Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
KEPALA Badan Pengelola Keuangan Haji Fadlul Imansyah menyampaikan skema pembiayaan 70 dan 30 yang diusulkan Kemenag sudah sangat rasional. Dia membandingkan dengan biaya umrah dalam kondisi normal yang berkisar Rp30 juta selama 9-10 hari perjalanan. Fadlul menyebut biaya haji semestinya empat kali dari biaya umrah.
“Bayangkan kalau misalnya haji itu 40 hari. Berarti kan paling mudahnya kita hitung, Rp30 juta dikali empat, sekitar 120 juta selama 40 hari. Asumsi Rp30 juta itu yang umrah bukan peak season, kondisi normal. Bisa dibayangkan, angka yang diusulkan Kemenag Rp69 juta itu kalau dibandingkan dengan umrah, saya rasa itu sangat signifikan. Yang disebutkan tadi soal pesawat dan sebagainya, itu bisa dinegosiasikan kembali. Itu nanti kembali lagi ke ranahnya Kemenag dan Komisi VIII seperti apa keputusannya,” jelas Fadlul dalam Prime Time News MetroTV, Senin (23/1).
Fadlul menyebut pihaknya hanya berfokus pada mengoptimalkan hasil investasi dana manfaat haji. Ke depannya, kata Fadlul, dana haji yang dikelola BPKH harus memperoleh nilai manfaat paling tidak 60 persen.
Baca juga: Pasca-Imlek, Jumlah Pasangan yang Ingin Menikah Alami Peningkatan
“Asumsinya ke depannya double digit. Pun double digit, itu kan selisihnya masih 50 persen lagi. artinya memang, harus ada penyesuaian dari sisi setoran yang harus disetorkan jemaah haji,” ucap dia.
“Misalnya kita menjalankan investasi di ekosistem perhajian. Yang mana ke depannya kita ikut melakukan price control terhadap setiap biaya yang dikeluarkan syarikah atau yang lainnya. Sehingga kita punya ruang negosiasi ke depannya untuk bisa lebih mengefisiensikan hasil investasi saya rasa itu kombinasi yang cukup baik,” tambah Fadlul. (OL-4)
Besaran BPIH 2026 yang sudah disepakati ini selanjutnya akan diajukan secara resmi oleh Kementerian Haji dan Umrah RI kepada BPKH.
KETUA Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, mengatakan bahwa pihaknya sudah mendapatkan usulan biaya haji, yakni BPIH dan Bipih dari pemerintah.
Kesempatan emas tersebut diharapkan mendapat respon baik dan dimanfaatkan lebih efektif oleh bakal calon jemaah yang memenuhi persyaratan.
Nasabah yang menjadi calon jemaah haji dapat melunasi BPIH melalui BSI Mobile melalui langkah-langkah berikut.
Kendala lainnya adalah anggaran penyelenggaraan ibadah haji belum tersedia program khusus sehingga anggaran tidak mengalami peningkatan yang signifikan.
DITJEN Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag segera membuka tahap pelunasan biaya haji bagi jemaah reguler 1446 H/2025 H.
Yang lebih mendesak adalah menyamakan persepsi antara pengusul, BPKH, dan Baleg DPR RI mengenai bentuk dan karakter kelembagaan BPKH ke depan.
TERKAIT Indonesia yang berhasil memenangkan lelang lahan di Mekah, Arab Saudi untuk pembangunan Kampung Haji, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) akan terlibat.
Dalam program ini, BPKH menyalurkan sebanyak 712 bibit pohon yang terdiri dari varietas produktif dan konservatif, antara lain alpukat, durian, gayam, nangka, aren, kelapa, dan bambu.
BPKH mengimplementasikan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) dan Whistleblowing System (WBS) yang memungkinkan pelaporan pelanggaran.
Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) melakukan seremonial serah terima bantuan Program Kemaslahatan sebesar Rp351 juta.
BPKH secara berkelanjutan melakukan pembenahan layanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), pemutakhiran informasi berkala, serta penguatan kanal digital.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved