Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
UNIVERSITAS Negeri Jakarta (UNJ) berhasil meraih penghargaan Jumlah Pencatatan Ciptaan Top 10 Tertinggi di Indonesia tahun 2022 pada Kategori Perguruan Tinggi dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kemenkumham).
Penghargaan yang diberi langsung oleh Menkumham Yasonna H. Laoly itu merupakan apresiasi terhadap UNJ yang dinilai telah berperan aktif dalam memacu pertumbuhan kreativitas dan inovasi melalui Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam rangka pemulihan ekonomi nasional.
Rektor UNJ Komarudin menyampaikan apresiasi terhadap kerja keras Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UNJ (LPPM UNJ) dan dukungan seluruh jajaran pimpinan, serta peran aktif dari sivitas akademika. Dia mendorong semua jajaran untuk terus aktif dalam melaksanakan Tri Dharma Pendidikan Tinggi.
"Kepada seluruh sivitas akademika UNJ untuk terus aktif dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya penelitian dan pengabdian kepada masyarakat," ucap Komarudin dalam keterangannya, Rabu (23/11).
Melalui penelitian terapan, Komarudin juga berharap dapat menghasilkan luaran penelitian yang dapat memberikan kontribusi langsung bagi pemecahan masalah yang ada di masyarakat. Sehingga masyarakat benar-benar merasakan manfaatnya secara langsung.
Baca juga : Dosen Fakultas Teknik Budi Luhur Ciptakan Kamar Portabel Pintar
Kepala LPPM UNJ Ucu Cahyana menyampaikan, capaian prestasi dalam HKI berkat kerja sama dan dukungan semua pihak sivitas akademika UNJ.
"HKI yang didaftarkan oleh dosen atau peneliti dan mahasiswa UNJ adalah hasil luaran penelitian yang memiliki tingkat kesiapterapan teknologi (TKT) yang beragam," ungkapnya.
Dia menambahkan, pada 2019 dan 2020, LPPM UNJ juga memperoleh penghargaan peringkat 1 Pencatatan Hak Cipta tertinggi dari Kemenkumham kategori Lembaga Penelitian. Capaian tersebut merupakan wujud kebijakan UNJ dalam mendorong dosen untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas luaran penelitian.
Sejak 2017, LPPM UNJ menetapkan kebijakan seluruh kegiatan penelitian terapan dan pengembangan yang dilakukan oleh dosen-dosen UNJ wajib menghasilkan luaran Hak Kekayaan Intelektual serta memfasilitasi seluruh proses pendaftarannya.
LPPM UNJ juga berkomitmen mengawal agar seluruh dosen yang telah memiliki berbagai produk luaran penelitian dapat mengusulkan sertifikat HKI secara periodik. (OL-7)
PENGADILAN Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat resmi membatalkan pendaftaran merek "Tekipo" yang dinilai memiliki persamaan dengan merek "Tekiro"
Total pembiayaan akan mencapai Rp10 triliun, dengan masing-masing penerima akan memperoleh kredit maksimal Rp500 juta.
Program Studi Ilmu Komunikasi UniversitasDian Nusantara (Undira) menggelar pameran fotografi bertajuk Kreativitas Tanpa Batas dalam Lensa .
DJKI Kementerian Hukum dan HAM RI menyoroti masih maraknya peredaran barang yang memakai merek tanpa izin, atau yang lazim disebut sebagai barang palsu.
Penggunaan dan kepemilikan merek Kutus Kutus kini memiliki kepastian hukum final setelah Mahkamah Agung menguatkan putusan Pengadilan Niaga Surabaya.
DJKI dan Bea Cukai menegaskan pentingnya rekordasi merek untuk mencegah masuknya barang palsu ke Indonesia. Pemilik merek diminta proaktif lindungi hak KI.
Aturan ini berpotensi memicu pertumbuhan rokok ilegal yang tidak mematuhi standar kemasan dan cukai.
Di tengah gemuruh kendaraan dan langkah kaki yang lalu-lalang, suara gitar dan nyanyian musisi jalanan kini tak lagi sekadar hiburan pinggir jalan.
Pemahaman yang kuat tentang HAKI bagi perajin ukir dan pengusaha mebel di Jepara bukan hanya penting, tetapi juga krusial untuk memastikan daya saing yang sehat di pasar global.
Kebijakan penyeragaman kemasan rokok tanpa merek sebagaimana dituangkan pada Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan dinilai telah menyalahi Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI).
Desakan untuk menerapkan kemasan polos pada semua produk tembakau, termasuk rokok elektronik, kembali memanas dan menuai berbagai kontroversi.
Di Kudus banyak motif batik yang khas sehingga harus mendapat perlindungan dari ancaman pemalsuan yang bisa berdampak luas.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved