Senin 09 Januari 2023, 21:08 WIB

BPKH Yakini Telah Tetapkan Standar Manajemen Antikorupsi untuk Kelola Penyelenggaraan Haji

Atalya Puspa | Humaniora
BPKH Yakini Telah Tetapkan Standar Manajemen Antikorupsi untuk Kelola Penyelenggaraan Haji

MI/SUSANTO
Jemaah haji Kloter terakhir SOC 43 berpelukan sebelum pulang menuju tanah air di Bandara AMMA, Madinah, Arab Saudi, Sabtu (13/8/2022).

 

BERDASARKAN kajian yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 2019, terdapat sejumlah titik rawan korupsi pada penyelenggaraan ibadah haji dan umrah. Menanggapi itu, Kepala Divisi Humas BPKH Nurul Qoyimah mengungkapkan, berdasarkan Undang-undang No 34 Tahun 2014, BPKH bertugas untuk melakukan pengelolaan keuangan haji.

"Sementara penyelenggaraan ibadah haji dan umroh di mana terdapat persoalan dan potensi yang disebutkan oleh KPK tersebut seusai UU No 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Haji dan Umroh tidak dilakukan oleh BPKH," kata Nurul saat dihubungi, Senin (9/1).

Baca juga: Polri Tetapkan 3 Korporasi jadi Tersangka Baru Kasus Gagal Ginjal Akut

Ia meyakini bahwa audit keuangan BPKH sejak tahun 2018 sampai 2021 mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Selain itu, BPKH juga telah menerapkan standar internasional untuk sistem manajemen anti penyuapan dan penerapan whistle blowing system.

"Hal itu untuk melaporkan tindakan korupsi di lingkungan BPKH sebagai komitmen untuk menjadi lembaga antikorupsi yang transparan dan akuntabel," ucapnya.

Sebelumnya, Kepala BPKH Fadlul Imansyah membeberkan, biaya haji di tahun 2022 mencapai Rp98 juta sedangkan masyarakat membayar sebesar Rp39 juta. Selisih ini dibayarkan dari nilai manfaat yang dikelola BPKH.

"Ini merupakan tantangan bagi investasi yang dilakukan. Saat ini BPKH mengelola saldo Rp165 Triliun dengan sebaran bentuk Surat Berharga Syariah Negara, Penempatan di Perbankan dan investasi langsung," ungkapnya,

Selain itu, BPKH telah melakukan penjajakan dengan Syarikah Arab Saudi untuk memulai bisnis di Arab Saudi dalam segi transportasi, akomodasi dan makanan mengingat banyaknya jemaah asli Indonesia pada saat musim haji dan umroh.

"BPKH dalam prosesnya berharap dapat dikawal oleh KPK pada saat BPKH melakukan investasi strategis dalam ekosistem perhajian," imbuh dia.

Ia menyatakan untuk menciptakan pengelolaan ibadah haji yang transparan, harmonisasi Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Haji dan Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji merupakan hal yang urgent untuk dilakukan.

"Hal itu agar tercipta tata kelola yang harmonis untuk memberikan manfaat untuk jemaah haji. Saat ini secara perlahan BPKH telah dilibatkan dalam perumusan formulasi terkait BPIH yang paling sesuai untuk sustainabillity keuangan haji. BPKH bersama stakeholders akan melakukan diseminasi terkait biaya penyelenggaran haji secara menyeluruh," pungkas dia. (H-3)

Baca Juga

Kemenag

BPJPH Beri Konsultasi Sertifikasi Halal Gratis di Pameran Satu Abad NU

👤Zubaedah Hanum 🕔Minggu 05 Februari 2023, 23:50 WIB
BPJPH membuka layanan konsultasi Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) 2023 pada Pameran 1 Abad Nahdlatul Ulama (NU) di Jawa...
Kemenag

Kementerian Agama Waspadai Isu Fanatisme Kelompok di Tahun Politik

👤Zubaedah Hanum 🕔Minggu 05 Februari 2023, 23:35 WIB
WAKIL Menteri Agama Zainut Tauhid Sa’adi meminta jajaran Kemenag mewaspadai isu fanatisme kelompok di tahun...
Antara

Pemerintah Siapkan Program Haji Ramah Lansia dan Berkebutuhan Khusus

👤Zubaedah Hanum 🕔Minggu 05 Februari 2023, 23:25 WIB
KEMENTERIAN Agama menyiapkan program Haji Ramah Lansia dan Haji Berkebutuhan Khusus untuk pelaksanaan musim haji tahun ini karena banyaknya...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya