Headline
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Ketegangan antara Thailand dan Kamboja meningkat drastis sejak insiden perbatasan
KETUA Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily mengatakan distribusi bantuan dari berbagai pihak terutama dari pemerintah dan dari masyarakat luar harus ada mekanisne yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Oleh karena itu, DPR meminta agar Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagai Chief of Commander dari penanganan bencana di Kabupaten Cianjur, dimana harus merata sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dijaga ritmenya.
"Itu yang salah satu bahan yang menjadi bahan evaluasi kita, karena kita tahu bahwa bencana ini tentu membutuhkan waktu yang cukup panjang menuju rehabilitasi dan rekonstruksi," ujarnya.
"Karena itu, tadi kita minta kepada BNPB dan pemerintah daerah untuk memperbaiki secara terus-menerus mekanisme distribusi bantuan termasuk titik pengungsian agar pengusiannya bentuk betul juga manusiawi misalnya bahwa tempat pengungsian nya harus tersedia WC atau MCK yang layak," kata Ace Hasan usai pertemuan dengan kepala BNPB, Kemensos, BPBD, Basarnas, BMKG, dan Unsur TNI/Polri, Jumat (25/11).
Baca juga: RSUD R. Syamsudin Sukabumi Fokus Tangani 60 Korban Gempa Cianjur
Ace juga menekankan proses mekanisme pendataan dari korban terkait rumah rusak, baik rusak sedang maupun ringan.
"Tentu kita tahu bahwa penggunaan dana tersebut harus berasal dari dana siap pakai kalau dalam kondisi tanggap darurat itu bisa dikeluarkan Tetapi kalau nanti pada saat Rehab rekon, maka itu harus didasarkan pada data yang akurat sehingga kebutuhan masyarakat betul-betul terpenuhi," tegas Ace Hasan.
Politikus Fraksi Partai Golkar tersebut juga memdorong agar perlu adanya koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah terutama dalam hal tempat relokasi bagi warga.
"Termasuk memastikan jumlah pengungsi yang cukup banyak ini apakah dalam jangka waktu tertentu, apakah mereka akan tetap di pengungsian atau kembali ke rumahnya masing-masing dengan syarat bahwa rumah yang rusaknya tersebut sudah bisa dibangun oleh pemerintah," sebut Ace
"Hal semacam ini kita pastikan dan tentu Nanti secara detil, komisi VIII DPR RI dengan teman-teman mitra kita akan bahas secara lebih detail nanti di DPR terkait dengan rehabilitasi dan rekonstruksi dari pasca gempa di Cianjur," imbuhnya lagi Ace Hasan. (RO/OL-09)
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menilai pencegahan terhadap saksi termasuk tindakan upaya paksa. Bahkan, tidak semestinya diberlakukan kepada seseorang yang belum menjadi tersangka.
Surat usulan pemakzulan terhadap Gibran telah dikirimkan Forum Purnawirawan TNI kepada MPR/DPR RI sejak bulan lalu.
WAKIL Ketua Badan Legislasi DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengkritik Mahkamah Konstitusi (MK) yang telah melampaui kewenangan konstitusional karena menetapkan pemisahan pemilu nasional dan lokal
Ketua Komisi II DPR itu mengatakan saat ini DPR juga belum menentukan sikap resmi. Soal putusan MK masih jadi topik diskusi antarfraksi.
KOMISI VI DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke salah satu sub Holding Perkebunan PTPN III (Persero), PTPN IV PalmCo.
duta besar (dubes) luar negeri Indonesia tidak boleh mengalami kekosongan sebab posisi dubes memiliki peran yang strategis bukan hanya sebagai simbol resmi representasi Indonesia
(BMKG) bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengintensifkan pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) di wilayah Jabodetabek selama 24 jam sejak 7 Juli 2025
BADAN Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melakukan operasi modifikasi cuaca (OMC) pada 7-11 Juli 2025 untuk percepatan penanganan darurat banjir di area Jakarta Raya.
Pemprov Riau mendapatkan bantuan berupa satu unit helikopter water bombing untuk membantu pemadaman Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Riau.
BNPB menyebut wilayah Indonesia masih akan dipengaruhi oleh dinamika atmosfer. Kondisi itu membuat ancaman bencana hidrometeorologi juga masih akan mengintai.
BNPB mencatat 18 kejadian bencana di berbagai wilayah Indonesia dalam kurun waktu 24 jam sejak Selasa (24/6) pukul 07.00 WIB hingga Rabu (25/6) pukul 07.00 WIB.
Sebagai bentuk respons, BPBD Kabupaten Demak bersama sejumlah pihak melakukan penanganan darurat, termasuk penutupan tanggul, pompanisasi di titik kritis.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved