Headline
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Komisi VIII DPR RI Iskan Qolba Lubis mengaku pesimis usulan biaya haji 2023 akan ada penurunan. Iskan menyebut sejauh ini pembahasan soal desain anggaran perjalanan haji masih mandek.
Meski banyak penolakan soal usulan kenaikan ongkos perjalanan haji, Iskan tidak ingin memberi harapan banyak untuk jemaah. “Saya tidak tahu kalau ada mukjizat. Apalagi waktu sudah semakin dekat. Kalau saya pesimis ada perubahan yang siginifikan,” kata Iskan kepada Media Indonesia, Senin (6/2).
Baca juga: Pelatihan Program Berantas Buta Al-Qur’an 2022 Dikuti 150 Ustaz dan Guru Ngaji
Iskan juga menilai kehadiran panitia kerja untuk membahas penyelenggaraan haji 2023 hanya sebatas formalitas. Sebab, Kementerian Agama telah mengeluarkan rilis rencana penyelenggaraan haji dan telah melakukan lobi dengan pihak catering di Arab Saudi.
“Kalau dalam sistem di Saudi Arabia itu, mereka memang belum akad. Kalau sudah akad itu kan ditandatangani. Itu biasanya tinggal cair uangnya. Mungkin mereka masih menunggu keputusan di panja. Tetapi rata-rata di panja itu ada secara prinsip, sudah selesai sebetulnya. Catering begini, jumlah segini, harga segini. Memang belum ditandatangani formal saja. tetapi sudah selesai barang ini. Apa lagi yang mau dibicarakan?” ketus Iskan.
“Tahun ini lah pembahasan haji paling tidak apa ya sebutannya, tidak kondusif. Banyak masukan tetapi seperti angin lalu saja. Saya belum mau mendahului panja. Cuma saya lihat, selama ini bola sudah kita gulirkan. Tetapi semuanya diam seribu bahasa. Berarti sudah diatur sebelum keputusan kan? Berarti panja itu seperti formalitas saja. Semuanya sudah selesai, kalau tidak ada perubahan berarti kan begitu, sudah selesai,” ujar dia.
Iskan menyebut jika memang keputusan akhir terkait anggaran tidak ada perubahan atau tidak ada penurunan, dengan tegas fraksi PKS akan menolak. “PKS menolak kalau tidak ada perubahan yang signifikan. PKS tidak tanggung jawab kalau tidak ada perubahan itu,” tandasnya. (OL-6)
Menjelang eberangkatan ibadah haji yang dijadwalkan pada April mendatang, para jemaah yang telah melunasi biaya haji dan dinyatakan sehat diimbau untuk mulai menerapkan pola hidup sehat
Kementerian Haji dan Umrah mencatat 82,53% jemaah telah melunasi Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) 2026. Syarat istitha'ah kesehatan diperketat dengan sistem lapis tiga.
Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) memperpanjang masa pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BIPIH) tahap pertama bagi jemaah di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat
KEMENTERIAN Haji dan Umrah (Kemenhaj) bersama Panja Haji DPR telah mengumumkan biaya haji rata-rata sebesar Rp87,4 juta per jemaah. Jumlah tersebut dikatakan sudah moderat.
Dahnil menjelaskan, secara ekonomi, biaya haji 2026 seharusnya naik sekitar Rp2,7 juta karena adanya faktor inflasi dan perubahan nilai tukar rupiah.
Biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) untuk haji tahun depan disepakati mencapai Rp54,1 juta.
Komisi Pencari Fakta (KPF) Masyarakat Sipil menyerahkan laporan lengkap hasil investigasi kerusuhan Agustus 2025 ke enam lembaga negara
anggota dpr Nyoman Parta, berharap masyarakat Bali mulai menjauhkan diri dari praktik rasisme yang kerap diarahkan kepada warga pendatang.
Sufmi Dasco Ahmad mendesak percepatan izin Bea Cukai untuk bantuan diaspora Aceh di Malaysia yang tertahan di Port Klang agar segera disalurkan ke korban bencana Sumatra.
Pengamat ESA Unggul Jamiluddin Ritonga kritik usulan koalisi permanen Golkar untuk Prabowo, dinilai berisiko lemahkan DPR dan checks and balances.
Firman Soebagyo kritik impor garam Australia dan nilai pemerintah lemah lindungi petani lokal. Komisi IV DPR desak bangun industri garam nasional.
Anggota Komisi VII DPR RI Hendry Munief menyambut positif kebijakan pemerintah untuk memberikan diskon tiket pesawat domestik.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved