Headline
Tradisi halal bi halal untuk menyempurnakan ibadah puasa Ramadan.
Tradisi halal bi halal untuk menyempurnakan ibadah puasa Ramadan.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMAHAMAN yang kuat tentang Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) bagi perajin ukir dan pengusaha mebel di Jepara bukan hanya penting, tetapi juga krusial untuk memastikan daya saing yang sehat di pasar global.
"Di tengah ketatnya persaingan global saat ini, pemahaman mendalam tentang HAKI—terutama dalam konteks produksi mebel dan karya ukir—merupakan faktor penentu keberhasilan usaha. Para perajin dan pengusaha mebel Jepara wajib menguasai aspek hukum ini," tegas Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, pada acara Young Entrepreneurship Mentoring Program dengan tema 'Memahami Aspek Hukum Atas Hak Kekayaan Intelektual dan Implikasinya', yang digelar secara daring oleh Sahabat Lestari dan Jepara Gerak, Selasa (22/4).
Acara yang dipandu oleh Radityo Fajar Arianto, Dosen Universitas Pelita Harapan, ini dihadiri oleh Dewi Soeharto (Partner pada Assegaf Hamzah & Partners), Ari Juliano Gema (Advokat & Konsultan KI Assegaf Hamzah & Partners), Jamhari (Jepara Gerak), Saur Hutabarat (Wartawan Senior), serta perajin ukir dan pengusaha mebel muda Jepara.
Lestari, yang juga dikenal dengan sapaan akrab Rerie, menjelaskan bahwa tren desain karya ukir dan mebel di Jepara sangat dipengaruhi oleh permintaan pasar. “Perajin dan produsen mebel lebih sering menghasilkan produk berdasarkan desain yang diminta konsumen, namun hal ini berisiko besar,” ujarnya.
Menurut Rerie, kondisi tersebut meningkatkan potensi terjadinya pelanggaran hak cipta, karena desain karya yang diproduksi bisa saja meniru desain produk yang telah terdaftar HAKI-nya. "Para perajin dan pengusaha di Jepara harus mewaspadai hal ini agar tidak terjerat gugatan hukum," tambahnya.
Anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah ini juga menegaskan bahwa edukasi dan peningkatan pemahaman HAKI harus dilakukan secara konsisten. "Ini bukan hanya untuk melindungi karya, tetapi juga untuk menjaga Jepara sebagai Kota Ukir Dunia yang terus melahirkan karya-karya kriya luar biasa," ujar Rerie.
Lebih lanjut, Dewi Soeharto mengungkapkan bahwa pemahaman HAKI tidak hanya berfungsi untuk melindungi karya, tetapi juga dapat memberikan dampak positif dalam aspek ekonomi. "Hak Kekayaan Intelektual bisa menjadi aset yang memberikan nilai tambah, bahkan berfungsi sebagai jaminan dalam transaksi bisnis," jelas Dewi.
Wartawan senior, Saur Hutabarat, menambahkan bahwa perkembangan teknologi telah membuat migrasi intelektual semakin mudah. "Namun, migrasi ini rawan melanggar hukum HAKI," ujarnya.
Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya peningkatan pemahaman tentang HAKI di kalangan perajin dan produsen mebel sebagai langkah untuk menghindari potensi pelanggaran hukum dan melindungi karya mereka dari klaim pihak lain. (RO/Z-10)
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menegaskan kebinekaan harus menjadi kekuatan bangsa di tengah momentum perayaan Nyepi dan Idul Fitri.
Tradisi mudik Lebaran harus mampu dimanfaatkan untuk melestarikan nilai-nilai persatuan dan toleransi di tengah masyarakat.
WAKIL Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat mendorong pengakuan negara terhadap eksistensi masyarakat adat dengan segera mengesahkan RUU Masyarakat Hukum Adat (RUU MHA).
RUU PPRT resmi jadi inisiatif DPR RI pada 12 Maret 2026. Lestari Moerdijat tegaskan pentingnya UU PPRT untuk perlindungan pekerja dan kepastian hubungan kerja.
Lestari mengingatkan bahwa tantangan mudik tahun ini semakin kompleks, terutama dengan adanya ancaman krisis iklim yang berpotensi mengganggu mobilitas masyarakat.
Lestari Moerdijat soroti pentingnya kebijakan struktural bagi kesetaraan perempuan di IWD 2026. Simak data kesenjangan gender dan perlindungan perempuan terbaru.
Skema KUR berbasis KI mencakup penyediaan pinjaman Rp500 juta per wirausaha dengan bunga 3%-6% per tahun.
PENGADILAN Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat resmi membatalkan pendaftaran merek "Tekipo" yang dinilai memiliki persamaan dengan merek "Tekiro"
Total pembiayaan akan mencapai Rp10 triliun, dengan masing-masing penerima akan memperoleh kredit maksimal Rp500 juta.
Program Studi Ilmu Komunikasi UniversitasDian Nusantara (Undira) menggelar pameran fotografi bertajuk Kreativitas Tanpa Batas dalam Lensa .
DJKI Kementerian Hukum dan HAM RI menyoroti masih maraknya peredaran barang yang memakai merek tanpa izin, atau yang lazim disebut sebagai barang palsu.
Penggunaan dan kepemilikan merek Kutus Kutus kini memiliki kepastian hukum final setelah Mahkamah Agung menguatkan putusan Pengadilan Niaga Surabaya.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved