Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISIONER Komnas HAM Anis Hidayah menjelaskan pencegahan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) harus menjadi gerakan bersama dan komitmen negara.
Menurutnya ada 3 hal yang perlu dilakukan. Pertama, melalui pendekatan dan integrasi dengan lembaga pendidikan untuk memberikan materi tentang materi TPPO, misalnya menjadi kurikulum.
"Misalnya menjadi kurikulum di sekolah maupun perguruan tinggi sehingga itu terlembaga informasinya tentang TPPO mulai dari SMP SMA dan perguruan tinggi," ujarnya saat dihubungi Media Indonesia, Jumat (9/6).
Baca juga: Jual Tanah Sendiri Berujung Bui, Haji Imron Laporkan Polda Kalteng ke Mabes Polri
Ia mengatakan, anak-anak harus dikenalkan terkait TPPO mulai dari pelaku, modus hingga lingkungan sekitar. Terlebih, pelaku acap kali merupakan orang terdekat.
"Karena seringkali pelakunya kan dari lingkungan terdekat yang tak terlalu jauh," ujarnya.
Baca juga: Komnas HAM Sebut Gugus Tugas TPPO di Daerah Tak Bergigi. Kenapa?
Lebih lanjut, pendiri Lembaga Swadaya Masyarakat Migrant Care ini mengatakan sosialisasi tentang TPPO perlu terlembaga.
"Kenapa mesti terlembaga karena ada juga kasus TPPO mereka lewat lembaga-lembaga pendidikan dan institusi," jelasnya.
Ia mencontohkan, modus yang seringkali ditemukan diantaranya dari beasiswa, bursa kerja khusus dan lainnya. Sehingga modus itu membuat orang tua tidak merasa curiga.
Kedua pencegahan TPPO itu harus dilakukan secara kolaboratif baik itu pemerintah atau organisasi masyarakat sipil.
"Bagaimana biar lebih kuat dilakukan secara kolaboratif dan menyentuh akar rumput sampai ke tingkat desa informasi tentang itu, karena selama ini para sindikat menjemput langsung ke basis ke desa yang itu seringkali tidak diketahui oleh kepala desanya,"jelasnya.
Ketiga, penggunaan teknologi di era digital untuk melakukan pencegahan TPPO, seperti informasi digital sosial media. Ia mengatakan, sindikat saat ini makin canggih.
"Mengajak influencer sosialisasi, lebih mudah memahami dan pengaruh yang lebih luas gitu di platform mereka," pungkasnya. (Far/Z-7)
Setelah kepulangan korban, Pemkab Tasikmalaya juga melakukan pendampingan hingga pemulihan korban.
Sepanjang tahun 2025, Kepolisian Daerah Papua mencatat 104 aksi kekerasan yang dilakukan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), dengan korban 94 orang meninggal dunia.
POLRI menyebutkan modus TPPO yang melibatkan korban WNI di Kamboja. Menurut Polri WNI korban TPPO itu dijadikan pekerjaan operator komputer.
Para korban sudah mulai kehabisan bekal untuk bertahan hidup. Mereka masih terus menunggu respon dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kamboja.
Perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia di luar negeri menjadi isu mendesak di tengah tingginya kerentanan terhadap eksploitasi HAM.
Pelaku kejahatan TPPO sering menipu korbannya dengan tawaran pekerjaan di luar negeri ditambah gaji dan kehidupan yang terbilang makmur.
Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kemenag Amien Suyitno menyatakan, capaian tersebut mencerminkan arah kebijakan pendidikan Islam yang semakin kompetitif dan adaptif.
KEMENTERIAN Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) telah merancang skenario penerapan kurikulum penanggulangan dampak bencana banjir dan lonsor yang terjadi di Sumatra dan Aceh.
Inisiasi Smart Integrated Dashboard Vokasi merupakan tindaklanjut arahan Presiden pada rapat kabinet tanggal 4–5 November lalu.
Sistem pendidikan yang kolaboratif merupakan kunci dalam mencetak generasi masa depan yang berkarakter, berintegritas, dan siap menghadapi tantangan global.
Berpikir komputasional bukanlah kurikulum atau kegiatan baru, melainkan proses berpikir terstruktur yang dibangun lewat kegiatan sehari-hari.
Program ini dirancang untuk mencetak lulusan yang tidak hanya mahir mengolah data, tetapi juga mampu menciptakan solusi cerdas berbasis teknologi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved