Headline
Sebaiknya negara mengurus harga barang dulu.
WAKIL Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang meyakini bahwa penyandang disabilitas, khususnya di Sumatera Utara (Sumut), mampu menopang hidupnya secara mandiri melalui usaha.
Hal tersebut ia sampaikan kepada para penerima manfaat program Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI), di antaranya penyandang tuna netra, penyandang disabilitas, dan korban kebakaran, dalam rangka Kunjungan Kerja Reses Komisi VIII DPR ke Sentra Bahagia, Medan, Sabtu (18/2)
“Kalau ada tekad dan semangat pasti bisa meringankan beban hidup dengan usaha," ucapnya.
Marwan menilai yang dibutuhkan penyandang disabilitas dari Pemerintah bukan sekedar bantuan, namun modal untuk menopang perekonomiannya.
"Kami melihat kelompok penyandang disabilitas ini sebetulnya bisa menjadi penopang ekonomi mereka bisa bangkit dengan modal yang diberikan,” ungkap politikus Fraksi PKB ini.
Legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) Sumut II itu pun mengapresiasi program ATENSI Kementerian Sosial (Kemensos). Sebab, program itu tidak hanya memberikan bantuan sosial namun juga sebagai upaya pemberdayaan bagi penyandang disabilitas.
ATENSI sendiri merupakan salah satu program strategis Kementerian Sosial (Kemensos) dalam upaya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas yang meliputi perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, jaminan sosial, dan rehabilitasi sosial.
Marwan mencontohkan salah satu bantuan yang diberikan program ATENSI, yaitu sepeda motor roda tiga, dapat dimanfaatkan sebagai modal untuk berbagai usaha.
"Sepeda motor ini bisa digunakan untuk usaha jual pulsa atau paket internet, bengkel sepatu, jual sayur dan lainnya," katanya.
Oleh karena itu, Marwan berharap dengan pemberian bantuan ini penyandang disabilitas kedepannya juga mampu berkontribusi sebagai penopang ekonomi nasional.
"Penopang ekonomi kita adalah ekonomi masyarakat yang sekecil apapun namun tetap berjalan dan tumbuh kuat. Dan kami harap salah satunya dari para penyandnag disabiitas ini," pungkasnya. (RO/OL-09)
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengatakan pentingnya data yang memadai untuk memahami kebutuhan kelompok rentan dalam pembangunan
17,85% penyandang disabilitas berusia lebih dari 5 tahun di Indonesia tidak pernah mengenyam pendidikan formal.
MESKI semangat inklusi terus digaungkan, nyatanya hanya sebagian kecil penyandang disabilitas yang berhasil menembus dunia kerja.
PEMBERDAYAAN penyandang disabilitas perlu terus ditingkatkan untuk mendukung proses pembangunan nasional. Saat ini berbagai tantangan masih kerap dihadapi oleh penyandang disabilitas.
Isu kesehatan dan hak reproduksi bagi penyandang disabilitas, terutama perempuan, adalah isu yang fundamental namun kerap terabaikan oleh para pemangku kebijakan.
Penyandang disabilitas mendapat perhatian khusus dengan disediakannya ruang dan fasilitas pendukung, termasuk lowongan pekerjaan inklusif.
Kemensos menghormati keputusan dari para siswa dan orangtuanya meski saat proses rekrutmen sudah ada kesediaan untuk masuk Sekolah Rakyat.
Sekolah Rakyat bukan merupakan program Kemensos, melainkan langsung dari Presiden Prabowo, yang tahun ini diharapkan 100 SR bisa memulai operasional.
Di hadapan para siswa, Gus Ipul sekolah gratis berasrama ini untuk menjangkau anak-anak dari keluarga kurang mampu yang belum terjangkau pendidikan karena keterbatasan biaya.
"Kekuasaan itu kan alat. Alat untuk memperjuangkan saudara-saudara kita yang tertindas, alat untuk memperjuangkan saudara-saudara kita yang masih miskin."
Banyak anak yang sudah putus sekolah ternyata enggan kembali bersekolah, bahkan sebagian sudah melewati usia sekolah dasar.
Lebih lanjut, dia menyampaikan bahwa belum semua peralatan Sekolah Rakyat berada di masing-masing lokasi karena terkendala pengiriman dan lain sebagainya.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved