untuk mencari jalan keluar, perihal status beasiswa bagi mahasiwa yang sedang aktif, baik di dalam dan di luar negeri.

Dalam sebuah surat terbuka yang berjudul "TOLONG KAMI, INI MENDESAK", IAPSAO menyampaikan beberapa hal, yaitu:

Baca juga: PYCH Rumah Masa Depan Bagi Kaum Muda Papua

1. Status masalah beasiswa kami sudah SANGAT MENDESAK perihal finansial mahasiswa yang sedang aktif kuliah di dalam dan di luar negeri.

2. Penunggakan pembayaran biaya kuliah dan biaya hidup menghambat keberlangsungan proses studfi dan kesehatan pskis mahasiswa. Beberapa mahasiswa yang telah menerima surat peringatan secara tertulis dan lisan mengenai pembayaran biaya kulaih yang terlambat, serta beberapa mahasiswa yang sudah dikeluarkan dari tempat tinggal sudah dan sedang mengalami depresi yang tinggi. Dampak daripada masalah ini, beberapa mahasiswa terancam Drop Out (DO). Dan sebagian mahasiswa terancam kehilangan status kehilangan status legal visa dan kemungkinan akan deportase dari negara studi.

3. Jumlah mahasiswa dengan situasi  sangat mendesak per data secara lisan dan tertulis hari ini: luar negeri 26 mahasiswa, dalam negeri 11 mahasiswa, dan masih banyak yang sedang di data statusnya.

Baca juga: Kinerja Pj Bupati Kepulauan Yapen Dapat Sorotan Masyarakat

4. Mempertimbangkan ketiga poin di atas, kami meminta bantuan kepada pemerintah provinsi Papua dalam hal ini, pihak Sekretaris Daerah agar:

a. Mengambil kebijakan dengan mendiskusikan status mahasiswa di dalam dan di luar Negeri yang status legal Visa studinya terancam bersaam setiap KBRI/KJRI di setiap negera studi diplomatis.

b. Menindaklanjuti permasalahan ini kepada pihak universias dan imigrasimasing-masing negara

c. Bersama Kemendikbud Ristek menyuratikan setiap Universitas di dalam negeri perihal status masalah Beassiwa Otsus Papua di atas untuk diutamakan dan bersifar sangat segera.

5. Untuk lebih jelasnya, bukti dari surat peringatan dan invoice dari sebagian mahasdioswa dilampirkan bersama dengan isi surat yang sama, yang telah kami kirim via e-mail dan diserahkan ke kantor. Dalam menjaga informasi pribadi para mahasiwa, surat keterangan dan invoice bahkan nama mereka tidak dilampirkan surat terbuka ini. 

Berdasarkan surat terbuka tersebut, Presiden Ikatan Mahasiswa Papua (IMAPA) Jepang dan Representatif dari IAPSAO Meilani S Ramandey, 29,  saat diwawancarai lewat zoom, Rabu (15/6), mengatakan, "Kita aspirasikan ini bukan untuk memberhentikan program beasiswanya, namun kami ingin beasiswa ini terus berlanjut dan terus melahirkan anak-anak Papua yang berkualitas. Jadi masalahnya adalah manajemennya, administrasi pelaksanaan beasiswa ini akan lebih baik lagi kedepannya." 

Adapun kesaksian dari salah seorang mahasiswa, yakni Kenan Reba, 21, mengatakan dirinya sudah tidak berkuliah selama delapan bulan akibat dijanjikan keberangkatan melanjutkan studinya dalam program Beasiswa Otsus Papua namun tidak pernah terwujud.

Kenan meminta pemerintah lebih proaktif lagi dan serius dalam menyampaikan kendala baik di provinsi dan daerah di Papua.

"Saya dari Bacth 2 harusnya berangkat ke Western Michigan University Amerika pada Januari 2023, kemarin. Namun karena permasalahan ini akhirnya kami harus menunggu kepastian. Tidak hanya saya namun ada banyak sekali teman-teman yang lain mengalami hal yang sama. Saya berharap pemerintah daerah semakin lebih proaktif dan lebih serius dalam menyampaikan dengan pemerintah pusat terkait kendala mereka. Karena kami ini adalah masa depan dan dalam beberapa tahun ke depan kami inilah yang akan mengantikan posisi mereka dalam pergantian estafet kepemimpinan," tuturnya.

Sementara itu, puluhan orangtua penerima beasiswa Otonomi Khusus (Otsus) Provinsi Papua melakukan aksi demonstrasi di Kantor Gubernur Papua, kota Jayapura, Papua, Kamis (15/6).

Dalam aksi itu, Ketus Forum Komunikasi Orangtua Mahasiswa Penerima Beasiswa Otsus Papua John Reba menjelaskan, masalah tersebut muncul saat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Papua mulai melimpahkan program beasiswa Otsus kepada pemerintah kabupaten dan kota pada 2022. Di data awal ada 3.171 mahasiswa yang menjadi penerima.

Menurut dia, data penerima beasiswa menjadi tidak relevan karena banyak nama yang tidak sesuai dan terdapat pemindahan domisili secara sepihak.

"Kami sudah cek, data itu sangat kacau karena ada mahasiswa yang sudah selesai kuliah tetapi masih ada, sementara yang masih aktif justru tidak ada dalam daftar," ujarnya.

Menurutnya, sejak akhir 2022, anak-anak mereka sudah tidak lagi menerima hak mereka yang biasa digunakan untuk membayar biaya kuliah dan tempat tinggal. 

Ia bersama puluhan orangtua lainnya mengancam akan menginap di Kantor Gubernur Papua hingga batas waktu yang belum ditentukan. 

"Kami akan menginap sampai ada kabar dari anak-anak kami kalau dana beasiswa mereka sudah masuk," kata John.

Melanjutkan dari aksi demo tersebut, Plt Asisten II Sekda Papua Suzana Wanggai, yang menerima para demonstran, menyatakan akan meneruskan aspirasi yang ia terima kepada Plh Gubernur Papua.

Menurut dirinya karena menyangkut masa depan gerasi muda Papua, pemerintah akan segera mencari solusi. 

"Aspirasi ini sudah saya terima dan saya akan teruskan ke Pak Gubernur," janjinya. (Z-1)