Kerja Kolaborasi Dibutuhkan untuk Meningkatkan Indeks Pembangunan Kebudayaan

Diperlukan kolaborasi untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK). Kolaborasi itu melibatkan para pemangku kepentingan dan masyarakat sehingga upaya pemajuan kebudayaan yang diamanatkan undang-undang bisa tercapai. Demikian disampaikan Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Selasa (3/12). 

Baca juga : Peningkatan Literasi dan Minat Penting untuk Pembangunan Sumber Daya Manusia

"Dorongan untuk meningkatkan IPK harus konsisten demi mewujudkan pemajuan kebudayaan yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Berbagai upaya harus mampu dilakukan untuk mewujudkannya," kata Lestari. 

Laman www.kemdikbud.go.id mencatat Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Indonesia konsisten meningkat sejak tiga tahun lalu. 

Baca juga : Peningkatan Kesejahteraan Diharapkan Mampu Mendorong Peningkatan Kualitas Guru

Pada 2023, skor IPK Indonesia mencapai 57,13, bertambah 2 poin dari periode sebelumnya dan bertambah 5,23 poin jika dibandingkan dengan 2021. 

Sumber yang sama mengungkapkan, penyusunan IPK ditujukan untuk memberikan gambaran kemajuan pembangunan kebudayaan sebagai dasar formulasi kebijakan bidang kebudayaan dan menjadi acuan koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan pemajuan kebudayaan.

Baca juga : Peningkatan Kesejahteraan Diharapkan Mampu Mendorong Peningkatan Kualitas Guru

Penilaian IPK berdasarkan atas tujuh dimensi, yaitu ekonomi budaya, pendidikan, ketahanan sosial budaya, warisan budaya, ekspresi budaya, budaya literasi, dan gender. 

Baca juga : Pemimpin Mengayomi Penting untuk Atasi Tantangan yang Dihadapi Masyarakat

Menurut Lestari, relatif beragamnya indikator penilaian IPK tersebut menuntut kolaborasi yang kuat antarsektor.

Menurut Rerie, sapaan Lestari, sektor kebudayaan merupakan bagian penting dalam proses pembangunan nasional. Anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu, menegaskan kebudayaan dapat mempererat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, sekaligus menjadi dasar pembangunan nasional dengan kekayaan kearifan lokal yang dimiliki. 

Pemahaman terhadap pentingnya sektor kebudayaan dalam pencapaian sejumlah target pembangunan nasional, tambah Rerie, harus dimiliki setiap anak bangsa. 

“Sehingga upaya pemajuan kebudayaan yang diamanatkan undang-undang mampu mendapat dukungan banyak pihak,” ujarnya. 

Ia berharap pembangunan sektor kebudayaan yang semakin baik, dapat mempercepat proses pembangunan nasional. (RO/H-3)