Headline
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
SALAH satu faktor yang paling mempengaruhi kepuasan publik terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo adalah karena masyarakat melihat Jokowi sukses menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Sebelumnya lembaga Poltracking Indonesia merilis survei terkait kepuasan publik pada Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin. Dalam temuannya, lembaga pimpinan Hanta Yuda tersebut menyebutkan bahwa sebanyak 73,2% masyarakat puas dengan kinerja Jokowi-Ma’ruf.
"Dari realitas yang terjadi memang kiranya tidak jauh dari demikian. Karena kalau kita melihat pertumbuhan ekonomi yang kuat pada tahun ini di atas 5% sejak tahun 2022,” ujar Plt Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono ikut mengomentari tingginya kepuasan publik pada Pemerintahan Joko Widodo pada agenda rilis survei nasional Poltracking Indonesia.
Melihat realitas dari keberhasilan-keberhasilan yang telah ditorehkan oleh Jokowi, Mardiono menyebut tingginya kepuasan publik adalah hal yang wajar. Menurutnya, hasil survei yang dirilis Poltracking tersebut merupakan suara masyarakat yang mengapresiasi kinerja Jokowi.
“Memang apa yang sudah dihasilkan oleh Poltracking dengan survei masyarakat memberikan kepercayaan 73% kepeda Jokowi ini adalah merupakan suatu relaitas. Ini adalah suara rakyat,” ucapnya dalam keterangan yang diterima, Minggu (11/12).
Lebih lanjut ia mengatakan tingginya kepuasan publik ini dapat dilihat sebagai bentuk kepercayaan masyarakat pada kerja-kerja yang sudah direalisasikan di era kepemimpinan Jokowi. Sehingga menumbuhkan optimisme bagi keberlanjutan pembangunan ke depan.
“Di mana ini menjadi modal dasar kekuatan bangsa Indonesia untuk melanjutkan pembangunan bangsa ini ke depan. Di mana kita telah melampaui modal sosial yang besar. Ini merupakan suatu harapan rakyat yang besar bagi kesinambungan bangsa ini,” pungkasnya. (OL-15)
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
PENGAMAT komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, menilai peluang Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka untuk maju pada Pilpres 2029 sangat kecil.
Jokowi menegaskan komitmennya untuk aktif membesarkan PSI sebagai partai yang solid dan berjangkauan luas.
Presiden RI ke-7, Joko Widodo menegaskan dukungan dan harapan besarnya terhadap Partai Solidaritas Indonesia (PSI) usai memberikan motivasi langsung dalam Rakernas
Survei terbaru yang dirilis Voxpol Center Research and Consulting menunjukkan tingkat kepercayaan publik terhadap Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) masih tergolong tinggi.
Survei tersebut menemukan bahwa mayoritas responden (77%) memperkirakan akan tetap bekerja setelah mencapai usia pensiun.
Menurutnya, kepercayaan publik yang sudah terbentuk perlu dijaga agar tidak menurun di tengah dinamika kebijakan dan tantangan pemerintahan.
Fernando menyebut, posisi Sjafrie sebagai sahabat karib sekaligus menteri paling berpengaruh di kabinet menjadikannya sosok yang sangat kuat.
Founder Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, mengatakan, survei terbaru menunjukkan langkah Kejagung menunjukkan uang sitaan mendapat apresiasi.
Berdasarkan survei terhadap 1.000 responden pada akhir 2025, sebanyak 82% pekerja Indonesia mengaku bahagia di tempat kerja.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved