Headline
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) terus berkomitmen untuk mewujudkan pemerataan pendidikan di seluruh wilayah Indonesia. Salah satu langkah yang dilakukan Jokowi adalah dengan membangun kampus-kampus di daerah.
Wakil Wali Kota Bogor Dedie Abdu Rachim mengapresiasi upaya Jokowi dalam menghadirkan pemerataan pendidikan. Menurutnya pembangunan kampus di daerah adalah salah satu solusi jitu untuk merealisasikan pendidikan yang merata di seluruh penjuru Nusantara.
"Sejauh ini memang usaha pemerintah (Jokowi) itu luar biasa. Pembangunan kampus-kampus baru, kemudian peralihan status dari kampus swasta menjadi kampus negeri itu menjadi salah satu bentuk komitmen pemerintah mewujudkan pemerataan pendidikan," ujar Dedie seusai menghadiri seminar nasional di Universitas Ibn Khaldun Bogor.
Program beasiswa juga menjadi strategi Jokowi dalam mewujudkan pemerataan pendidikan. Dedie menyebut di era Jokowi akses pendidikan tinggi sangat diutamakan.
"Program beasiswa dari pemerintah (Jokowi) tentu menjadi salah satu jalan keluar dari persoalan ekonomi keluarga yang kurang mampu untuk bersekolah," kata Dedie.
Ia berharap program beasiswa yang sudah masif dilakukan Jokowi bisa makin digencarkan, khususnya pada kepemimpinan selanjutnya. Sebab menurut Dedie, berkat gagasan beasiswa dari Jokowi, telah lahir generasi-generasi muda yang memiliki kompetensi serta keterampilan yang mumpuni.
"Beasiswa ini harapannya tentu bisa terus digencarkan seluas luasnya kepada semua tingkatan masyarakat. Upaya pemerintah (Jokowi) ini akan menghasilkan generasi muda yang memiliki pengetahuan sekaligus bekal di masa depan," ujarnya.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat saat ini ada 3.115 perguruan tinggi di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Lebih dari 90 persen di antaranya berstatus swasta atau mencapai 2.990 kampus, sedangkan 125 sisanya adalah perguruan tinggi negeri (PTN).
Jumlah PTN tersebut meningkat sebanyak 42 dari 2017. Di mana di tahun 2017 terdata hanya ada 83 PTN. (RO/OL-15)
UI menegaskan dominasinya di tingkat nasional sekaligus memperkuat posisinya sebagai salah satu kekuatan utama di Asia Tenggara dalam QS World University Rankings (WUR) by Subject 2026.
Kolaborasi dengan perguruan tinggi sangat strategis untuk membekali mahasiswa dengan kompetensi pengelolaan risiko sebelum mereka memasuki dunia kerja.
Unika Atma Jaya terus berkomitmen untuk mendukung pengembangan potensi mahasiswa melalui berbagai program akademik, non-akademik, serta kesempatan meraih prestasi.
Universitas Bakti Tunas Husada (BTH) mempercepat langkah internasionalisasi kampus melalui penguatan mutu akademik dan perluasan kerja sama lintas negara.
STEFANIA Giannini (2026), Assistant Director-General for Education UNESCO, mengemukakan sistem pendidikan tinggi memainkan peran strategis dan tak tergantikan dalam membangun masyarakat
GoStudy International bersama British Council membuka peluang lebih luas bagi pelajar Indonesia untuk melanjutkan pendidikan tinggi di Inggris Raya melalui kampanye GoStudy GREAT UK.
TOKOH suku Dayak, Panglima Jilah, mempertanyakan nasib pembangunan Dayak Center di Ibu Kota Nusantara (IKN), yang pernah dijanjikan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengomentari uji materi Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum atau UU Pemilu yang dilayangkan dua advokat.
Penunjukan kerabat dekat Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dalam jajaran manajemen anak perusahaan PT Pertamina (Persero) kembali menjadi perbincangan hangat di jagat maya.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved