Headline
Pengibaran bendera One Piece sebagai bagian dari kreativitas.
Pengibaran bendera One Piece sebagai bagian dari kreativitas.
KEMENTERIAN Sosial (Kemensos) menyatakan bahwa realisasi anggaran program bantuan sosial (bansos) sudah mencapai 97,35%. Hal itu diungkapkan Sekretaris Jenderal Kemensos Harry Hikmat dalam focus group discussion (FGD) bersama Komisi VIII DPR RI.
Adapun alokasi anggaran untuk program bansos pada tahun ini sekitar Rp92,9 triliun. “Khusus untuk belanja bantuan sosial, sudah terealisasi sebesar 97,35%,” jelas Harry, Sabtu (26/11).
Baca juga: Bansos Dicabut, Tanda Indonesia Menuju Endemi
Dalam pertemuan tersebut, hadir 16 anggota Komisi VIII beserta pejabat eselon 1 dan eselon 2 di lingkungan Kemensos. Peserta sepakat bahwa penyaluran bansos harus selesai pada 20 Desember 2022. Hal itu sesuai dengan agenda tutup buku anggaran pendapatan dan belanja negara.
“Para anggota dapat berkoordinasi dengan PT POS terkait penyaluran bantuan sosial di wilayah dapil masing-masing anggota,” imbuhnya.
Terkait program Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA), Dirjen Dayasos Kemensos Edi Suharto menjelaskan bahwa saat ini, program PENA sudah menyasar 2.800 keluarga penerima manfaat (KPM).
Baca juga: KPK Buka Penyelidikan kasus Ketiga Dugaan Korupsi Bansos
“Yang akan berat adalah mengsinkronkan data KPM dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Kami berharap tenaga ahli DPR dan tim Kemensos saling membantu untuk proses PENA,” tutur Edi.
Pada kesempatan tersebut, anggota parlemen menyampaikan informasi dari daerah terkait adanya masyarakat yang belum terdaftar dalam DTKS. Legislator berharap ketika terdapat laporan masyarakat yang belum menerima bansos, Kemensos segera memproses.(OL-11)
Kemensos menghormati keputusan dari para siswa dan orangtuanya meski saat proses rekrutmen sudah ada kesediaan untuk masuk Sekolah Rakyat.
Sekolah Rakyat bukan merupakan program Kemensos, melainkan langsung dari Presiden Prabowo, yang tahun ini diharapkan 100 SR bisa memulai operasional.
Di hadapan para siswa, Gus Ipul sekolah gratis berasrama ini untuk menjangkau anak-anak dari keluarga kurang mampu yang belum terjangkau pendidikan karena keterbatasan biaya.
"Kekuasaan itu kan alat. Alat untuk memperjuangkan saudara-saudara kita yang tertindas, alat untuk memperjuangkan saudara-saudara kita yang masih miskin."
Banyak anak yang sudah putus sekolah ternyata enggan kembali bersekolah, bahkan sebagian sudah melewati usia sekolah dasar.
Lebih lanjut, dia menyampaikan bahwa belum semua peralatan Sekolah Rakyat berada di masing-masing lokasi karena terkendala pengiriman dan lain sebagainya.
sekitar 15 ribu warga DKI Jakarta penerima bantuan sosial (bansos) yang terlibat praktik judi online (judol) harus dikenai sanksi tegas diusulkan mendapat sanksi tegas
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung akan meninjau kembali kelayakan penerima bansos, khususnya yang terindikasi terlibat dalam aktivitas judi online (judol).
Rissalwan sepakat dengan keputusan Gubernur Pram yang menggunakan pendekatan hati-hati terkait pencabutan bansos ini.
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung mengaku tidak akan menarik penyaluran bantuan sosial (bansos) pada warga Jakarta yang kedapatan bermain judi online (judol).
Bansos senilai total Rp5.806.690.000 dibagikan kepada masyarakat Gresik di Pendopo Alun-Alun Kabupaten Gresik, Jawa Timur.
Berdasarkan data yang diperoleh dari perbankan pada Februari 2025, pada 15 Mei 2025 PPATK melakukan menghentikan sementara transaksi pada rekening yang dikategorikan dormant.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved