Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
BADAN Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menggandeng TNI Angkatan Darat dalam percepatan penurunan prevalensi stunting. Kolaborasi itu dilakukan lewat Pelatihan Teknis Percepatan Penurunan Stunting bagi Tim Fasilitator Kodim se-Indonesia di Markas Besar TNI Angkatan Darat di Jakarta, Rabu (7/12).
Pelatihan yang diikuti diikuti 716 peserta fasilitator di Komando Distrik Militer (Kodim) dari 12 Komando Daerah Militer (Kodam), itu mengoptimalkan peran Bintara Pembina Desa (Babinsa) dalam upaya pencapaian prevalensi stunting 14% pada 2024.
Kepala BKKBN Hasto Wardoyo mengatakan, setelah dilatih, para fasilitator itu akan memiliki kemampuan memfasilitasi dan melatih para Babinsa di Desa dalam pendampingan keluarga berisiko stunting di lini lapangan.
"“Energi positif yang dipancarkan dari Pak Kasad hingga Babinsa ini kekuatan yang luar biasa. Program Bapak Asuh Anak Stunting yang pertama kali dimulai dari Pak Kasad memberikan pengaruh besar kepada jajaran di daerah. Banyak bupati, gubernur berduyun-duyun minta dilantik sebagai Bapak Asuh Anak Stunting. Energi positif Pak Kasad memberikan berkah seluruh Indonesia,” ujar Hasto.
Hasto menyebutkan, 70 persen kasus anak stunting disebabkan karena faktor sensitif, yakni lingkungan rumah yang kumuh, sanitasi yang buruk dan ketiadaan air bersih, serta rumah yang tidak memiliki jamban.
“Faktor sensitif berperan 70 persen terhadap stunting, yaitu rumah yang kumuh yang akhirnya banyak kena TBC sehingga anak susah makan yang akhirnya berat badan tidak kunjung naik. Teman-teman dari jajaran TNI telah melakukan upaya-upaya perbaikan faktor sensitif di daerah-daerah,” kata Hasto.
Baca juga : Wapres Minta Koordinasi Antarlembaga Dibenahi Untuk Capai ...
Faktor sensitif, kata Hasto, meliputi pola hidup bersih dan sehat. Sementara untuk faktor spesifik meliputi gizi seimbang dan vitamin pada anak.
Hasto menyebut, TNI AD telah banyak berperan langsung ke lapangan untuk menangani faktor sensitif tersebut. Dia mencontohkan, TNI AD telah membangun sumber air bersih dan jamban di Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).
Hasto juga mengucapkan terima kasih kepada KSAD Jenderal TNI Dudung Abdurachman beserta jajarannya yang telah bekerja keras membantu program percepatan penurunan stunting dengan target 14% yang dicanangkan pemerintah di tahun 2024 mendatang.
Kepala Staf TNI AD Jenderal TNI Dudung Abdurachman menegaskan, prajurit TNI AD harus hadir apapun kesulitannya untuk bisa memberikan solusi dan kontribusinya bagi rakyat.
Dia menyebut, kehadiran prajurit TNI AD harus memberikan dampak dimana pun berada. Misalnya pada saat pandemi Covid-19 yang berdampak langsung pada ekonomi keluarga, jajarannya bergerak membangun ketahanan pangan.
“Saat saya dikukuhkan menjadi Bapak Asuh Anak Stunting maka seluruh jajaran bergerak cepat. Kodam, Korem, Kodim sampai Danramil menjadi Bapak Asuh Anak Stunting sehingga pejabat-pejabat berdampingan secara langsung ditunjuk siapa yang jadi Bapak Asuh Anak Stunting sehingga mempercepat proses penurunan stunting,” kata Dudung.
Terkait faktor sensitif yang menjadi 70% penyumbang kasus stunting, Dudung sepakat bahwa setiap remaja yang akan menikah wajib memeriksakan terlebih dahulu kesehatan fisiknya. Babinsa akan turun langsung ke lapangan untuk membantu BKKBN dalam pemeriksaan tersebut.
“Begitu juga sosialisasi maka Babinsa yang bisa sentuh masyarakat hingga ke pelosok serap ilmu dari BKKBN untuk sosialisasikan kepada masyarakat terutama anak muda yang melakukan pernikahan untuk cek kesehatan dulu,” ungkapnya.
Dudung menambahkan, saat ini pihaknya tengah membuat program baru yang dinamakan Babinsa Masuk Dapur Warga. Program ini dibuat salah satunya bertujuan untuk mendukung percepatan penurunan stunting nasional. Tidak hanya itu, TNI AD juga terus menggelar kegiatan-kegiatan ketahanan pangan seperti Manunggal Air dan Food Estate.
“Saya tekankan kepada seluruh jajaran Babinsa harus tau dimana ada warga yang hari ini tidak makan atau hari ini rumahnya masih bocor. Istilah saya, TNI AD harus turun gunung, kita harus membantu kesulitan-kesulitan masyarakat apapun kesulitannya dan TNI AD harus berdampak dimana dia bertugas dan berada,” ujarnya. (RO/OL-7)
KB pascapersalinan penting karena memiliki peran strategis dalam membantu ibu menjaga kesehatan reproduksinya setelah melahirkan.
"Apa yang dikerjakan pemerintah hari ini adalah semangat keadilan dan membuka ruang juga untuk laki-laki dalam partisipasi (keluarga berencana),"
Budi mengatakan tren #KaburAjaDul hanya sekadar luapan sesaat. Banyak masyarakat belum mengetahui prosedur panjang yang perlu ditempuh apabila ingin menjadi penduduk tetap di luar negeri
Salah satu kunci keberhasilan yang membawa Bali, termasuk Bangli, terdepan dalam penanganan stunting adalah gotong royong.
Rebranding logo baru, menurut menteri Wihaji, mengikuti perubahan nomenklatur BKKBN menjadi Kemendukbangga/BKKBN berdasarakan Peraturan Presiden Nomor 180 dan 181 Tahun 2024.
Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Kemenpora, serta Kementerian Komdigi mengkampanyekan peringatan Hari AIDS Sedunia dan gerakan antijudi online.
Jajaran TNI AD menggunakan kendaraan listrik Maung MV3 EV yang diberi nama "Pandu". Kendaraan taktis ini baru saja diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam acara Indo Defence
KOMNAS HAM mengapresiasi pernyataan Kepala Dinas Penerangan TNI AD (Kadispenad) Brigjen TNI Wahyu Yudhayana, yang akan menindak lanjuti temuan dan rekomendasi amunisi afkir.
Rekomendasi Komnas HAM kepada TNI untuk menutup permanen lokasi pemusnahan amunisi tidak layak pakai di Garut menjadi langkah penting untuk memastikan kondisi keamanan masyarakat
Komnas HAM mengeluarkan sejumlah rekomendasi penting menyusul peristiwa ledakan amunisi TNI di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, Jawa Barat
Wahyu memastikan institusinya terbuka akan kritik dan saran dari segala pihak. Pihaknya juga menghargai segala temuan fakta di lokasi ledakan yang diungkap Komnas HAM.
Setelah seluruh proses administrasi sudah dijalankan, kata Kristomei, barulah Djaka diberhentikan secara hormat per tanggal 14 Mei 2025 lalu.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved