Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
BADAN Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menggandeng TNI Angkatan Darat dalam percepatan penurunan prevalensi stunting. Kolaborasi itu dilakukan lewat Pelatihan Teknis Percepatan Penurunan Stunting bagi Tim Fasilitator Kodim se-Indonesia di Markas Besar TNI Angkatan Darat di Jakarta, Rabu (7/12).
Pelatihan yang diikuti diikuti 716 peserta fasilitator di Komando Distrik Militer (Kodim) dari 12 Komando Daerah Militer (Kodam), itu mengoptimalkan peran Bintara Pembina Desa (Babinsa) dalam upaya pencapaian prevalensi stunting 14% pada 2024.
Kepala BKKBN Hasto Wardoyo mengatakan, setelah dilatih, para fasilitator itu akan memiliki kemampuan memfasilitasi dan melatih para Babinsa di Desa dalam pendampingan keluarga berisiko stunting di lini lapangan.
"“Energi positif yang dipancarkan dari Pak Kasad hingga Babinsa ini kekuatan yang luar biasa. Program Bapak Asuh Anak Stunting yang pertama kali dimulai dari Pak Kasad memberikan pengaruh besar kepada jajaran di daerah. Banyak bupati, gubernur berduyun-duyun minta dilantik sebagai Bapak Asuh Anak Stunting. Energi positif Pak Kasad memberikan berkah seluruh Indonesia,” ujar Hasto.
Hasto menyebutkan, 70 persen kasus anak stunting disebabkan karena faktor sensitif, yakni lingkungan rumah yang kumuh, sanitasi yang buruk dan ketiadaan air bersih, serta rumah yang tidak memiliki jamban.
“Faktor sensitif berperan 70 persen terhadap stunting, yaitu rumah yang kumuh yang akhirnya banyak kena TBC sehingga anak susah makan yang akhirnya berat badan tidak kunjung naik. Teman-teman dari jajaran TNI telah melakukan upaya-upaya perbaikan faktor sensitif di daerah-daerah,” kata Hasto.
Baca juga : Wapres Minta Koordinasi Antarlembaga Dibenahi Untuk Capai ...
Faktor sensitif, kata Hasto, meliputi pola hidup bersih dan sehat. Sementara untuk faktor spesifik meliputi gizi seimbang dan vitamin pada anak.
Hasto menyebut, TNI AD telah banyak berperan langsung ke lapangan untuk menangani faktor sensitif tersebut. Dia mencontohkan, TNI AD telah membangun sumber air bersih dan jamban di Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).
Hasto juga mengucapkan terima kasih kepada KSAD Jenderal TNI Dudung Abdurachman beserta jajarannya yang telah bekerja keras membantu program percepatan penurunan stunting dengan target 14% yang dicanangkan pemerintah di tahun 2024 mendatang.
Kepala Staf TNI AD Jenderal TNI Dudung Abdurachman menegaskan, prajurit TNI AD harus hadir apapun kesulitannya untuk bisa memberikan solusi dan kontribusinya bagi rakyat.
Dia menyebut, kehadiran prajurit TNI AD harus memberikan dampak dimana pun berada. Misalnya pada saat pandemi Covid-19 yang berdampak langsung pada ekonomi keluarga, jajarannya bergerak membangun ketahanan pangan.
“Saat saya dikukuhkan menjadi Bapak Asuh Anak Stunting maka seluruh jajaran bergerak cepat. Kodam, Korem, Kodim sampai Danramil menjadi Bapak Asuh Anak Stunting sehingga pejabat-pejabat berdampingan secara langsung ditunjuk siapa yang jadi Bapak Asuh Anak Stunting sehingga mempercepat proses penurunan stunting,” kata Dudung.
Terkait faktor sensitif yang menjadi 70% penyumbang kasus stunting, Dudung sepakat bahwa setiap remaja yang akan menikah wajib memeriksakan terlebih dahulu kesehatan fisiknya. Babinsa akan turun langsung ke lapangan untuk membantu BKKBN dalam pemeriksaan tersebut.
“Begitu juga sosialisasi maka Babinsa yang bisa sentuh masyarakat hingga ke pelosok serap ilmu dari BKKBN untuk sosialisasikan kepada masyarakat terutama anak muda yang melakukan pernikahan untuk cek kesehatan dulu,” ungkapnya.
Dudung menambahkan, saat ini pihaknya tengah membuat program baru yang dinamakan Babinsa Masuk Dapur Warga. Program ini dibuat salah satunya bertujuan untuk mendukung percepatan penurunan stunting nasional. Tidak hanya itu, TNI AD juga terus menggelar kegiatan-kegiatan ketahanan pangan seperti Manunggal Air dan Food Estate.
“Saya tekankan kepada seluruh jajaran Babinsa harus tau dimana ada warga yang hari ini tidak makan atau hari ini rumahnya masih bocor. Istilah saya, TNI AD harus turun gunung, kita harus membantu kesulitan-kesulitan masyarakat apapun kesulitannya dan TNI AD harus berdampak dimana dia bertugas dan berada,” ujarnya. (RO/OL-7)
PEMERINTAH menegaskan pentingnya peran pemerintah daerah dalam memanfaatkan bonus demografi agar menjadi kekuatan pembangunan, bukan justru berubah menjadi persoalan sosial dan ekonomi
Analis Kebijakan BNPT Haris Fatwa Dinal Maula, mengungkapkan bahwa ancaman terorisme dan radikalisme masih nyata di Indonesia sepanjang tahun 2025.
Meski jangkauan tim sudah cukup luas, Safrina mencatat masih ada beberapa wilayah yang belum tertangani sepenuhnya karena kendala akses.
Wakil Kepala BKKBN Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka menegaskan urgensi pencegahan stunting sejak masa krusial 1.000 hari pertama kehidupan, khususnya ketika bayi masih berada dalam kandungan. MBG 3B
PT Hengjaya Mineralindo resmi berkolaborasi dengan Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tenggara dalam mengimplementasikan program Taman Asuh Sayang Anak
Kaji Reka merupakan forum untuk mendiseminasikan berbagai hasil kajian dari daerah agar dapat diketahui masyarakat.
Kapan pendaftaran TNI AD 2026 dibuka? Simak jadwal lengkap Tamtama, Bintara, dan Taruna Akmil, syarat terbaru (tinggi badan 158 cm), serta panduan lolos seleksi di sini.
Pendaftaran Tamtama PK TNI AD Gelombang I TA 2026 masih dibuka hingga 29 Januari. Validasi data dimulai hari ini, 6 Januari 2026. Simak syarat lengkapnya.
Demonstrasi militer dan parade serta pameran alat utama sistem senjata (alutsista) tersebut digelar dalam rangka memeriahkan peringatan Hari Juang TNI AD.
Empat Unit Kendaraan Operasional Diserahkan kepada Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Guna Percepatan Bantuan di Wilayah Terdampak Bencana.
Hingga Minggu (30/11), total 21.707 personel TNI AD dikerahkan untuk membantu percepatan penanganan dampak banjir bandang di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
Akibat banjir dan tanah longsor yang terjadi sejak 21 November 2025 dan menimpa 13 kabupaten/kota di Sumatra Utara, BNPB menyebutkan telah 58 orang ditemukan meninggal.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved