Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
KEMENTERIAN Sosial (Kemensos) menyatakan bahwa realisasi anggaran program bantuan sosial (bansos) sudah mencapai 97,35%. Hal itu diungkapkan Sekretaris Jenderal Kemensos Harry Hikmat dalam focus group discussion (FGD) bersama Komisi VIII DPR RI.
Adapun alokasi anggaran untuk program bansos pada tahun ini sekitar Rp92,9 triliun. “Khusus untuk belanja bantuan sosial, sudah terealisasi sebesar 97,35%,” jelas Harry, Sabtu (26/11).
Baca juga: Bansos Dicabut, Tanda Indonesia Menuju Endemi
Dalam pertemuan tersebut, hadir 16 anggota Komisi VIII beserta pejabat eselon 1 dan eselon 2 di lingkungan Kemensos. Peserta sepakat bahwa penyaluran bansos harus selesai pada 20 Desember 2022. Hal itu sesuai dengan agenda tutup buku anggaran pendapatan dan belanja negara.
“Para anggota dapat berkoordinasi dengan PT POS terkait penyaluran bantuan sosial di wilayah dapil masing-masing anggota,” imbuhnya.
Terkait program Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA), Dirjen Dayasos Kemensos Edi Suharto menjelaskan bahwa saat ini, program PENA sudah menyasar 2.800 keluarga penerima manfaat (KPM).
Baca juga: KPK Buka Penyelidikan kasus Ketiga Dugaan Korupsi Bansos
“Yang akan berat adalah mengsinkronkan data KPM dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Kami berharap tenaga ahli DPR dan tim Kemensos saling membantu untuk proses PENA,” tutur Edi.
Pada kesempatan tersebut, anggota parlemen menyampaikan informasi dari daerah terkait adanya masyarakat yang belum terdaftar dalam DTKS. Legislator berharap ketika terdapat laporan masyarakat yang belum menerima bansos, Kemensos segera memproses.(OL-11)
Kemensos mengirimkan Tim Asesmen khusus ke Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), untuk memverifikasi status sosial ekonomi keluarga YBS.
Kementerian Sosial (Kemensos) mengirim Tim Asesmen ke Ngada, NTT, untuk mendalami kondisi keluarga YBS, anak SD yang bunuh diri beberapa waktu lalu.
Kemensos menonaktifkan 13,5 juta peserta BPJS Kesehatan dari segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) sepanjang 2025.
Peserta JKN yang dinonaktifkan tersebut bisa mengaktifkan kembali status kepesertaan JKN-nya jika yang bersangkutan memenuhi beberapa kriteria.
Persoalan keterbatasan kapasitas, terutama pada Sekolah Rakyat yang belum memiliki gedung sendiri dan masih memanfaatkan sentra atau balai milik Kementerian Sosial.
Abidin mendorong adanya koordinasi cepat antara Kementerian Sosial dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk mempercepat pembangunan fisik sekolah di tingkat kabupaten.
Cek desil bansos 2026 secara online melalui website dan aplikasi Kemensos. Simak cara cek status penerima bansos dan penjelasan fungsi desil.
PEMERINTAH mengucurkan anggaran bantuan sosial (bansos) sebesar Rp17,5 triliun menjelang Lebaran 2026.
Gus Ipul menekankan bahwa akurasi data adalah fondasi utama agar program bantuan sosial (bansos) tidak lagi salah sasaran.
Pemerintah menyediakan dua kanal utama untuk cek penerima bansos Februari 2026 yang bisa diakses secara daring
PEMERINTAH menyiapkan anggaran senilai Rp12,83 triliun untuk paket stimulus ekonomi kuartal I 2026 yang mencakup diskon tiket transportasi, potongan tarif jalan tol, serta bansos.
Masalah tawuran tidak cukup diselesaikan hanya dengan imbauan moral atau nasihat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved