Headline
RI-AS membuat protokol keamanan data lintas negara.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
Diperlukan kolaborasi untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK). Kolaborasi itu melibatkan para pemangku kepentingan dan masyarakat sehingga upaya pemajuan kebudayaan yang diamanatkan undang-undang bisa tercapai. Demikian disampaikan Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Selasa (3/12).
"Dorongan untuk meningkatkan IPK harus konsisten demi mewujudkan pemajuan kebudayaan yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Berbagai upaya harus mampu dilakukan untuk mewujudkannya," kata Lestari.
Laman www.kemdikbud.go.id mencatat Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Indonesia konsisten meningkat sejak tiga tahun lalu.
Pada 2023, skor IPK Indonesia mencapai 57,13, bertambah 2 poin dari periode sebelumnya dan bertambah 5,23 poin jika dibandingkan dengan 2021.
Sumber yang sama mengungkapkan, penyusunan IPK ditujukan untuk memberikan gambaran kemajuan pembangunan kebudayaan sebagai dasar formulasi kebijakan bidang kebudayaan dan menjadi acuan koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan pemajuan kebudayaan.
Penilaian IPK berdasarkan atas tujuh dimensi, yaitu ekonomi budaya, pendidikan, ketahanan sosial budaya, warisan budaya, ekspresi budaya, budaya literasi, dan gender.
Menurut Lestari, relatif beragamnya indikator penilaian IPK tersebut menuntut kolaborasi yang kuat antarsektor.
Menurut Rerie, sapaan Lestari, sektor kebudayaan merupakan bagian penting dalam proses pembangunan nasional. Anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu, menegaskan kebudayaan dapat mempererat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, sekaligus menjadi dasar pembangunan nasional dengan kekayaan kearifan lokal yang dimiliki.
Pemahaman terhadap pentingnya sektor kebudayaan dalam pencapaian sejumlah target pembangunan nasional, tambah Rerie, harus dimiliki setiap anak bangsa.
“Sehingga upaya pemajuan kebudayaan yang diamanatkan undang-undang mampu mendapat dukungan banyak pihak,” ujarnya.
Ia berharap pembangunan sektor kebudayaan yang semakin baik, dapat mempercepat proses pembangunan nasional. (RO/H-3)
Ketua MPR Ahmad Muzani buka suara terkait surat yang disampaikan forum purnawirawan TNI yang mengusulkan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka
Pemahaman yang kuat tentang HAKI bagi perajin ukir dan pengusaha mebel di Jepara bukan hanya penting, tetapi juga krusial untuk memastikan daya saing yang sehat di pasar global.
Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, menegaskan bahwa perempuan Indonesia harus bersatu dan menggalang kekuatan kolektif untuk menghadapi tantangan besar
Upaya pencegahan pernikahan dini harus terus ditingkatkan melalui perluasan pemahaman masyarakat terkait risiko dan dampak negatif dari pernikahan dini.
Meningkatkan literasi dan minat baca dapat memengaruhi pembangunan.
JELANG penyelenggaraan Sidang Tahunan MPR dalam rangka peringatakan Hari Kemerdekaan RI, pimpinan MPR bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (23/7).
WAKIL Ketua MPR RI dari Partai Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) mendorong inovasi serta capaian prestasi mahasiswa vokasi di Tanah Air.
PEMBERDAYAAN penyandang disabilitas perlu terus ditingkatkan untuk mendukung proses pembangunan nasional. Saat ini berbagai tantangan masih kerap dihadapi oleh penyandang disabilitas.
SETIAP anak bangsa harus mampu mengimplementasikan nilai-nilai yang terkandung dalam Empat Pilar Kebangsaan untuk menjawab tantangan di masa datang.
PELESTARIAN dan pemanfaatan situs purbakala harus terus dilakukan. Salah satunya untuk mendukung upaya mewujudkan ketersediaan sarana pendidikan yang berkelanjutan bagi masyarakat.
Transisi energi peralihan dari energi berbasis karbon menuju sumber energi bersih dan terbarukan seperti surya, angin, air, dan geotermal kini dipandang sebagai kebutuhan moral
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved