DEPUTI Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Prof Warsito meminta agar pemerintah daerah untuk membentuk tim koordinasi vokasi. Tim tersebut untuk mendukung implementasi Perpres Nomor 68 tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi.
Dikarenakan masih banyak berbeda arah kebijakan terkait vokasi di berbagai daerah seperti perizinan lembaga pelatihan/kursus.
"Oleh karena itu kami mengajak teman-teman yang berasal dari daerah segera bersatu membentuk tim koordinasi vokasi yang menjadi pondasi sangat penting, kami siap dukung implementasi dari Perpres ini," kata Warsito dalam keterangannya, Kamis (1/6).
Baca juga: Tahun Politik Bisa Jadi Momentum untuk Percepat Pengentasan Stunting
Pemerintah daerah untuk mengkoordinasikan program-program daerah terkait vokasi, kemudian membentuk Tim Koordinasi Daerah Vokasi (TKDV) dan berkoordinasi dengan Tim Koordinasi Nasional Vokasi (TKNV).
Beberapa pemerintah daerah telah membentuk TKDV seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, DIY, Bangka Belitung, Sumut, Riau yang telah proaktif komunikasi dengan TKNV untuk membentuk TKDV.
Baca juga: Pemahaman yang Sama Tentukan Keberhasilan Revitalisasi Pendidikan Vokasi
"Tentu yang lain kita mendorong untuk membentuk tim. Hal ini membuat koordinasi akan menjadi lebih cepat dalam implementasi regulasi-regulasi yang disiapkan untuk dijalankan apalagi terkait anggaran di daerah," ucapnya.
Strategi Nasional Vokasi menjadi konsep dasar dalam membuat program kerja yang menjadi turunan dari strategi nasional revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi. Strategi Nasional Vokasi antara lain informasi pasar kerja, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan vokasi, penjaminan mutu, peran pemangku kepentingan, pendanaan, kelembagaan serta monitoring dan evaluasi. (Iam/Z-7)
