Headline
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
Masalah kesehatan mental dan obesitas berpengaruh terhadap kerja pelayanan.
PERWAKILAN guru honorer mengadu kepada Kantor Staf Kepresidenan (KSP) terkait kebijakan penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di 2021 yang tidak jelas.
Saat ini, terdapat sekitar 54 ribu guru honorer yang sudah lolos passing grade prioritas 1 seleksi PPPK di 2021 namun belum memperoleh kepastian status dan penempatan kerja.
"Kami dan puluhan ribu guru honorer lain masih terkatung-katung tanpa SK pengangkatan dan penempatan," ujar Fulkan Gaviri, guru honorer asal Lampung Selatan kepada KSP di Jakarta, Rabu (9/11).
Ia mengatakan mereka belum diberikan kepastian status lantaran banyak daerah yang kekurangan APBD. Misalnya, di daerahnya, di Lampung Selatan, ada sekitar 980 guru yang lulus passing grade tapi yang diserap mendapat SK hanya 70 guru.
"Itu kurang dari 10%. Alasannya tidak ada anggaran,” jelas Fulkan.
Masalah tersebut bertambah pelik karena sebagian besar guru honorer sekolah swasta yang telah dinyatakan lolos passing grade PPPK otomatis diberhentikan dari tempat mengajar.
Baca juga: Air Tak Bersih Ternyata Salah Satu Penyebab Stunting di RI
Itu dilakukan karena guru-guru tersebut dianggap akan segera ditempatkan di sekolah-sekolah negeri.
“Saya salah satu yang sekarang sudah kehilangan pekerjaan karena sekolah swasta tempat saya mengajar menganggap saya akan segera ditempatkan di sekolah negeri. Mereka memberhentikan saya dan mencari guru pengganti. Padahal, kenyataannya, hingga saat ini saya belum mendapatkan kepastian penempatan dan SK pengangkatan PPPK,” keluh Annisa Harjanti, guru honorer asal Pasuruan, Jawa Timur.
Merespon keluhan-keluhan itu, Tenaga Ahli Utama KSP Joanes Joko mengatakan pihaknya akan mengomunikasikan persoalan tersebut dengan kementerian/lembaga terkait dan pemerintah daerah.
“Pemerintah pusat tidak bisa memaksa pemerintah daerah karena anggaran daerah itu otonomi pemerintah daerah sendiri. Namun tim KSP akan melakukan pengecekan jumlah data guru yang telah lolos passing grade. Kami juga akan melakukan pengecekan data anggaran di Kementerian Keuangan. Untuk selanjutnya kami bisa konfirmasi ke pemerintah daerah terkait,” ucap Joko.
Selain itu, KSP juga akan mengoordinasikan masalah guru-guru honorer yang saat ini kehilangan pekerjaan setelah dinyatakan lolos passing grade.(OL-4)
Keresahan terkait dengan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) bagi para guru.
PRESIDEN Prabowo Subianto akan memberikan paket stimulus untuk menjaga stabilitas ekonomi dengan total alokasi anggaran sebesar Rp24,44 triliun
MK mewajibkan negara menggratiskan pendidikan dasar 9 tahun dari SD hingga SMP. Muncul pula ketakutan dari para guru, khususnya guru honorer yang takut gajinya menunggak atau dipotong.
Susatyo mengatakan personel gabungan tersebut terdiri atas Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, TNI, Pemda DKI dan instansi terkait.
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Medan kembali memenangkan gugatan sengketa seleksi PPK Langkat Tahun 2023.
Orang tak dikenal (OTK) menembak Andarias Tanna, 44, guru honorer yang tinggal di Kampung Kago, Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua Tengah hingga tewas.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menegaskan bahwa alokasi anggaran untuk gaji PPPK masuk dalam dokumen RPJMD
Penegasan ini disampaikan Kepala Bappelitbangda Provinsi Sulsel, Dr. Setiawan Aswad, usai mengikuti Rapat Panitia Khusus (Pansus) DPRD Sulsel terkait RPJMD, Jumat malam (18/7/2025).
SEBANYAK 1.411 guru swasta kategori prioritas (R1D) di Jawa Tengah telah lulus seleksi pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sejak 4 tahun lalu, namun belum penempatan
Total peserta kegiatan ini mencapai 88.676 orang, terdiri dari 17.221 CPNS (260 peserta klasikal dan 16.961 secara daring) dan 71.455 PPPK.
Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky menyampaikan harapan besar kepada para ASN PPPK yang baru diangkat agar senantiasa memberikan kontribusi terbaik demi kemajuan Kabupaten Tuban.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved