Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
ELEMEN masyarakat sipil Kabupaten Kepulauan Yapen, Provinsi Papua, yang menyebut dirinya Masyarakat Pemerhati Kepulauan Yapen (MPKY) menyoroti banyaknya persoalan yang timbul selama masa kepemimpinan Penjabat (Pj) Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Cyfrianus Y Mambay.
Mereka menyoroti tata kelola pemerintahan yang banyak menimbulkan gejolak sosial di masyarakat utamanya menyebabkan mundurnya perekonomian masyarakat.
"Kami lakukan evaluasi selama ini dan temuan kami kepemimpinan Pj Bupati Kepulauan Yapen harus dievaluasi. Mulai dari penempatan ASN yang tidak mengindahkan sistem merit, tidak transparannya pemanfaatan APBD melalui proyek daerah, dan belum lama ini juga membuat kisruh dengan memberhentikan Kepala Kampung Turu tanpa melalui mekanisme atau aturan. Konflik akibat ini saja sudah membuat gejolak sosial di masyarakat yang bisa menghambat pembangunan ke depan," ungkap perwakilan MPKY Yakob Barangkea dalam keterangannya kepada wartawan, Kamis (15/6).
Baca juga: 5 ABK Pengangkut Alat Berat Terbalik di Perairan Kepulauan Karimunjawa
Dia menjelaskan pihaknya sudah mendatangi DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen untuk meminta DPRD segera melakukan tugas pengawasan terhadap kinerja Pj Bupati sehingga situasi tidak berlarut-larut.
"Bagaimana mungkin paket pekerjaan APBD 2023 belum ada dasar hukumnya tapi sudah dibagi-bagi? Ada juga rekomendasi KASN terkait mutasi ASN karena melanggar sistem merit dan dia belum tindaklanjuti. Ini persoalan serius yang butuh perhatian," sambung Barangkea.
Bukan hanya itu, lanjut dia, status 600 ASN yang sudah mendapat SK bahkan anggarannya juga telah tersedia sebesar Rp10 miliar sampai sekarang belum jelas. Pihaknya juga meminta penjelasan pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Yapen terkait adanya kelangkaan obat di RSUD Serui untuk menjawab dugaan mengendapnya obat dan alat kesehatan di rumah salah seorang ASN.
"Karena situasi-situasi ini kami mendorong Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri) untuk lakukan evaluasi serius terhadap kinerja Pj Bupati ini sebelum situasi semakin memburuk," pungkasnya. (RO/I-2)
Peristiwa tersebut harus menjadi pembelajaran penting bagi semua pihak, terutama dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi di wilayah dengan kondisi geografis rawan.
KPK dijadwalkan akan memberikan keterangan resmi mengenai konstruksi perkara dan status hukum para pihak melalui konferensi pers yang akan digelar dalam waktu dekat.
KPK memiliki aturan main 1x24 jam dalam OTT. Status hukum pihak terjaring akan ditetapkan dalam waktu tersebut.
Pejabat publik harus memperhatikan komunikasi politik yang sensitif terhadap masyarakat.
Kegiatan anjangsana Bupati dan Wakil Bupati ke mantan Bupati Klaten, Sunarno dan Sri Mulyani, dilakukan Sabtu (26/7).
Menurut Bupati OKU Timur Lanosin, retret ini memberikan wawasan mendalam mengenai kebangsaan dan kenegaraan yang akan menjadi bekal penting dalam kepemimpinannya.
Selama ini, sektor pertanian di Papua terbebani oleh ongkos pengiriman pupuk yang sangat mahal.
POLRES Mamberamo Raya menangani peristiwa kecelakaan lalu lintas sungai yang terjadi di Sungai Mamberamo dan mengakibatkan tiga orang warga dilaporkan hilang terbawa arus, Jumat (16/1).
Ia menilai tidak adanya kecocokan antara kebijakan pusat dan aspirasi lokal membuat masyarakat merasa diabaikan.
Kondisi ini dipicu oleh aktivitas Bibit Siklon Tropis 91W dan penguatan Monsun Asia yang meningkatkan potensi hujan lebat disertai angin kencang di jalur Jawa, Bali, hingga Nusa Tenggara.
Sepanjang tahun 2025, Kepolisian Daerah Papua mencatat 104 aksi kekerasan yang dilakukan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), dengan korban 94 orang meninggal dunia.
Papua merupakan tanah yang sarat dengan nilai-nilai kedamaian
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved