Headline
Rakyat menengah bawah bakal kian terpinggirkan.
KEMENTERIAN Sosial (Kemensos) menyatakan bahwa realisasi anggaran program bantuan sosial (bansos) sudah mencapai 97,35%. Hal itu diungkapkan Sekretaris Jenderal Kemensos Harry Hikmat dalam focus group discussion (FGD) bersama Komisi VIII DPR RI.
Adapun alokasi anggaran untuk program bansos pada tahun ini sekitar Rp92,9 triliun. “Khusus untuk belanja bantuan sosial, sudah terealisasi sebesar 97,35%,” jelas Harry, Sabtu (26/11).
Baca juga: Bansos Dicabut, Tanda Indonesia Menuju Endemi
Dalam pertemuan tersebut, hadir 16 anggota Komisi VIII beserta pejabat eselon 1 dan eselon 2 di lingkungan Kemensos. Peserta sepakat bahwa penyaluran bansos harus selesai pada 20 Desember 2022. Hal itu sesuai dengan agenda tutup buku anggaran pendapatan dan belanja negara.
“Para anggota dapat berkoordinasi dengan PT POS terkait penyaluran bantuan sosial di wilayah dapil masing-masing anggota,” imbuhnya.
Terkait program Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA), Dirjen Dayasos Kemensos Edi Suharto menjelaskan bahwa saat ini, program PENA sudah menyasar 2.800 keluarga penerima manfaat (KPM).
Baca juga: KPK Buka Penyelidikan kasus Ketiga Dugaan Korupsi Bansos
“Yang akan berat adalah mengsinkronkan data KPM dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Kami berharap tenaga ahli DPR dan tim Kemensos saling membantu untuk proses PENA,” tutur Edi.
Pada kesempatan tersebut, anggota parlemen menyampaikan informasi dari daerah terkait adanya masyarakat yang belum terdaftar dalam DTKS. Legislator berharap ketika terdapat laporan masyarakat yang belum menerima bansos, Kemensos segera memproses.(OL-11)
KEMENTERIAN Sosial (Kemensos) dan Kementerian Ekonomi Kreatif (Kemenekraf) akan berkolaborasi untuk mendorong kreativitas siswa Sekolah Rakyat melalui pengembangan ekonomi kreatif.
Edi mengaku bingung dengan keputusan KPK menjerat dirinya sebagai tersangka. Padahal, menurut dia, Juliari merupakan mantan pimpinan di Kemensos yang harusnya bertanggung jawab.
Sekolah Rakyat telah beroperasi di 100 titik di seluruh Indonesia dan jumlahnya akan bertambah menjadi 165 titik pada September 2025 mendatang.
Kementerian Sosial (Kemensos) memastikan kebutuhan dasar bagi para korban gempa bumi di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, telah terpenuhi
KPK kembali mengembangkan kasus dugaan rasuah terkait penyaluran bansos di Kemensos. Surat perintah penyidikan (sprindik) diterbitkan dari Agustus 2025.
Kemensos mengirim bantuan logistik untuk korban bencana gempa di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah.
Edi mengaku bingung dengan keputusan KPK menjerat dirinya sebagai tersangka. Padahal, menurut dia, Juliari merupakan mantan pimpinan di Kemensos yang harusnya bertanggung jawab.
Selain MBG, Pemprov Papua Tengah juga mengimplementasikan pemberian Makanan Tambahan dan BLT untuk balita, Cek Kesehatan Gratis, pembentukan 1.045 koperasi desa.
Pemerintah jangan buru-buru menuding banyak penerima bantuan sosial (bansos) bermain judi online (judol) sehingga perlu ditelusuri lebih dalam.
Ia mencontohkan ada PNS yang menabung dari sisa gaji bulanan untuk masa depannya, khususnya persiapan pensiun.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Bank Jakarta kembali mendistribusikan bantuan sosial Pemenuhan Kebutuhan Dasar kepada total 56.351 orang penerima baru.
PPATK menemukan bahwa sebagian penerima bansos tercatat sebagai pegawai BUMN hingga eksekutif manajerial.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved