Wapres Minta Koordinasi Antarlembaga Dibenahi Untuk Capai Target Prevalensi Stunting 14% pada 2024

WAKIL Presiden Ma'ruf Amin meminta koordinasi di semua tingkatan pemerintahan dibenahi untuk mencapai target prevalensi stunting 14% pada 2024. 

“Saya minta koordinasi antarlembaga di semua tingkatan pemerintahan ini dapat dibenahi. Para gubernur dan wakil Gubernur, bupati dan wakil Bupati, wali kota dan wakil wali kota, camat, kepala desa dan lurah, saya minta untuk memimpin secara langsung koordinasi pelaksanaan program dalam lingkup kewenangannya,” kata Wapres saat membuka Forum Nasional Stunting (FNS) 2022 di i Hotel Shangri-La, jakarta, Selasa (6/12).

Forum Nasional Stunting (FNS) 2022 diharapkan meningkatkan komitmen kepala daerah dalam kebijakan anggaran program untuk percepatan penurunan stunting, meningkatkan koordinasi antar organisasi perangkat daerah dan pemangku kepentingan. 

Ia mengungkapkan, upaya percepatan penurunan stunting telah diarahkan untuk mencapai target prevalensi 14% pada 2024. Upaya ini bukan semata tentang penurunan angka prevalensi, melainkan juga tentang peningkatan kualitas sumber daya manusia.

"Upaya kita saat ini akan menentukan mutu generasi penerus bangsa, yang akan melanjutkan estafet kepemimpinan dan pembangunan Indonesia di masa depan,” ujar Wapres yang juga Ketua Pengarah Tim Percepatan Penurunan Stunting Nasional.

Meski demikian, Wapres mengungkapkan, masih terjadi beberapa persoalan di lapangan, khususnya hasil pendampingan terpadu di 12 provinsi prioritas yang sudah dilakukan bersama oleh kementerian dan lembaga. Pertama, terkait tata kelola, pelaksanaan intervensi spesifik, dan intervensi sensitif. Masalah besar dalam tata kelola adalah koordinasi. 

Masalah lainnya, menurut wapres, adalah pada garda terdepan pelaksana program, yaitu para pelaku di tingkat desa dan masyarakat. Kapasitas sumber daya manusia, ketersediaan sarana dan prasarana, koordinasi antarpelaksana, serta dukungan operasional masih perlu dioptimalkan.

“Banyak kader yang secara sukarela bekerja di lapangan. Kader-kader ini tentu membutuhkan pengoordinasian dan pembagian peran yang baik. Mereka perlu dibekali dengan pengetahuan, alat kerja, juga dukungan operasional yang mencukupi,” ujar dia.

Ma’ruf Amin menyebutkan Kader Posyandu, Tim Penggerak PKK, Penyuluh Keluarga Berencana, Bidan Desa, Kader Sanitasi, Kader Pembangunan Manusia, Karang Taruna, Petugas Puskesmas, dan penggiat lainnya sangat potensial sebagai garda terdepan yang dapat diandalkan dalam percepatan penurunan stunting.

“Oleh karena itu, saya minta kepada kementerian dan lembaga yang secara struktural mempunyai kader di lapangan, para gubernur, bupati, wali kota, camat, kepala desa, dan lurah, untuk menguatkan pengoordinasian para penggiat di lapangan, meningkatkan kapasitas, dan memberikan dukungan bagi pelaksanaan tugasnya,” kata Ma’ruf Amin seraya menyampaikan apresiasi atas kontribusi seluruh pemangku kepentingan dalam menurunkan prevalensi stunting.

Karena itu, Wapres menegaskan, FNS 2022 menjadi momen penting untuk melakukan evaluasi, introspeksi, dan refleksi menuju target prevalensi stunting 14% pada 2024. Ia berharap pada momen 100 tahun kemerdekaan 2045 mendatang, Indonesia menjadi negara maju dengan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing global. 

"Harapannya, Indonesia Emas pada gilirannya mampu menjelma menjadi realitas. Oleh karenanya, Forum Nasional Stunting Tahun 2022 ini menjadi momen penting untuk melakukan evaluasi, introspeksi, dan refleksi. Waktu menuju target 14% hanya tersisa kurang dari dua tahun,” kata Wapres.

Baca juga : Mengapa Stunting Harus Dicegah? Ini kata Kepala BKKBN di depan Penyuluh Agama

FNS yang diselenggarakan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) bekerja sama dengan Tanoto Foundation itu, juga untuk meningkatkan efektivitas intervensi gizi spesifik dan sensitif dan penetapan sasaran keluarga berisiko stunting.

Dalam laporannya, Kepala BKKBN Hasto Wardoyo menyebutkan ada 4 hal yang jadi perhatian utama. Pertama, penyediaan data keluarga berisiko Stunting, pendampingan keluarga berisiko Stunting, pendampingan semua calon pengantin atau calon Pasangan Usia Subur (PUS), surveilans keluarga berisiko Stunting dan audit kasus Stunting.  

“Kedua, pemetaan peran Kementerian dan Lembaga dalam percepatan penurunan stunting. Sinergitas antar Kementerian Lembaga sudah sangat kuat, saling mengisi dan mengingatkan. Hanya saja, pemetaan peran ini belum sepenuhnya dapat diimplementasikan atau dikawal sampai ke tingkat daerah. Isu sumber data, ketersediaan data, serta anggaran menjadi sangat krusial di daerah dan desa/kelurahan,” kata Hasto.

Ketiga, lanjut Hasto, BKKBN telah membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) di tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan, serta Tim Pendamping Keluarga (TPK). 

TPPS provinsi dan Kab/kota telah terbentuk 100%. Sedangkan kecamatan dan desa/kelurahan mencapai 99%.
Untuk TPK, BKKBN telah merekrut 200 ribu tim di seluruh provinsi dan menjalankan orientasi bagi TPK untuk meningkatkan capacity building yang berkelanjutan. 

Selain itu, juga telah dilaksanakan orientasi dan penguatan peran TPPS serta telah direkrut sebanyak 587 Satuan Tugas (Satgas) stunting di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

“Keempat, koordinasi dan penguatan peran mitra dalam percepatan penurunan stunting. Salah satu wujud pendekatan pentahelix adalah dengan melibatkan mitra di luar pemerintahan. Program matching fund yang merupakan salah satu upaya mendorong kemitraan melalui platform KEDAIREKA, intervensi gizi melalui Dapur Sehat Atasi Stunting, kerjasama dengan Tanoto Foundation, dalam bentuk pengembangan modul Bina Keluarga Balita (BKB) Emas dan BKB Holistik Integratif Unggulan, Kerjasama dengan 1000 Days Fund, dalam bentuk training tentang Poster Penting bagi 3.000 bidan yang menjadi TPK dan program Bapak/Bunda Asuh Anak Stunting,” kata Hasto.

Di sisa waktu yang hanya dua tahun, Hasto meminta untuk memanfaatkan seluruh komponen pentahelix secara masif dengan skema konvergensi dan fokus pada intervensi di lapangan hingga ke sasaran keluarga berisiko stunting dan balita stunting dibarengi dengan ketersediaan layanan intervensi spesifik dan sensitif.

Hasto menambahkan, perhatian pemerintah terhadap 12 provinsi prioritas perlu dipantau dan dikawal dengan baik dan sistematis yang melibatkan secara aktif semua level TPPS, hingga desa/kelurahan. Pengawalan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan menjadi tugas bersama yang tidak mudah. 

“Namun kita juga tidak boleh lengah dengan 22 provinsi lainnya, yang kemungkinan secara random akan ada kabupaten/kota yang justru meningkat angka stuntingnya. Ada beberapa agenda strategis yang dapat kita manfaatkan bersama di tingkat pusat, yaitu Rakor TPPS Semester II yang rencananya akan dilaksanakan pada 13 Desember 2022. Semoga hasil FNS hari ini dapat menjadi masukan dalam moment tersebut,” ungkapnya.

Hadir dalam acara tersebut, Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono. Sementara, Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wakil Presiden Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Ekonomi dan Peningkatan Daya Saing Guntur Iman Nefianto, serta Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintahan dan Wawasan Kebangsaan Velix Wanggai.

Selain itu hadir juga Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Sekretariat Wakil Presiden Suprayoga Hadi; Plt. Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan, Bappenas Subandi; Deputi Kerawanan Pangan dan Gizi Badan Pangan Nasional Nyoto Suwignyo; Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan Maria Endang Sumiwi; Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Suwandi. (RO/OL-7)