Headline
Hakim mestinya menjatuhkan vonis maksimal.
Talenta penerjemah dan agen sastra sebagai promotor ke penerbit global masih sangat sedikit.
SALAH satu faktor yang paling mempengaruhi kepuasan publik terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo adalah karena masyarakat melihat Jokowi sukses menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Sebelumnya lembaga Poltracking Indonesia merilis survei terkait kepuasan publik pada Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin. Dalam temuannya, lembaga pimpinan Hanta Yuda tersebut menyebutkan bahwa sebanyak 73,2% masyarakat puas dengan kinerja Jokowi-Ma’ruf.
"Dari realitas yang terjadi memang kiranya tidak jauh dari demikian. Karena kalau kita melihat pertumbuhan ekonomi yang kuat pada tahun ini di atas 5% sejak tahun 2022,” ujar Plt Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono ikut mengomentari tingginya kepuasan publik pada Pemerintahan Joko Widodo pada agenda rilis survei nasional Poltracking Indonesia.
Melihat realitas dari keberhasilan-keberhasilan yang telah ditorehkan oleh Jokowi, Mardiono menyebut tingginya kepuasan publik adalah hal yang wajar. Menurutnya, hasil survei yang dirilis Poltracking tersebut merupakan suara masyarakat yang mengapresiasi kinerja Jokowi.
“Memang apa yang sudah dihasilkan oleh Poltracking dengan survei masyarakat memberikan kepercayaan 73% kepeda Jokowi ini adalah merupakan suatu relaitas. Ini adalah suara rakyat,” ucapnya dalam keterangan yang diterima, Minggu (11/12).
Lebih lanjut ia mengatakan tingginya kepuasan publik ini dapat dilihat sebagai bentuk kepercayaan masyarakat pada kerja-kerja yang sudah direalisasikan di era kepemimpinan Jokowi. Sehingga menumbuhkan optimisme bagi keberlanjutan pembangunan ke depan.
“Di mana ini menjadi modal dasar kekuatan bangsa Indonesia untuk melanjutkan pembangunan bangsa ini ke depan. Di mana kita telah melampaui modal sosial yang besar. Ini merupakan suatu harapan rakyat yang besar bagi kesinambungan bangsa ini,” pungkasnya. (OL-15)
Presiden Prabowo Subianto membubarkan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) yang dibentuk pada era pemerintahan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo.
Proses verifikasi masih berlangsung dan ditargetkan rampung hingga 3 Juli 2025, sementara pengumuman DPT dijadwalkan pada 10 Juli 2025.
Desakan agar polisi menggelar perkara khusus kasus ijazah palsu dinilai mengarah pada upaya kriminalisasi terhadap Presiden Jokowi.
POLEMIK empat pulau kecil yang semula masuk wilayah Provinsi Aceh namun kini menjadi bagian Provinsi Sumatera Utara dinilai sarat muatan politik.
KETUA Umum Rampai Nusantara, Mardiansyah Semar, menegaskan bahwa hak politik Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) sebagai warga negara dilindungi oleh undang-undang.
Pernyataan Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi yang mengaku lebih memilih PSI ketimbang PPP dinilai merupakan sikap yang tidak konsisten.
Data Bank Indonesia mencatat peningkatan transaksi perbankan digital sebesar 54,89% secara tahunan (YoY) hingga September 2024.
Sikap menjaga jarak dari orang baru yang ditunjukkan oleh trader Indonesia sesuai dengan sikap mereka dalam memilih broker keuangan.
Tiga lembaga yang menduduki tingkat kepercayaan terendah dari 15 daftar lembaga ditempati oleh partai politik (parpol), Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan DPR RI.
Walaupun popularitasnya belum menjadi yang pertama, Partai Gerindra justru meraih hasil tertinggi dari segi elektabilitas.
Dari total responden, sebanyak 19,5% menilai Prabowo sebagai sosok tegas dan berwibawa.
SEBANYAK 71 persen masyarakat Indonesia mendukung kebijakan efisiensi anggaran yang diimplementasikan di masa pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved