Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
Kumpulan Berita DPR RI
ELEMEN masyarakat sipil Kabupaten Kepulauan Yapen, Provinsi Papua, yang menyebut dirinya Masyarakat Pemerhati Kepulauan Yapen (MPKY) menyoroti banyaknya persoalan yang timbul selama masa kepemimpinan Penjabat (Pj) Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Cyfrianus Y Mambay.
Mereka menyoroti tata kelola pemerintahan yang banyak menimbulkan gejolak sosial di masyarakat utamanya menyebabkan mundurnya perekonomian masyarakat.
"Kami lakukan evaluasi selama ini dan temuan kami kepemimpinan Pj Bupati Kepulauan Yapen harus dievaluasi. Mulai dari penempatan ASN yang tidak mengindahkan sistem merit, tidak transparannya pemanfaatan APBD melalui proyek daerah, dan belum lama ini juga membuat kisruh dengan memberhentikan Kepala Kampung Turu tanpa melalui mekanisme atau aturan. Konflik akibat ini saja sudah membuat gejolak sosial di masyarakat yang bisa menghambat pembangunan ke depan," ungkap perwakilan MPKY Yakob Barangkea dalam keterangannya kepada wartawan, Kamis (15/6).
Baca juga: 5 ABK Pengangkut Alat Berat Terbalik di Perairan Kepulauan Karimunjawa
Dia menjelaskan pihaknya sudah mendatangi DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen untuk meminta DPRD segera melakukan tugas pengawasan terhadap kinerja Pj Bupati sehingga situasi tidak berlarut-larut.
"Bagaimana mungkin paket pekerjaan APBD 2023 belum ada dasar hukumnya tapi sudah dibagi-bagi? Ada juga rekomendasi KASN terkait mutasi ASN karena melanggar sistem merit dan dia belum tindaklanjuti. Ini persoalan serius yang butuh perhatian," sambung Barangkea.
Bukan hanya itu, lanjut dia, status 600 ASN yang sudah mendapat SK bahkan anggarannya juga telah tersedia sebesar Rp10 miliar sampai sekarang belum jelas. Pihaknya juga meminta penjelasan pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Yapen terkait adanya kelangkaan obat di RSUD Serui untuk menjawab dugaan mengendapnya obat dan alat kesehatan di rumah salah seorang ASN.
"Karena situasi-situasi ini kami mendorong Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri) untuk lakukan evaluasi serius terhadap kinerja Pj Bupati ini sebelum situasi semakin memburuk," pungkasnya. (RO/I-2)
KPK mengungkap hasil pemeriksaan saksi dalam kasus dugaan suap proyek Lampung Tengah dengan mendalami aliran uang dan sumber penghasilan Bupati nonaktif Ardito Wijaya.
Peristiwa tersebut harus menjadi pembelajaran penting bagi semua pihak, terutama dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi di wilayah dengan kondisi geografis rawan.
KPK dijadwalkan akan memberikan keterangan resmi mengenai konstruksi perkara dan status hukum para pihak melalui konferensi pers yang akan digelar dalam waktu dekat.
KPK memiliki aturan main 1x24 jam dalam OTT. Status hukum pihak terjaring akan ditetapkan dalam waktu tersebut.
Pejabat publik harus memperhatikan komunikasi politik yang sensitif terhadap masyarakat.
Kegiatan anjangsana Bupati dan Wakil Bupati ke mantan Bupati Klaten, Sunarno dan Sri Mulyani, dilakukan Sabtu (26/7).
11 bandara perintis di tiga provinsi Papua kini telah diamankan sepenuhnya oleh pasukan TNI setelah Februari lalu ditutup akibat gangguan keamanan oleh kelompok kriminal bersenjata atau KKB
Kepala BSKDN Kemendagri Yusharto Huntoyungo menekankan pentingnya analisis dan evaluasi terhadap kebijakan yang sudah tidak relevan dengan kondisi terkini.
Papua Connection menyerukan penghentian kekerasan bersenjata di Tanah Papua, khususnya yang menyasar warga sipil, guru, dan tenaga kesehatan.
Insiden penyerangan terjadi di Pos Pengamanan PT Kristal Kilometer 38, Kampung Lagari Jaya, Distrik Makimi, Kabupaten Nabire.
KAPOLRES Nabire AKBP Samuel Tatiratu, mengatakan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) pimpinan Aibon Kogoya menyerang pos milik PT Kristalin yang berlokasi di Makimi, Kabupaten Nabire.
Agenda utama pertemuan adalah pembahasan pengembangan, hilirisasi, serta potensi ekspor komoditas kakao Papua ke pasar global.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved