Headline
Sebaiknya negara mengurus harga barang dulu.
MENTERI Agama Yaqut Cholil Qoumas menilai bahwa anggaran untuk mencapai target 10 juta produk usaha mikro dan kecil (UMK) tersertifikasi halal di 2024 sangat cukup.
"Anggaran yang diberikan kepada BPJPH saya kira sudah sangat cukup buktinya serapan anggarannya belum maksimal sampai sekarang, jangan sampai kita tambah anggaran tetapi juga serapannya tidak bertambah maka kita akan lihat dulu sejauh mana serapan anggaran yang bisa dilakukan oleh BPJPH atas anggaran yang dimiliki sekarang," jelas dalam Pembukaan Festival Halal Indonesia 2022 di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, Rabu (14/12).
Menurutnya hambatan yang untuk mencapai target 10 juta sertifikasi halal bukan hanya sekedar anggaran. Salah satunya BPJPH harus memperbaiki cara kerjanya, seperti mindset corporate culture sehingga meski sudah beradaptasi dengan melakukan transformasi digital tetapi perlu peningkatan dan strategi yang baru.
Sebelumnya, Ketua BPJPH Muhammad Aqil Irham mengeluhkan minimnya anggaran dalam mencapai target sertifikasi halal 10 juta produk UMK hingga 2024 mendatang.
"Kami hanya mendapatkan anggaran untuk satu juta UMK tentu ini menjadi tantangan bagi BPJPH untuk mewujudkannya. Ada dua strategi yang akan kami laksanakan pada tahun 2023 yaitu secara internal dan eksternal," kata Aqil. (H-2)
SERTIFIKASI halal di Indonesia semakin menjadi hal yang bisa membantu meningkatkan daya saing dan layanan, serta meningkatkan tingkat kepercayaan pelanggan.
Sebanyak 70 UMKM dari seluruh penjuru Indonesia mengikuti program yang dilaksanakan secara langsung di Kantor Pusat BRI serta secara daring.
WALI Kota Respati Ardi memberikan tawaran kepada institusi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) agar bersedia membuka kantor perwakilan di Solo.
Banyak pelaku UMKM masih melihat sertifikasi halal sebagai sebuah beban administratif, bukan sebagai sebuah kesempatan.
Kuliner legendaris Solo, Ayam Goreng Widuran, umumkan status non-halal karena penggunaan minyak babi. Simak penjelasan lengkap dan reaksi masyarakat.
Pengawasan terhadap produk bersertifikat halal dilakukan melalui dua mekanisme, yaitu: audit internal dan audit eksternal.
TERKAIT pembangunan Gereja GKJW di Kediri yang ramai diberitakan karena pengentian pembangunan, ini kata Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB), M Adib Abdushomad.
DIREKTUR Eksekutif Setara Institute, Halili Hasan, mengomentari Sistem Deteksi Dini Konflik Keagamaan yang diluncurkan Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB).
PUSAT Kerukunan Umat Beragama (PKUB) Sekretariat Jenderal Kementerian Agama terus mematangkan Early Warning System (EWS) atau Sistem Deteksi Dini Konflik Keagamaan.
KPK sebelumnya menerima lima laporan atas dugaan korupsi penentuan kuota haji. Salah satunya menyasarkan eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.
WACANApenyelenggaraan haji jalur laut tengah mengemuka. Wacana haji jalur laut disebut sebagai hal yang bukan tidak mungkin untuk dilaksanakan. Namun, membutuhkan persiapan matang,
Festival Kerukunan di Desa Pabuaran, Kerukunan bukan Proyek Elite
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved