Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
KEMENTERIAN Kesehatan (Kemenkes) akan melanjutkan program uji coba Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) akan dilaksanakan di 10 rumah sakit swasta, pemerintah, dengan kelas A, B, dan C.
"Kita melihat bahwa locus dari rumah sakit uji coba ini terbatas kepada rumah sakit pemerintah. Sehingga kami memutuskan untuk melalukan uji coba KRIS ini ke rumah sakit daerah, swasta, dan juga kelas A," Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam Rapat Kerja dengan Komisi IX DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (22/11).
Uji coba perluasan akan dilakukan pada 1 Desember 2022, sehingga pada Januari 2023 sudah muncul hasilnya untuk dievaluasi.
Sebanyak 10 rumah sakit yang akan menerapkan kriteria KRIS dalam pelayanannya dibagi menjadi 3 kelas. Pertama, kelas A yakni RSUP Sardjito Sleman, RSUD Siedarsi Kota Pontianak, RS Santosa Kopo Kota Bandung, dan RS Santosa Central Kota Bandung.
Kedua, kelas B yakni RSUD Sidoarjo, RS Awal Bros Batam, dan RS Al Islam Kota Bandung. Ketiga, kelas C yakni RS Ananda Babelan Bekasi, RS Edelweis Kota Bandung, dan RSUD Sultan Syarif M. Alkadri Kota Pontianak.
"Sepuluh rumah sakit miliki pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan swasta kelas A, B, dan C untuk kita lakukan perluasan uji coba dari penerapan kelas rawat inap di Desember nanti," ujar Budi.
Sebelumnya uji coba KRIS pada 1 September lalu dilakukan di 4 rumah sakit kelas B dan C yakni RSUP Dr Tadjuddin Chalid Makassar, RSUP Dr Johannes Leimena Ambon, RSUP Surakarta, dan RSUP Dr Rivai Abdullah Palembang. (H-2)
ANGGOTA Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto menjelaskan penetapan Kelas Rawa Inap Standar (KRIS) meminta pemerintah hati-hati dalam menetapkan KRIS. Masyarakat harus memperoleh layanan kesehatan
KETUA Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Abdul Kadir memberikan sejumlah catatan berdasarkan temuan lapangan soal penerapan kelas rawat inap standar (KRIS).
SEJUMLAH rumah sakit tidak akan mengikuti program kelas rawat inap standar (KRIS) BPJS Kesehatan.
Implementasi kelas rawat inap standar (KRIS) BPJS Kesehatan tidak akan membuat rumah sakit (RS) kehilangan jumlah tempat tidur.
MASIH ada pro dan kontra berbagai rumah sakit swasta di Indonesia terkait penerapan sistem Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) bagi peserta BPJS Kesehatan.
LAYANAN Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) akan diberlakukan per tanggal 30 Juni 2025. KRIS akan dihadirkan untuk menggantikan sistem kelas yang selama ini digunakan oleh BPJS Kesehatan.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengeluhkan harga tiket pesawat yang mahal untuk menuju titik bencana di Sumatra dan Aceh.
KEMENTERIAN Kesehatan memasuki tahap lanjutan penanganan bencana Aceh Sumatra dengan fokus pada pemulihan layanan kesehatan primer melalui puskesmas di wilayah terdampak.
KEPALA Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Kesehatan, Aji Muhawarman menyampaikan prevalensi kusta di Indonesia sampai saat ini sebesar 0,91/10.000 di ratusan daerah.
Pemerintah memperluas imunisasi heksavalen melalui penguatan Program Imunisasi Nasional. Imunisasi terbukti efektif melindungi anak dari penyakit menular berbahaya.
PROGRAM Cek Kesehatan Gratis (CKG) mencatat capaian signifikan dengan jumlah kehadiran peserta menembus 70 juta orang hingga 29 Desember 2025.
Kemenkes menyatakan bahwa nakes Kemenkes menyatakan nakes tetap melayani warga di Desa Cekal dan Desa Pantan Kemuning,Kabupaten Bener Meriah, Aceh.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved